Eijkman Dilebur ke BRIN, Komisi VII: Pemerintah Sradak-Sruduk Tata Ristek Nasional

Begitu juga dengan pembubaran Dewan Riset Nasional (DRN). Mulyanto melihat Pemerintah tidak punya visi mengembangkan ristek nasional agar berkembang. DRN yang anggotanya terdiri dari para ahli Iptek berkaliber internasional justru diganti dengan Dewan Pengarah BRIN, yang diketuai Ketua Dewan Pengarah BPIP dan Ketum Parpol, yang tidak memiliki reputasi ilmiah di dunia Iptek.

"Hal ini tentu memprihatinkan. Sampai-sampai jurnal sains terkenal Nature, dalam editorial tanggal 8/9/2021 menulis bahwa ada kekhawatiran intervensi politik dalam BRIN, sebagai lembaga baru terpusat ini (super agency)" katanta

"Pembentukan BRIN ini setback bagi pembangunan sains di Indonesia. Mencerminkan reorganisasi yang ambisius, namun tidak jelas dalam membantu Indonesia mencapai ambisi teknologinya," sambung Mulyanto.

Lalu soal pembubaran BATAN dan LAPAN, menurut Mulyanto kedua lembaga itu bukan sekedar lembaga litbang. Keduanya masing-masing adalah Badan Pelaksana tugas pokok ketenaganukliran dan Badan Penyelenggara keantariksaan dan penerbangan, sebagaimana amanat undang-undang No. 10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran dan Undang-Undang No. 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan.

Misalnya, dalam Pasal 3 ayat (1) UU No. 10 Tahun 1997 berbunyi: “Pemerintah membentuk Badan Pelaksana yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden, yang bertugas melaksanakan pemanfaatan tenaga nuklir”.

"Jadi dengan pembubaran BATAN dan LAPAN Pemerintah telah melanggar UU No.10/1997 dan UU No. 21/2013," imbuhnya.

Kemudian terkait pembubaran BPPT dan LIPI Mulyanto menilai fungsi pengkajian dan penerapan teknologi dalam BPPT yang semula dilebur ke dalam BRIN dalam bentuk OPL (organisasi pelaksana lit-bang-ji-rap), sekarang malah hilang. Menciut menjadi hanya sekedar OR (organisasi riset).

"Artinya yang ada tinggal “penelitian”, sementara pengembangan, pengkajian dan penerapan Iptek hilang. Entah bagaimana dengan nasib para pejabat fungsional “Perekayasa”.

Padahal amanat pasal 48 UU No. 11/2019 tentang Sisnas-Iptek berbunyi: Untuk menjalankan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Invensi dan Inovasi yang terintegrasi dibentuk badan riset dan inovasi nasional

Pemerintah, khususnya Menteri PAN&RB yang bertanggung jawab soal kelembagaan Ristek ini mesti angkat suara, jangan diam seperti ini," desak Mulyanto.