Sukses

Putus Rantai COVID-19, Uu Ruzhanul Ajak Tokoh Agama dan Masyarakat Sukseskan PPKM Darurat

Wagub Jabar Uu Ruzhanul Ulum mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait PPKM Darurat.

Liputan6.com, Tasikmalaya Wakil Gubernur (Wagub) Jawa Barat (Jabar) Uu Ruzhanul Ulum mengajak tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk sama-sama menyosialisasikan dan mengedukasi masyarakat terkait Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat pada 3-20 Juli 2021.

Pak Uu, sapaan Wagub Jabar, optimistis PPKM Darurat mampu menekan tingkat keterisian rumah sakit sekaligus memutus mata rantai penyebaran COVID-19 jika semua pihak berkontribusi, seperti disiplin menerapkan protokol kesehatan (prokes) 5M dan menaati aturan PPKM Darurat.

"Kami ingin ada kebersamaan dan kolaborasi dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat untuk menyukseskan PPKM Darurat," kata Pak Uu, saat menyosialisasikan PPKM Darurat kepada tokoh agama, tokoh masyarakat, pimpinan pondok pesantren, dan lembaga keagamaan se-Jabar via konferensi video, Senin (5/7/2021).

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Taati Peraturan PPKM Darurat

“Maka dengan kerendahan hati, kepada para ulama untuk minta bantuan, menyampaikan kepada umatnya, dengan bahasa agama dengan bahasa keimanan InsyaAllah umat akan semakin tersentuh hatinya seandainya disampaikan oleh para kiai dan para tokoh agama dalam setiap kegiatan agama,” imbuhnya.

Selain itu, Pak Uu juga mengimbau masyarakat Jabar untuk mengikuti arahan pemerintah dan menaati peraturan PPKM Darurat. Sebab, ketaatan masyarakat amat penting dalam menyukseskan PPKM Darurat.

“Saya mohon kepada seluruh masyarakat untuk mengikuti arahan pemerintah, keputusan pemerintah, imbauan ataupun edaran pemerintah tentang PPKM Darurat ini,” katanya.

Menurutnya diperlukan komitmen bersama untuk bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19.

"Mari kita ikuti aturan pemerintah, ingat tidak ada keputusan pemerintah kecuali untuk kemaslahatan," imbuhnya.

 

(*)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.