Mendag Zulkifli Hasan Bahas Ekspor Industri Kendaraan Listrik Dalam Pertemuan dengan Delegasi VinFast

Liputan6.com, Jakarta Delegasi Vingroup/VinFast Vietnam mengunjungi kantor Kementerian Perdagangan, Jakarta pada Senin (4/9). Dalam pertemuan itu, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan membahas tentang peluang kerja sama dan investasi antara Indonesia dan Vietnam di bidang kendaraan listrik. Melalui kerja sama tersebut, industri kendaraan listrik (EV) berkembang dan akan meningkatkan ekspor Indonesia.

Delegasi VinFast terdiri atas Head of Government Relations Vingroup Ly Nguyen, Head of Capital Investment Vingroup Hai Le, VinFast Market Expansion Director Temmy Wiradjaja, dan VinFast Indonesia Managing Director Huy Tran. Turut hadir pada pertemuan yaitu Duta Besar RI Hanoi, Denny Abdi; Direktur Jenderal Perundingan Perdagangan Internasional, Djatmiko Bris Witjaksono, dan Direktur Perdagangan Luar Negeri, Budi Santoso.

"Indonesia terbuka untuk kerja sama dan kolaborasi dengan negara-negara mitra untuk pengembangan kendaraan listrik. Termasuk peningkatan infrastruktur dan pengisian daya, menciptakan iklim usaha dan investasi yang kondusif, serta mengoptimalkan produksi dan penggunaan sumber daya berkelanjutan. Melalui kerja sama ini, industri dalam negeri akan tumbuh dan ekspor kendaraan listrik akan dipastikan melonjak," ujarMendag Zulkifli Hasan.

Mendag Zulkifli menyambut baik rencana VinFast untuk mendirikan perusahaan manufaktur kendaraan listrik di Indonesia. Menurutnya, ini merupakan langkah tepat karena Indonesia dan Vietnam adalah negara ASEAN dengan perekonomian cukup kuat.

"Sesuai dengan tema dari ASEAN Summit dan Indonesia menjadi tuan rumah tahun ini, "ASEAN Matters Epicentrum of Growth" ini merupakan implementasi dari kerja sama konkret, baik dalam kerangka ASEAN maupun dalam kerangka bilateral antara Indonesia dengan Vietnam," kata Mendag Zulkifli. 

Mendag Zulkifli menyampaikan, Indonesia merupakan negara penghasil nikel terbesar di dunia. Nikel merupakan salah satu bahan baku mineral untuk baterai kendaraan bermotor listrik (KBL) selain lithium, kobalt, grafit dan mangan. Pemerintah Indonesia sangat mendukung pengembangan KBL di Indonesia dan telah menetapkan target yang terukur untuk pengembangan, penerapan, dan penggunaan KBL di Indonesia.

"Kemendag telah menetapkan ketentuan impor baterai lithium tidak baru sebagai bahan baku industri. Hal ini bertujuan untuk mendukung dan mendorong pengembangan industri KBL dalam negeri," ujar Mendag Zulkifli Hasan.

Dalam pertemuan tersebut, VinFast menyatakan keinginannya untuk membuka peluang kerja sama antara Indonesia-Vietnam di bidang kendaraan listrik. Salah satunya, dengan adanya rencana pendirian industri manufaktur mobil dan baterai di Indonesia.

"Setelah Vinfast ekspor ke Amerika Serikat dan sudah mulai groundbreaking pabrik di Amerika Serikat untuk pasar Amerika Serikat, mereka mulai melihat ASEAN. Sebagai negara terbesar di ASEAN, Indonesia merupakan tujuan favorit untuk melakukan investasi," kata Dubes Denny usai pertemuan.

VinFast adalah merek mobil Vietnam pertama yang menembus pasar global dan melakukan produksi kendaraan listrik skala besar. Saat awal berdiri, VinFast memproduksi dua mobil yaitu LuxA2.0 dan LUXSA 2.0 yang merupakan mobil dengan mesin pembakaran internal (internal combustión engine/ICE). Pada akhir 2022, VinFast berfokus pada produksi baterai untuk kendaraan listrik. Pada tahun tersebut, Vinfast menjual hingga 24.00 unit mobil dan 7.400 di antaranya mobil listrik, serta 60.000 skuter listrik.

Ekspor kendaraan listrik Indonesia memiliki peluang yang sangat besar. Terbukti, ekspor yang didominasi HS 87038098 ini terus mengalami tren positif dalam dua tahun terakhir (2021-2023). Pada periode Januari-Juni 2023, ekspor kendaraan listrik Indonesia mencapai USD 3,19 juta dengan. 

Sebelumnya, pada 2022, ekspor kendaraan listrik tercatat sebesar USD 417 ribu dan pada 2021 tercatat sebesar USD 65 ribu. Tujuan utama ekspor kendaraan listrik Indonesia yakni Thailand dengan%tase mencapai 81,5% dari total ekspor Indonesia, diikuti Fiji (8,6%), Nepal (3,81%), serta Hong Kong dan Jepang (1,50%).

(*)