Sukses

Aria Bima PDIP: Penerus Jokowi Bukan Prabowo, tapi Ganjar-Mahfud

Dia mengungkapkan, masih adanya pemilih PDI Perjuangan yang undecided, tak berarti akan lari ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Liputan6.com, Jakarta - Politikus PDIP Aria Bima menyatakan, Prabowo Subianto bukan sosok penerus kepemimpinan dan kebijakan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Ia menyebut hany pasangan capres-cawapres nomor urut 3, Ganjar Pronowo dan Mahfud MD (Ganjar-Mahfud) yang merupakan penerus program Jokowi

"Ini jadi tugas partai. Kita harus meyakinkan pemilih (PDI Perjuangan) dan masyarakat bahwa penerus Jokowi bukan Prabowo. bahwa penerus Jokowi adalah Ganjar-mahfud," kata Aria dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Menurut dia, hasil survei Litbang Kompas justru menunjukkan ada keraguan dari basis pemilih PDI Perjuangan pada sosok Prabowo Subianto bahkan Gibran Rakabuming Raka sebagai penerus kepemimpinan Jokowi.

Hal itu, lanjutnya, terlihat dari 60 persen basis pemilih PDI Perjuangan yang tidak mendukung Prabowo, meskipun sudah didampingi cawapres Gibran Rakabuming Raka, yang merupakan putra pertama Jokowi.

"Soal survei (Kompas), saya tidak melihat dukungan untuk Prabowo, tapi saya melihat masih 60 persen lebih yang tidak mendukung Prabowo. Ini sudah dengan Gibran loh, sudah dengan pertemuan-pertemuan yang memunculkan simbolisasi dan klaim seolah-olah yang bisa melanjutkan program Jokowi adalah Prabowo-Gibran," kata Aria.

Dia mengungkapkan, masih adanya pemilih PDI Perjuangan yang belum menentukan (undecided) pilihan, tak berarti akan lari ke pasangan capres dan cawapres nomor urut 2, Prabowo-Gibran.

Aria bahkan menyebut hasil survei Litbang Kompas wajar karena basis pemilih PDIP masih bingung dengan peta politik yang berubah pascabergabungnya Gibran sebagai cawapres Prabowo.

"Hasil survei ini wajar. Pemilih PDI Perjuangan masih bingung, ya karena bertanya kok di sana ada Mas Gibran (Gibran Rakabuming Raka). Tapi apakah mereka otomatis dukung Prabowo? Enggak juga," ungkap Aria.

Dia menegaskan, hasil survei Litbang Kompas justru menjadi pemacu PDIP menggerakkan seluruh caleg, kader, dan relawan untuk menyosialisasikan visi-misi dan program-program yang menjadi garis kebijakan PDIP dan telah dijalankan Jokowi selama 10 tahun memerintah.

"Inilah ruang bagi kami untuk meyakinkan bahwa PDI Perjuangan tetap dengan garis kebijakan saat mengusung Jokowi 10 tahun lalu, dan sekarang saat mengusung Ganjar-Mahfud," tutur Aria.

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 3 halaman

Ganjar - Mahfud Penerus Jokowi

Ketua DPP PDIP Said Abdullah angkat bicara soal, banyaknya kelompok yang belum menentukan pilihan di Pilpres 2024 adalah para pemilih Jokowi pada pemilu 2019. Menurut Said, hal itu menjadi PR TPN Ganjar-Mahfud untuk menjelaskan bahwa keduanya adalah penerus Jokowi.

“Bahwa Ganjar dan Mahfud adalah satu satunya pasangan capres dan cawapres yang secara ideologis dan gen politik sebagai penerus Jokowi. Presiden Jokowi lahir, berproses dan tumbuh dalam rahim PDI Perjuangan,” kata Said dalam keterangannya, Selasa (12/12/2023).

Said menyebut, keseluruhan program kerakyatan Jokowi sejak di Surakarta, DKI Jakarta dan dua periode menjadi presiden adalah buah pikiran dari simpatisan dan kader PDI Perjuangan.

“Karena itu pula PDI Perjuangan selama ini loyal memberikan dukungan penuh tanpa reserve atas program-program tersebut,” kata dia.

 

3 dari 3 halaman

Teruskan Program Kerakyatan Jokowi

Atas dasar latar belakang sejarah diatas, Said menilai tidak ada pihak lain yang berhak selain pasangan Ganjar-Mahfud dalam meneruskan program kerakyatan Jokowi. 

“Kalaupun ada pihak lain yang mencoba mengklaim mampu melakukan fabrikasi sebagai penerus Pak Jokowi tentu saja yang bersangkutan tidak mengerti nyawa atau roh program tersebut, dan bagaimana menjalankannya,” kata dia.

Said mencontohkan program pemberian makan siang gratis, menurutnya program itu jelas bukan karakter dasar program kerakyatan Jokowi.

“Apalagi konon program tersebut akan mengambil anggaran dari program program kerakyatan yang sudah ada. Ini contoh kecil narasi yang bisa kami utarakan bahwa program kerakyatan pak Jokowi mengalami penyimpangan,” kata dia.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.