KPK Sebut Presidential Threshold 0 Persen Bisa Minimalisir Korupsi

Liputan6.com, Jakarta Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri menyatakan pihaknya memberikan perhatian lebih terhadap presidential threshold di Indonesia.

Dia berharap, presidential threshold di Indonesia menjadi 0 persen untuk menimalisasi adanya tindak pidana korupsi.

Firli mengatakan, untuk mengikuti ajang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), seseorang harus mengeluarkan modal besar.

Menurutnya, kebanyakan calon akan mencari dukungan kepada para pengusaha untuk mendapatkan modal. Inilah awal pintu masuk terjadinya tindak pidana korupsi oleh kepala daerah.

"Modal besar untuk pilkada sangat berpotensi membuat seseorang melakukan tindak pidana korupsi, karena setelah menang akan ada misi balik modal. Di sisi lain, mencari bantuan modal dari bohir politik akan mengikat politisi-politisi di eksekutif atau legislatif dalam budaya balas budi yang korup," ujar Firli melalui keterangannya, Rabu (15/12/2021).

Firli mengatakan, berdasarkan data yang didapatkan KPK, sebanyak 82,3 % calon kepala daerah menyatakan adanya donator dalam pendanaan Pilkada. Menurut Firli, bentuk balas budi yang dikakukan kepala daerah terhadap pemodal Pilkada beraneka ragam.

"Salah satunya, 95,4% balas budi pada donatur akan berbentuk meminta kemudahan perizinan terhadap bisnis yang telah dan akan dilakukan. Atau 90,7% meminta kemudahan untuk ikut serta dalam tender proyek pemerintahan (pengadaan barang dan jasa)," kata dia.