Mahasiswa Dukung PPATK Bongkar Aliran Dana Asing di Pemilu 2024

Liputan6.com, Jakarta Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) mengungkap adanya dugaan aliran dana asing ke 21 rekening bendahara partai politik dengan jumlah 9.164 transaksi sepanjang 2023.

Atas dasar itu, Front Aksi Mahasiswa Pemuda Selamatkan PPATK (FAM PPATK) pun menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Koordinator Aksi FAM PPATK, Faisal, menyatakan pihaknya memberikan dukungan kepada PPATK agar tidak takut dalam membongkar transaksi mencurigakan itu, demi mencegah para mafia dan koruptor menguasai uang rakyat.

"Masyarakat kaget sekaligus miris atas temuan tersebut di tengah kondisi ekonomi yang kian sulit. Namun berbeda dengan beberapa kalangan elit politik yang menuding temuan tersebut biasa saja, bahkan ada pula yang menuding balik PPATK mencari panggung dan sensasi di tengah hiruk pikuk tahun politik pemilu 2024," ujar Faisal di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Senin (15/1/2024).

Faisal mengatakan PPATK juga menemukan dugaan aliran dana tertentu untuk kepentingan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), namun malah masuk ke kantong Aparatur Sipil Negara (ASN) hingga politikus, dan hanya 36,81 persen dana yang masuk ke rekening sub kontraktor.

"Ada pula respons yang kontraproduktif menyerang balik dengan menuding Kepala PPATK atas dugaan tindak pidana. Tujuannya sangat jelas agar PPATK tidak lagi berani bersuara nyaring dan jujur mengungkap adanya transaksi mencurigakan itu, sekaligus menghancurkan kredibilitas PPATK di mata publik," jelas dia.

Terlebih, kata Faisal, keberanian PPATK dalam membongkar transaksi mencurigakan tentu demi menyelamatkan pilpres 2024 dari aliran dana ilegal atau bahkan hasil kejahatan tindak pidana.

"Kami mahasiswa dan pemuda mengajak seluruh elemen rakyat untuk mendukung PPATK. Save PPATK, save Indonesia, selamatkan pilpres dari rongrongan perampok uang negara," kata Faisal.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan atau PPATK mengungkap transaksi janggal dana kampanye Pemilu 2024. Transaksi mencurigakan yang diduga digunakan sebagai dana kampanye mencapai triliunan rupiah.

2 dari 5 halaman

Penegak Hukum Diminta Proaktif Tindaklanjuti Temuan PPATK

Gedung PPATK (Liputan6.com/Helmi Fithriansyah)

Rakyat pun diminta agar bersama-sama PPATK mengawasi dugaan transaksi mencurigakan yang berputar di kalangan parpol dan peserta pemilu 2024.

"Kami juga meminta aparat penegak hukum untuk proaktif menindaklanjuti temuan PPATK dengan melakukan penyelidikan secara jujur, adil dan transparan agar menjadi terang benderang," kata Faisal.

"Bagaimana mau menghadirkan pemerintahan yang baik dan bersih jika cara yang ditempuh dalam meraih kekuasaan memakai cara-cara keji dan dukungan aliran dana kejahatan," Faisal menandaskan.

3 dari 5 halaman

Cak Imin Minta Polri Usut Temuan PPATK

Anies-Cak Imin — Pasangan Capres-Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menghadiri debat Pilpres 2024 di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/12/2023) malam. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 1 Muhaimin Iskandar alias Cak Imin meminta kepada pihak berwajib untuk mengusut temuan mencurigakan PPATK.

"Usut! PPATK membuktikan, polisi jangan diam," kata Gus Imin saat ditemui di Blitar, Jawa Timur, Jumat (12/1/2024).

Sebagai ketua umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Cak Imin mengaku siap dan terbuka bila ada pihak yang ingin melakukan pemeriksaan terhadap partainya terkait hal tersebut.

"Siap!" kata Cak Imin.

4 dari 5 halaman

PPATK Temukan Ratusan Miliar Dana Asing Masuk Kantong Bendahara Parpol

Sebelumnya, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan, selama tahun 2023 ada 8.270 transaksi mencurigakan masuk ke kantong bendahara partai politik.

"Ini bendahara bukan umum kali ya, ada bendahara (partai politik) di semua wilayah-wilayah dan segala macam gitu ya. Ini dari 21 partai politik kita temukan," kata Ivan dalam acara Rekfleksi Akhir Tahun 2023 dan Proyeksi Kerja Tahun 2024 di kantor PPATK Jakarta, Rabu (10/1/2024).

Ivan menuturkan, pada tahun 2022 terdapat 8.270 transaksi mencurigakan yang datang dari luar negeri. Kemudian meningkat pada 2023, yang tercatat sebanyak 9.164 transaksi.

"Jadi mereka juga termasuk yang kita ketahui menerima dana dari luar negeri, teman-teman bisa lihat di sini di tahun 2022 penerimaan dananya hanya Rp83 miliar. Kemudian meningkat di tahun 2023 menjadi Rp195 miliar," ucap Ivan.

5 dari 5 halaman

PPATK Temukan Dana Rp7,7 Triliun dari Luar Negeri Masuk ke Kantong Caleg 2024

Infografis PPATK Temukan Dugaan Transaksi Mencurigakan di Pemilu 2024. (Liputan6.com/Gotri/Abdillah)

Sebelumnya, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menemukan indikasi transaksi mencurigakan dari lingkup calon anggota legislatif (caleg) pada pemilu 2024. Tercatat, ada Rp7,7 triliun yang masuk ke para caleg yang bersumber dari luar negeri.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana mengatakan angka itu jadi salah satu kategori transaksi mencurigakan dari para caleg. Angka Rp7,7 triliun tadi merupakan akumulasi dari transaksi yang dilakukan oleh 100 orang yang masuk dalam daftar calon tetap (DCT).

Laporan transaksi dari luar negeri itu, kata Ivan, didapat dari International Fund Transfer Instruction (IFTI).

"Jadi, terhadap 100 orang yang di DCT tadi, yang datanya sudah kita dapatkan itu, ada penerimaan senilai Rp7.740.011.302.238. Jadi orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu," ungkap Ivan dalam konferensi pers di Kantor PPATK, Jakarta, Rabu 10/1/2024).

Ivan menegaskan, 100 orang DCT itu tidak mesti adalah orang-orang yang sama. Namun, bisa berbeda antarkategori transaksi yang tercatat.

Ivan menjelaskan, ada pula temuan kiriman dana ke luar negeri dari 100 orang caleg. Angkanya tembus Rp5.837.596.219.662 atau Rp5,8 triliun.

"Jadi, orang ini menerima uang dari luar negeri sebesar itu, dan ada juga yang mengirim ke luar, dan 100 DCT itu bisa beda-beda ya, bisa sama, bisa beda," ucapnya.

Lebih lanjut, masih pada konteks 100 orang caleg ini, Ivan menangkap adanya penggunaan dana yang terindikasi digunakan untuk kepentingan kampanye. Angkanya, tercatat sebesar Rp592,5 miliar.

"Ada laporan transaksi pembelian barang yang ini secara tidak langsung kita ketahui ada terkait dengan upaya misalnya kampanye dan segala macam itu ada 100 DCT yang melakukan transaksi pembelian barang senilai Rp592 miliar sekian," bebernya.

Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) menelusuri triliunan dana jadi transaksi mencurigakan menjelang pemilihan umum (Pemilu) 2024. Temuannya, akumulasi dari transaksi yang dilakukan 100 calon legislatif (caleg) mencapai Rp51 triliun.

Kepala PPATK Ivan Yustiavandana menerangkan mengkaji jumlah data calon tetap (DCT). Beberapa diantaranya terindikasi melakukan transaksi mencurigakan.

"Ini kita ambil yang 100 terbesarnya ya terhadap 100 DCT itu nilainya Rp51.475.886.106.483 (Rp51,4 triliun)," kata Ivan.