Sukses

Dinkes Tangerang: 10 Organisasi Perangkat Daerah Belum Bisa Divaksinasi Covid-19

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi mengatakan, terdapat 10 OPD yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi Covid-19.

Liputan6.com, Jakarta Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang menunda proses vaksinasi Covid-19 ke sejumlah instansi atau Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di wilayahnya. Hal itu dikarenakan OPD tersebut tidak masuk dalam prioritas vaksinasi pelayanan publik.

Kepala Dinas Kesehatan Kota Tangerang, Liza Puspadewi mengatakan, terdapat 10 OPD yang tidak masuk dalam prioritas vaksinasi Covid-19

Seperti Dinas Purpustakaan dan Arsip Daerah, Dinas Ketenagakerjaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda, Dinas Pekerjaan Umum, Dinas Perumahan dan Pemukiman, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Ketahanan Pangan.

"Ada beberapa dinas yang memang tidak masuk dalam prioritas, karena mereka ini lebih ke persoalan teknis, dan bukan melayani atau berinteraksi dengan masyarakat atau orang banyak," katanya, Rabu (3/3/2021).

Nantinya kesepuluh OPD tersebut akan melaksanakan vaksinasi Covid-19 di tahap selanjutnya sesuai dengan instruksi Kementerian Kesehatan (Kemenkes). 

"Mereka (pegawai) pasti dapat vaksin, tapi mungkin ditahap selanjutnya. Karena fokus kita sekarang lebih ke petugas pelayan publik dulu yang mana kita targetkan selesai di akhir Februari untuk tahap kedua," ujarnya.

  

**Ibadah Ramadan makin khusyuk dengan ayat-ayat ini.

 

 

** #IngatPesanIbu

Pakai Masker, Cuci Tangan Pakai Sabun, Jaga Jarak dan Hindari Kerumunan.

Selalu Jaga Kesehatan, Jangan Sampai Tertular dan Jaga Keluarga Kita.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Belum Ada Laporan soal KIPI

Sementara itu, Pemkot Tangerang telah melakukan vaksinasi terhadap 14 ribu penerima vaksin Covid-19.

Dalam vaksin tahap kedua ini, Liza mengaku pihaknya belum menerima laporan adanya KIPI (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi) yang berat.

"Kalau untuk KIPI, belum ada laporan yang berat, tapi memang kita sudah siapkan fasilitas kesehatan seebagai rujukan bila nanti ada kasus KIPI yang berat," ungkapnya. 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.