7 Tanggapan Pro Kontra soal BLT Minyak Goreng dari Presiden Jokowi

Melonjaknya harga minyak sawit di Pasar Internasional berdampak pada naiknya harga minyak goreng di banyak negara termasuk Indonesia. Presiden Jokowi pun mengambil langkah cepat dengan memberikan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada masyarakat. 

Direktur Riset Center of Reform on Economics (Core) Indonesia Piter Abdullah menilai langkah Jokowi yang memberikan BLT untuk masyarakat upaya solutif mengatasi tingginya harga minyak goreng. 

"Ini (BLT) jelas adalah langkah dalam upaya pemerintah dalam mengatasi permasalahan minyak goreng," ujar Piter Senin 4 April 2022.

Piter melihat pemerintahan Jokowi terus mengupayakan agar masyarakat tidak terlalu terdampak dengan melambungnya harga minyak goreng di pasaran. Mulai dari menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET), subsidi minyak curah, hingga terkahir BLT ini. 

"Pemerintah terus mencari jalan yang terbaik. Jalan pertama tidak berhasil, kedua tidak berhasil ya jalan ketiga ini yang menurut saya kalau sudah dikasih BLT ini berarti subsidi minyak goreng curahnya tidak lagi diberikan," jelas Piter. 

Piter juga menilai BLT minyak goreng ini juga adalah langkah efektif dibanding memberikan subsidi minyak curah. Sebab menurutnya pada distrisubsi subsidi rawan dengan penyelewengan. 

"Jadi kalau menurut saya ini kebijakan yang lebih tepat dan lebih baik ketimbang melakukan subsidi minyak goreng curah,” tegas Piter. 

Antrean panjang warga yang hendak membeli minyak goreng curah masih terus terjadi di Kota Bogor, Jawa Barat.

Salah satunya terjadi antrean di distributor terbesar minyak goreng curah di Kota Bogor, tepatnya di Taman Cimanggu, Kelurahan Kedung Jaya, Kecamatan Tanah Sareal. Bahkan, puluhan penjual eceran dan para pelaku UKM rela mengantre berjam-jam untuk mendapatkan minyak goreng curah.

Pemilik depo minyak curah, Rudy Gunarso Rusly mengatakan sudah lebih dari sepekan pasokan minyak goreng curah yang diterimanya dari pihak produsen dibatasi, sehingga stok yang ada berkurang cukup signifikan dari biasanya.

Selain itu, juga harus mengikuti peraturan pemerintah agar distribusi tepat sasaran. Pemerintah melarang minyak goreng curah tidak boleh di-repacking atau dikemas ulang, dijual ke industri besar dan tidak boleh diekspor atau dijual ke pengusaha besar.

"Imbasnya jumlah yang diberikan kepada penjual atau pedagang juga kami dibatasi," kata Rudy, Kamis 7 April 2022.

Setiap hari, lanjut Rudy, paling sedikit menerima 20 ton hingga 60 ton per hari minyak goreng curah dari produsen. Setiap hari deponya mengeluarkan 40 ton untuk pelanggan atau warga yang sudah mulai datang sejak pukul 03.00 WIB dini hari.

"Antrean bisa sampai sore hari. Kalau pembelian setiap satu orang dibatasi hanya 16 kilogram atau 1 dirigen," ungkapnya.

Namun untuk pelaku UKM, pedagang kecil atau masyarakat atau warung kelontong, pembeliannya tidak dibatasi. Hanya saja bagi keperluan produksi harus dengan syarat menunjukkan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).

"Kalau untuk usaha seperti pelaku UKM selalu kita kasih, mau 10 dirigen saya beri agar produksi dan penghasilannya tetap," ujarnya.

Sementara itu, Wali Kota Bogor, Bima Arya yang sempat meninjau langsung distributor terbesar minyak goreng curah milik Rudy Gunarso mengatakan masih terjadi antrean karena pasokan minyak goreng curah dari pihak produsen masih terbatas.

"Saya mengecek salah satu depo terbesar, memang persoalan utama produksi dari Jakarta sedikit dan sudah dijatah, sehingga pemilik depo pun mengambil kebijakan untuk membatasi penjualannya sesuai aturan," kata Bima Arya.

Untuk itu, pihaknya mendesak pemerintah pusat segera menyelesaikan persoalan ini dengan cepat. Pemkot Bogor juga akan terus mengawasi untuk memastikan distribusi minyak goreng curah ini lancar sampai ke masyarakat dan pedagang kecil.

"Kita berusaha di Kota Bogor memastikan distribusinya berjalan dengan seadil-adilnya agar semua kebagian. Tentunya kita meminta pemerintah pusat agar lebih tegas untuk mengatasi kelangkaan minyak goreng (curah),” ujarnya.

Saat peninjauan, Bima Arya sempat melihat langsung para penjual dan para pelaku UKM tengah mengantre untuk membeli minyak goreng curah.

Berdasarkan peraturan pemerintah, harga eceran tertinggi (HET) minyak goreng curah Rp 14.000 per liter atau Rp 15.500 per kilogram.

Langkah pemerintah memberikan BLT minyak goreng kepada masyarakat dinilai tepat oleh ekonom senior Chatib Basri.

Mantan menteri keuangan ini mengatakan banyak manfaat yang bisa didapat dari subsidi ini bagi yang membutuhkan dan juga bagi pemerintah.

"Mitigasi terbaik dengan memberikan subsidi targeted, ini lebih baik (dari jenis subsidi yang lain)," kata Chatib dalam dalam webinar Macroeconomic Update 2022, Jakarta, Senin 4 April 2022.

Dia menjelaskan, subsidi pemerintah lewat komoditas langsung kurang efektif. Sebab akan membuat suntikan dana yang digelontorkan pemerintah kurang efektif.

Mengontrol harga minyak goreng atau barang lain sudah terbukti tidak efektif. Bukan hanya di Indonesia, di berbagai negara pun terjadi hal serupa.

"Ini pelajaran dari berbagai negara selain di Indonesia. Begitu ditetapkan HET (harga eceran tertinggi), barang hilang di pasaran. Price control ini tidak bisa dilakukan," kata dia.

Selain itu biaya yang dikeluarkan juga lebih besar, namun tidak diikuti efektivitasnya. Subsidi lewat harga komoditas membuat barang tidak dinikmati masyarakat yang memang membutuhkan.

Misalnya, pada kebijakan HET minyak goreng beberapa bulan lalu membuat kalangan menengah atas juga ikut merasakan subsidinya. Hal ini belum tentu dinikmati masyarakat kelas bawah yang memang membutuhkan minyak goreng dengan harga terjangkau.

Untuk itu, Chatib menilai kebijakan pemerintah saat ini yang melepas harga minyak goreng dengan nilai keekonomiannya dan diikuti pemberian BLT sudah tepat. Biaya yang dikeluarkan APBN juga semakin ringan.

"Beban BLT ini jadi lebih ringan dibandingkan memberikan subsidi kepada harga komoditas," kata dia.

Program BLT minyak goreng bukan untuk mengendalikan inflasi, melainkan merespon terhadap inflasi yang terjadi, supaya menjaga daya beli masyarakat terutama masyarakat yang miskin.

Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Isa Rachmatarwata, dalam konferensi pers BLT Minyak goreng, Kamis 8 April 2022.

Sehingga dengan adanya program BLT minyak goreng ini, masyarakat bisa merespon secara layak terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok, khususnya minyak goreng.

"Kita memerlukan program lain untuk mengendalikan inflasi itu sendiri," kata Isa.

BLT minyak goreng akan diberikan sebesar Rp 100.000 setiap bulan (April, Mei, Juni) yang diserahkan sekaligus dengan total nilai Rp 300.000 pada April 2022. Pencairan BLT minyak goreng akan dilakukan mulai tanggal 4 sampai 21 April 2022.

Dia menegaskan, Pemerintah tidak asal membuat program bantuan sosial untuk masyarakat. Meskipun program BLT minyak goreng ini berlangsung 3 bulan saja, tidak menutup kemungkinan program ini akan dilanjutkan. Namun, keputusan itu akan berlanjut setelah Pemerintah melakukan evaluasi.

"Kita mencoba merespon ini secara tepat bukan menyelenggarakan secara tidak terukur. Oleh karena itu, kita lihat saat ini memang tiga bulan April, Mei, Juni ini, kita lihat apakah kemudian nanti apakah sudah cukup merespon kenaikan harga-harga yang terjadi, dan kita akan mengevaluasi kembali," terang Isa.

Menurutnya, saat ini kondisi perekonomian global dan domestik masih diselimuti dengan ketidakpastian. Karena itu, Pemerintah terlebih dahulu akan mempertimbangkan dengan matang dalam merespon apakah ke depan program BLT minyak goreng akan diperpanjangan atau tidak.

Diketahui, Pemerintah mempersiapkan anggaran sebesar Rp 6,2 triliun untuk 20,65 juta orang bagi penerima BLT minyak goreng yang juga tahun 2022 ini menerima bantuan PKH dan bansos pangan.

Kemudian untuk program untuk Pedagang Kaki Lima dan Warung (PKLW) makanan, akan diberikan kepada 2,5 juta orang dengan jumlah anggaran yang disiapkan sebesar Rp 0,75 triliun atau Rp 750 miliar. Sehingga total BTL minyak goreng ini teralokasi sebesar Rp 6,9 triliun.

"Kita ingin memastikan anggaran-anggaran tambahan ini, semuanya kita kategorikan sebagai anggaran PEN karena basisnya yaitu bansos pangan dan BTPKLWN itu program PEN. Jadi sudah ada," pungkas Isa.

Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Abraham Wirotomo memastikan masyarakat penerima BLT minyak goreng bisa membelanjakan bantuan di toko atau warung manapun. Kebebasan ini diberikan untuk mengurangi potensi permainan atau monopoli sejumlah pihak.

"Masyarakat bebas bisa belanja di mana saja. Tapi Kami himbau dan berharap, BLT benar-benar digunakan untuk membeli minyak goreng," jelas Abraham dikutip dari siaran persnya, Rabu 6 April 2022.

Dia pun mendorong percepatan penyaluran BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat. Adapun penyaluran BLT sebesar Rp 100.000 tersebut, akan mulai dilaksanakan secara bertahap pada minggu ini.

"Tujuan dari pemberian BLT minyak goreng untuk meringankan beban masyarakat dari kenaikan harga minyak goreng akibat lonjakan di pasar internasional," katanya.

"Jadi Semakin cepat tersalur, semakin cepat beban masyarakat diringankan," sambung Abaraham.

Ia menjelaskan penerima BLT minyak goreng adalah masyarakat yang sudah terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial (Kemensos). DTKS adalah basis data yang sudah dilakukan pemadanan dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan sudah diverifikasi.

"Dengan demikian penyaluran BLT bisa tepat sasaran, dan ini untuk mencegah potensi data ganda dan fiktif," ungkap Abraham.

Sementara itu, Deputi II Kantor Staf Presiden (KSP) Abetnego Tarigan menepis anggapan bahwa pemberian Bantuan Langsung Tunai (BLT) minyak goreng memiliki muatan politis atau kepentingan tertentu.

Dia menegaskan bahwa BLT minyak goreng diberikan semata-mata untuk membantu masyarakat yang kurang kurang mampu.

Menurut Abetnego, hal inilah yang membuat masyarakat dapat membeli minyak goreng curah di pasaran. Terlebih, kata dia, fakta di lapangan menunjukkan masih ada masyarakat yang harus membeli harga minyak goreng curah di atas harga eceran tertinggi (HET).

"Kebijakan subsidi minyak goreng curah diharapkan secara bertahap dapat menurunkan harga sesuai HET. Tapi masih ada masyarakat yang harus membeli di atas HET," kata Abetnego dikutip dari siaran persnya, Kamis 7 April 2022.

"Untuk itulah BLT diberikan agar masyarakat kurang mampu sanggup membeli minyak goreng curah," sambungnya.

Dia menjelaskan penyaluran BLT minyak goreng akan dilakukan melalui PT POS Indonesia. Nantinya, penerima manfaat akan mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) Kemensos, yang sudah diverifikasi dan dilakukan pemadanan Nomor Induk Kependudukan.

"Sehingga mencegah kemungkinan data ganda dan data fiktif," jelas Abetnego.

Pemerintah akan menyalurkan BLT minyak goreng kepada 23,5 juta penerima. Kementerian Keuangan menyiapkan anggaran sebesar Rp 6,9 triliun, untuk dibagikan masing-masing Rp 300.000 pada bulan ini.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Komisi III DPR RI Ahmad Sahroni meminta agar kepolisian benar-benar menjalankan tugas tersebut sebaik mungkin.

Menurutnya, hal ini sudah sangat mendesak, mengingat manfaat BLT yang akan langsung dirasakan oleh rakyat.

"Saya meminta agar kepolisian benar-benar melakukan pengawasan maksimal dalam penyalurannya. Mengingat jumlahnya yang sangat besar, dan keberadaannya yang tentunya sudah sangat diharapkan oleh rakyat," ujar Sahroni dalam keterangannya, Senin 4 April 2022.

Dia menambahkan, peran kepolisian dalam penyaluran BLT ini tentunya sangat diperlukan mengingat kapasitas dan kemampuan yang dimiliki oleh kepolisian maupun TNI.

"Selain itu, dengan jumlah personil yang tersebar merata di seluruh Indonesia, upaya pengawasan ini juga tentunya akan bisa lebih maksimal," kata Sahroni.

Politikus NasDem itu juga mengingatkan pengawasan tidak boleh hanya dilakukan polisi melainkan semua instansi terkait. Seperti TNI, Kemenkeu, dan lainnya.

"Pengawasan ini diharapkan bisa berjalan maksimal, sehingga betul-betul sampai bantuan ini kepada masyarakat yang memang membutuhkannya. Jadi saya harap jangan sampai terjadi penyelewengan atau pengambilan keuntungan oleh oknum tertentu. Karenanya, BLT minyak goreng harus diawasi dengan ketat," tegas dia.

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengapresiasi langkah pemerintah yang segera menyalurkan BLT karena tingginya harga minyak goreng.

Namun, Puan mengingatkan BLT Minyak Goreng ini hanyalah solusi jangka pendek.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah untuk menyalurkan BLT Minyak Goreng, terutama di bulan Ramadhan dan menjelang Lebaran, dimana kebutuhan masyarakat terhadap berbagai komoditas, termasuk minyak goreng cukup tinggi. Sebagai solusi jangka pendek," kata Puan di Jakarta, Senin 4 April 2022.

Puan mengingatkan, untuk solusi jangka panjang, pemerintah harus membenahi seluruh tata niaga minyak goreng dari hulu sampai hilir.

"Pemerintah harus membenahi struktur pasar dan struktur industri minyak goreng. Termasuk penguasaan dari hulu ke hilir dalam produksi minyak goreng,” ujarnya.

Puan mengingatkan, agar menjadi solusi jangka pendek menjelang Lebaran, BLT Minyak Goreng harus dilakukan dengan cepat, namun tepat sasaran.

"Semakin cepat tersalurkan semakin baik untuk masyarakat. Namun juga harus semakin menutup semua potensi penyimpangan dalam penyaluran di lapangan," kata dia.

Puan mengingatkan, penyaluran BLT Minyak Goreng yang tidak tepat sasaran akibat penyimpangan atau kelalaian petugas di lapangan sekalipun, akan berpotensi menimbulkan gejolak di masyarakat.

"Tutup segala potensi kelalaian dan peyimpangan di lapangan. Apalagi di tengah bulan Ramadhan, di mana mayoritas masyarakat Indonesia sedang ingin beribadah dengan tenang," jelas Puan.