Sukses

Menko PMK Ungkap Syarat agar Indonesia Jadi Negara Tangguh Bencana pada 2045

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menargetkan Indonesia menjadi negara tangguh bencana pada 2045.

Namun, menurut Muhadjir, target tersebut dapat terwujud apabila melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Pernyataan itu Menko PMK sampaikan dalam pembukaan The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022 di Bali Nusa Dua Convention Centre, pada Rabu (25/5/2022).

"Resiliensi atau ketangguhan hanya dapat diwujudkan apabila upaya tersebut melibatkan seluruh pemangku kepentingan kebencanaan secara berkelanjutan dan inklusi," ujar Menko PMK Muhadjir Effendy.

Dia menerangkan, Indonesia telah punya beberapa rencana untuk mewujudkan negara tangguh bencana, salah satunya Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) 2020-2044 sebagai komitmen jangka panjang Indonesia dalam menerapkan Kerangka Kerja Sendai untuk Pengurangan Risiko Bencana 2015-2030.

Indonesia juga telah mengadopsi pendekatan pentaheliks berbasis masyarakat yang dikenal dengan gotong royong. Muhadjir menekankan pentingnya kolaborasi pentaheliks, termasuk partisipasi dari pemerintah, masyarakat, dunia usaha, akademisi, dan media.

Dia memaparkan, pada level komunitas, kolaborasi itu diterapkan lewat program seperti Taruna Siaga Bencana dan Desa Tangguh Bencana.

Selain itu, Indonesia juga punya kearifan lokal di bidang penanggulangan bencana, yang sangat kaya, di antaranya seperti Bali, tuan rumah GPDRR yang memiliki filosofi 'Tri Hita Karana' atau keseimbangan hubungan antara manusia, Tuhan dengan alam. 

 

2 dari 3 halaman

4 Konsep Resiliensi Berkelanjutan

Presiden Joko Widodo yang juga hadir dalam The 7th Global Platform for Disaster Risk Reduction (GPDRR) 2022, menawarkan empat konsep resiliensi berkelanjutan kepada dunia.

"Konsep Resiliensi Berkelanjutan sebagai solusi untuk menjawab tantangan risiko sistemik menghadapi semua bentuk bencana, termasuk menghadapi pandemi dan sekaligus mendukung implementasi pembangunan berkelanjutan," ujar Jokowi di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Kabupaten Badung, Bali, Rabu (25/5/2022).

Konsep pertama memperkuat budaya dan kelembagaan siaga bencana yang antisipatif, responsif dan adaptif terhadap bencana. Selain itu, pendidikan aman bencana, serta kelembagaan pemerintahan dan sosial yang sinergis dan tanggap terhadap bencana juga harus menjadi prioritas bersama.

Kedua, setiap negara harus berinvestasi dalam sains, teknologi dan inovasi, termasuk dalam menjamin akses pendanaan dan transfer teknologi. Menurut Jokowi, akses pendanaan merupakan isu penting yang harus ditangani secara serius.

"Indonesia menyusun strategi pendanaan dan asuransi bencana, dengan membentuk dana bersama atau pooling fund, serta penggunaan dana pembangunan di tingkat desa, melalui Dana Desa, untuk mendukung upaya mitigasi dan kesiap-siagaan," ungkapnya.

Ketiga, membangun infrastruktur yang tangguh terhadap bencana dan tangguh terhadap perubahan iklim. Selain mitigasi infrastruktur fisik, infrastruktur hijau dan perlindungan terhadap masyarakat kelompok rentan yang bertempat tinggal di wilayah berisiko tinggi juga harus mendapatkan perhatian serius serta menjadi bagian dari prioritas pembangunan infrastruktur.

Keempat, seluruh negara berkomitmen mengimplementasikan kesepakatan global di tingkat nasional sampai tingkat lokal. Mulai dari Kerangka Kerja Sendai, Kesepakatan Paris, dan SDGs yang merupakan persetujuan internasional yang penting dalam upaya pengurangan risiko bencana dan perubahan iklim.

"Saya mengajak seluruh negara untuk berkomitmen dan bersungguh-sungguh untuk mengimplementasikannya," tutur mantan Gubernur DKI Jakarta ini.

Reporter: Titin Supriatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Infografis