Sukses

Gelar Unjuk Rasa di Hari Buruh, KSPI Janji Patuhi Protokol Kesehatan

Liputan6.com, Jakarta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) akan menggelar aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day pada Sabtu, 1 Mei 2021. Padahal saat ini pemerintah masih memberlakukan pembatasan sosial menyusul kasus Covid-19 di Tanah Air yang belum usai.

Presiden KSPI Said Iqbal mengaku akan menerapkan protokol kesehatan (prokes) pencegahan penularan Covid-19 dalam aksi tersebut.

"Bila perlu kami akan menunjukkan rapid test antigen. (Akan) memakai masker, handsanitaizer dan menjaga jarak," ucapnya dalam sebuah video kepada Liputan6.com, Sabtu (1/5/2021).

Sebelum menggelar aksi, kata Iqbal pihaknya melakukan koordinasi dengan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 dan aparat keamanan. Hal ini supaya aksi tetap mematuhi protokol pencegahan penularan Covid-19.

Ia berharap aparat serta Satgas Covid-19 tidak melarang setiap aksi buruh, baik yang di Jakarta maupun di sejumlah daerah selama itu menaati protokol kesehatan.

Said Iqbal menyatakan akan menerjunkan 50 buruh dalam aksi peringatan Hari Buruh Internasional atau May Day yang jatuh pada, Sabtu 1 Mei 2021 ini. Iqbal menjelaskan, para buruh itu akan melakukan aksi yang tidak hanya terpusat di Jakarta. Aksi buruh bakal tersebar di sejumlah kota di Tanah Air.

"KSPI bersama gerakan buruh lain dan gerakan mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran dalam May Day. 50 Ribu buruh di 24 provinsi, lebih dari 200 kabupaten/kota dan 3 ribuan pabrikan akan bergabung dalam aksi May Day ini," ujar Iqbal.

2 dari 3 halaman

Dipusatkan di Istana Negara

Iqbal menjelaskan, untuk aksi di tingkat nasional peringatan May Day akan dipusatkan di depan Istana Negara serta Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta.

Akan ada sejumlah tuntutan yang bakal disuarakan dalam aksi May Day tahun ini. Namun yang utama, kata Iqbal adalah tuntutan untuk mencabut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja atau lazim disebut Omnibuslaw.

"Batalkan UU Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020, khususnya klaster ketenagakerjaan. Kami meminta hakim MK memperkenankan uji materiil dan uji formil terhadap UU Cipta Kerja tersebut," tekannya.

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan di bawah ini: