Sukses

Pendanaan Kesejahteraan Papua Tak Berjalan Baik, Ma'ruf Amin Akan Panggil Sri Mulyani

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin, akan memanggil Menteri Keuangan Sri Mulyani, untuk membicarakan pendanaan kesejahteraan dan pembangunan Papua tahun 2021. Wapres ingin mengonfirmasi soal pendanaan yang belum berjalan dengan baik.

"Karena sebagaimana kita ketahui Wakil Presiden itu bertanggung jawab berdasarkan perintah Keppres itu bertanggung jawab mengoordinasi pembangunan dan kesejahteraan Papua. Ini bulan Juni semua belum berjalan dengan baik, oleh karena itu Wapres ingin segera proses pembangunan segera berjalan," kata Juru Bicara Wakil Presiden, Masduki Baidlowi, di Jakarta, Kamis (17/6/2021).

Dia menjelaskan, anggaran untuk kesejahteraan Papua ada di beberapa kementerian. Oleh sebab itu, dia sangat berharap ada konsolidasi di lintas kementerian dan lembaga.

"Sekarang nanya pendanaan, karena sebagaimana kita ketahui dananya ada di berbagai kementerian dan lembaga. Itulah yang harus dikonsolidasi, dan dalam konteks mengonsolidasi itulah Pak Wakil Presiden memanggil menteri keuangan," bebernya.

Selain memanggil Sri Mulyani, Ma'ruf Amin berencana akan memanggil Menteri PPN/Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa. Ma'ruf ingin bertanya perihal percepatan pembangunan dan kesejahteraan di Papua.

"Supaya dipercepat untuk pembangunan kesejahteraan Papua itu pada 2021 ini bisa segera dilaksanakan, jadi tidak dihubungkan dengan kondisi keamanan dan seterusnya, penanganan keamanan satu pihak dan penangan kesejahteraan akan dilakukan di pihak lain akan terus dijalankan, dalam rangka akan berkunjung ke Papua pada saatnya,"ungkapnya.

2 dari 3 halaman

Gelar Rapat Terbatas

Masduki memastikan tidak lama lagi pada akhir Juni atau awal Juli, Ma'ruf akan mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar segera digelar rapat terbatas untuk konsolidasi sehingga pembangunan Papua dapat terlaksana.

"Segera ada rapat terbatas untuk segera mengonsolidasi dan bisa dilaksanakan pembangunan Papua berdasarkan dana-dana di APBN," pungkasnya. 

Reporter : Intan Umbari Prihatin

Sumber: Merdeka

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: