Sukses

Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor, PDIP: Memang Sudah Saatnya

Liputan6.com, Jakarta Anggota Komisi VI DPR dari Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) Deddy Yevri Sitorus menilai keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi mencabut larangan ekspor minyak goreng (migor) sudah tepat. Pasalnya sudah banyak pabrik sawit yang tutup akibat kebijakan tersebut.

"Menurut saya memang sudah saatnya, saat ini sudah banyak pabrik pengolahan sawit atau PKS yang tutup karena sudah tidak mempunyai tangki penyimpanan produk CPO sehingga sawit rakyat membusuk di lapangan," kata Deddy dikutip dari siaran persnya, Kamis (19/5/2022).

Menurut dia, larangan ekspor minyak goreng ini memang tidak mungkin dilakukan terlalu lama. Sebab, yang akan terpukul paling keras itu adalah rakyat petani di bawah.

"Moratorium membuat PKS menghentikan pembelian tandan buah segera (TBS) yang diproduksi petani skala kecil. Kalaupun dibeli, harganya jatuh hingga lebih dari 50 persen," ujarnya.

"Padahal itu sumber penghasilan utama petani rakyat," sambung Deddy.

Selain menyengsarakan rakyat, kata dia, kebijakan larangan ekspor minyak goreng juga membuat petani kesulitan untuk membeli pupuk dan pestida yang harganya juga sudah melonjak tajam. Jika kebijakan itu diterapkan terlalu lama, produktivitas petani tahun depan akan melorot jauh dan bisa memicu kelangkaan lagi di tahun berikutnya.

"Apalagi jika petani memiliki tanggung jawab kepada pihak ketiga seperti bank, kredit angkutan, dan lainnya. Oleh karena itu, saya sangat menyambut baik pencabutan moratorium ekspor sawit ini," jelas Deddy.

 

* Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 2 halaman

Jokowi Cabut Larangan Ekspor Migor

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan alasan dirinya mencabut larangan ekspor minyak goreng yang diberlakukan sejak April 2022. Kini, ekspor minyak goreng akan dibuka kembali mulai Senin, 23 Mei 2022.

"Saya memutuskan bahwa ekspor minyak goreng akan dibuka kembali pada Senin, 23 Mei 2022," jelas Jokowi dalam konferensi pers di Youtube Sekretariat Presiden, Kamis (19/5/2022).

Dia mengatakan bahwa pemerintah terus memantau kebijakan larangan ekspor tersebut dan mendorong agar pasokan minyak goreng bisa memenuhi kebutuhan masyarakat. Jokowi menyebut pasokan minyak goreng saat ini terus bertambah.

Menurut dia, kebutuhan nasional untuk minyak goreng curah sekitar 194.000 ton per bulannya. Sebelum dilakukan larangan ekspor atau pada Maret 2022, pasokan minyak goreng nasional hanya mencapai 64.500 ton.

"Namun, setelah dilakukan pelarangan ekspor di bulan April, pasokan kita mencapai 211.000 ton per bulannya, melebihi kebutuhan nasional bulanan kita," ujarnya.

Tak hanya itu, kata Jokowi, harga rata-rata minyak goreng secara nasional juga sudah menurun. Dia menyampaikan harga rata-rata minyak goreng curah sebesar Rp 19.800 per liter, sebelum dikeluarkan kebijakan larangan ekspor.

"Setelah adanya pelarangan ekspor harga rata-rata nasional turun menjadi 17.200 sampai dengan 17.600 rupiah," kata Jokowi.

Disisi lain, dia juga mempertimbangkan adanya belasan juta tenaga kerja di industri sawit yang terdampak kebijakan larangan ekspor minyak goreng. Atas pertimbangan-pertimbangan itulah, Jokowi akhirnya membuka lagi keran ekspor minyak goreng.

"Mempertimbangkan adanya 17 juta orang tenaga di industri sawit baik petani, pekerja dan juga tenaga pendukung lainnya," ucap Jokowi.