Larangan Kendaraan lebih 10 Tahun, Pemprov DKI Masih Tunggu Revisi UU Lalu Lintas

Pelarangan Mobil Berusia 10 Tahun — Kendaraan bermotor terjebak kemacetan di kawasan Jalan Sudirman, Jakarta, Senin (1/3/2021). Aturan ini tertuang dalam Instruksi Gubernur Nomor 66 Tahun 2019 Tentang Pengendalian Kualitas Udara. Adapun larangan ini diproyeksikan berlaku efektif pada tahun 2025. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta Syafrin Liputo mengatakan rencana pelarangan kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun belum dapat diberlakukan. Pemprov masih menunggu hasil revisi UU dari Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Sebab, Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara harus diselaraskan dengan regulasi turunannya.

"Bahwa pengaturan yang ada di Jakarta itu (Ingub 66/2019) akan diselerasakan dengan pengaturan diatasnya, dimana sesuai UU Nomor 22 Tahun 2009," kata Syafrin di Balai Kota, Jakarta Pusat, Selasa (9/3/2021).

Sedangkan dalam UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan belum mengatur mengenai pembatasan usia kendaraan. Namun, lanjut dia, pihaknya sudah menyampaikan usulan revisi aturan tersebut kepada Kemenhub.

"Artinya jika itu diterapkan tetap harus menunggu pengaturan dalam UU," ucapnya.

Sebelumnya, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Gilbert Simanjuntak mengatakan rencana pelarangan kendaraan pribadi berusia di atas 10 tahun harus mengantongi dasar hukum yang jelas.

2 dari 2 halaman

Larangan Berdasarkan Ingub

Larangan tersebut berdasarkan Instruksi Gubernur (Ingub) Nomor 66 Tahun 2019 tentang Pengendalian Kualitas Udara dan berlaku efektif mulai tahun 2025.

"Kebijakan mengenai ini haruslah melalui Perda, karena sifatnya memaksa, sesuai instruktur gubernur. Membatasi umur mobil untuk alasan kualitas udara adalah baik," kata Gilbert dalam keterangan tertulis, Senin (1/3/2021).

Lanjut dia, dalam pelaksanaannya harus melalui sejumlah tahapan agar tidak memberatkan masyarakat.Gilbert juga menilai Pemprov DKI dapat memperbaiki angkutan umum di Ibu Kota, sebelum penerapan larangan dilakukan.

"Sebaiknya angkutan massal yang ditingkatkan terlebih dahulu dengan menambah jumlah armada, frekuensi, ketepatan waktu dan jumlah jalur agar mencapai seluruh daerah di Jakarta," ucapnya.

Saat ini sudah tersedia sembilan SPKLU di seluruh Tanah Air dan PLN menargetkan akan mendirikan 10 SPKLU tambahan hingga akhir tahun ini.