Jokowi Minta Regulasi Pemilu 2024 Segera Diselesaikan, Jangan Sampai Multitafsir

Menko Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan akan patuh dengan perintah Presiden Joko Widodo, yang meminta para menteri tidak lagi membahas wacana penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden.

Kemarin (6/4/2022), Jokowi menegur jajaran menterinya agar tidak lagi mengurusi isu penundaan pemilu 2024 dan perpanjangan masa jabatan presiden.

"Ya pasti Pak Luhut patuh kepada arahan Presiden," kata Juru Bicara Menko Luhut, Jodi Mahardi kepada Merdeka, Kamis (7/4/2022).

Menurut Jodi, Menko Luhut sekarang tetap bekerja seperti biasanya. Luhut ditugaskan Mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19 serta menangani kesulitan yang dihadapi masyarakat.

"Pak Luhut hari ini seperti biasanya juga tetap fokus untuk mengawal pemulihan ekonomi pasca pandemi ini dan juga fokus dalam bekerja untuk menangani kesulitan-kesulitan yang dihadapi oleh masyarakat sesuai yang diperintahkan presiden kemarin," bebernya.

Sementara itu, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto salah satunya yang sempat mengaungkan wacana ini. Menurut dia, apa yang disampaikan atasannya tersebut terkait Pemilu sudah jelas.

"Itu saya rasa, itu sudah jelas," kata pria yang menjabat sebagai Ketua Umum Golkar ini di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis (7/4/2022).

Airlangga menegaskan, tak perlu lagi menanggapi pernyataan Presiden Jokowi tersebut. Ibarat rancangan undang-undang, hal tersebut sudah jelas dan terang benderang.

"Kalau di dalam RUU itu, normanya jelas. Penjelasannya tidak perlu," kata dia.

Sementara, Ketua DPR RI Puan Maharani mengapresiasi sikap Presiden Jokowi yang melarang para menterinya untuk membuat polemik di masyarakat terkait wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan Presiden.

Ia menyebut seharusnya para menteri fokus mengurusi pandemi dan masalah kenaikan harga.

"Kami tentu berharap para menteri mengikuti perintah Presiden, sehingga bisa lebih fokus membantu Presiden mengatasi berbagai persoalan bangsa, khususnya kenaikan berbagai harga komoditas yang memberatkan rakyat saat ini," kata Puan, Kamis (7/4/2022).

"Kalau ada yang beralasan wacana tersebut sah dalam negara demokrasi, saya pikir topik tentang pemulihan ekonomi rakyat sekarang ini lebih penting untuk dibicarakan di ruang publik," tambah Puan.

Lebih lanjut Puan menjelaskan, yang dibutuhkan rakyat saat ini bukanlah perbicangan penundaan pemilu atau perpanjangan presiden.

"Tapi bagaimana harga-harga sembako tidak melonjak, dan juga mudah didapatkan. Terlebih di masa-masa jelang Hari Raya sekarang ini," ujarnya.

Menurut Puan, ketika pemerintah lewat para menterinya terus mendengungkan wacana penundaan pemilu atau perpanjangan masa jabatan presiden, hal tersebut justru akan mengurangi kepercayaan publik terhadap pemerintah.

"Kalau kepercayaan terhadap pemerintah menurun, justru seluruh elemen bangsa yang merugi. Padahal di saat-saat seperti ini, sangat dibutuhkan kerjasama dan gotong royong semua elemen bangsa, baik pemerintah, aparat negara, swasta dan seluruh rakyat untuk bisa sama-sama pulih dari dampak pandemi Covid-19 yang memukul kita dua tahun belakangan ini," kata Politikus PDIP ini.

Puan mengingatkan saat ini adalah momen transisi dari pandemi ke endemi yang harus diisi dengan fokus pemerintah melakukab pemulihan ekonomi.

"Mari kita satukan energi bangsa untuk bisa mengatasi tantangan ekonomi saat ini, agar kita semua bisa bersama-sama memanfaatkan momentum pemulihan ekonomi transisi Covid-19 dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai momentum ini lepas karena hal-hal yang kontraproduktif," kata dia.