Aturan Baru Penyelenggaraan Umrah yang Diberlakukan Arab Saudi

Liputan6.com, Jakarta - Direktur Umrah dan Haji Khusus Kementerian Agama Nur Arifin mengatakan bahwa Pemerintah Arab Saudi memberlakukan sejumlah aturan baru dalam penyelenggaraan ibadah umrah 1444 Hijriah/2023 Masehi.

"Kebijakan Saudi dalam penyelenggaraan umrah juga mengarah pada skema bussiness to customer atau B to C," kata Nur Arifin di Jakarta, Selasa 20 September 2022.

Pernyataan tersebut disampaikan Nur saat menggelar Focus Group Discussion (FGD) bersama Asosiasi Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Sejumlah poin dibahas seperti peran PPIU, vaksin meningitis dan tiket pesawat.

Nur mengatakan aturan baru yang diberlakukan Arab Saudi menyangkut sudah tak ada lagi batasan kuota umrah, tak perlu lagi menggunakan visa umrah atau boleh dengan jenis visa lainnya.

Selain itu, proses permohonan visa juga tidak harus melalui provider di Indonesia, PPIU bisa langsung berhubungan dengan provider Arab Saudi.

"Kebijakan itu diorientasikan sebagai bagian dari tahapan implementasi visi Saudi 2030," kata Nur.

Kebijakan ini, kata Nur, perlu direspons dan dimitigasi jika berpotensi memunculkan persoalan dalam penyelenggaraan umrah di Indonesia, termasuk perlu membahas sejumlah persoalan dalam negeri, seperti masalah vaksin meningitis yang sempat muncul di Surabaya, serta mahalnya harga tiket.

"Detail-detail persoalan ini dibahas bersama dalam FGD ini untuk mendapat rekomendasi perbaikan ke depan," kata dia.

Sementara itu, Kasubdit Pengawasan Umrah Noer Alya Fitra mengatakan terkait skema B to C, dalam FGD disepakati bahwa sesuai amanah regulasi mengharuskan penyelenggaraan umrah wajib melalui PPIU.

"Kemenag dan PPIU akan melakukan sosialisasi intensif terkait regulasi ini," kata Alya.