Sukses

KPAI Ungkap Cerita Pilu Siswa Tak Mampu yang Tidak Bisa Ikuti PJJ

Liputan6.com, Jakarta - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) sejak 4 Januari 2021, melakukan pengawasan sekolah yang sudah menyelenggarakan kegiatan tatap muka. Dalam pengawasan tersebut, KPAI menemukan beberapa kendala dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ).

Komisioner KPAI Bidang Pendidikan, Retno Listyarti mengatakan, ada beberapa temuan terkait PJJ yang makin menunjukkan bahwa anak adalah kelompok paling rentan yang terdampak dari pandemic COVID-19. Atas hal tersebut, memperkuat bahwa Belajar Dari Rumah (BDR) kurang efektif.

“Apalagi ketika pengasuhan anak dalam lingkungan rumahnya bermasalah, bisa dikarenakan kedua orangtua bekerja dan anak dalam pengasuhan pengganti, dapat juga dikarenakan orangtua bercerai sehingga anak ikut salah satu orangtuanya atau malah ikut nenek sebagai pengasuh pengganti,” ujar Retno, Minggu (28/2/2021).

Retno menjelaskan, disparitas digital yang lebar mengakibatkan anak dari keluarga miskin tidak terlayani PJJ dalam waktu lama. Dicontohkannya, KPAI melakukan pengawasan di SMPN 5 Kota Cimahi, sejumlah guru yang melakukan kunjungan ke rumah para siswa yang sudah beberapa bulan tidak bisa mengikuti PJJ daring, banyak cerita pilu tentang kondisi para siswanya berasal dari keluarga tidak mampu secara ekonomi.

“Ada siswa yang sama sekali tidak memiliki alat daring dan akhirnya bekerja membantu ayahnya sebagai kuli bangunan, siswa yang tinggal di panti asuhan dan tidak memiliki alat daring, dan ditemukan siswa yang satu alat daring di rumahnya rusak dan ketika diperbaiki ternyata dibawa kabur tukang service HP dan sejumlah permasalahan lainnya,” terang Retno.

Retno mengungkapkan, latar belakang pengawasan disebabkan adanya ribuan anak berpotensi tidak naik kelas karena tidak mengumpulkan tugas-tugas sekolah selama PJJ. Terdapat dua obyek pengawasan, yakni permasalahan PJJ yang dialami ribuan siswa seperti Kota Cimahi dan penyiapan buka sekolah tatap muka.

“Kendala yang dihadapi terkait PJJ diantaranya adalah masalah alat daring, kuota internet dan wilayah blank spot. Dari keterangan yang diperoleh KPAI, ada sekitar 633 siswa SMP di kota Cimahi yang tidak memiliki alat daring. Adapun status kepemilikan handphone siswa SMP di kota Cimahi mayoritas adalah milik siswa sendiri sebanyak 18.048 dan 2.508 HP milik orang tua dan 633 tidak memiliki handphone maupun alat daring yang lain,” ucap Retno.

Selain permasalahan alat daring, lanjut Retno anak yang mengalami kesulitan belajar dari rumah juga dikarenakan permasalahan lain.

 

2 dari 3 halaman

Perceraian Orangtua

KPAI menyontohkan, kendala lainnya yakni terjadi perceraian kedua orang tua di masa pandemi sehingga anak-anak mengalami masalah psikologi, adanya pengasuhan pengganti seperti ikut nenek atau kerabat terdekat lainnya, anak yang dibawa salah satu orangtuanya padahal masih proses perceraian, anak yang terpaksa mutasi (luar kota) karena orangtuanya sudah resmi bercerai, dan bahkan ada anak yang terstigma karena pernah terinfeksi COVID-19 dari klaster keluarga.

KPAI mengapresiasi upaya dan kerja keras para guru dalam membantu para siswanya belajar dari rumah, baik secara daring maupun luring, mulai dari mengantar dan mengambil tugas peserta didiknya sampai membantu pembelian alat daring secara bersama melalui kegiatan ‘Guru Peduli’.

Pengumpulan bantuan dilakukan setiap bulan sehingga secara bertahap, para guru dapat membelikan handphone android untuk peserta didik agar dapat mengikuti sekolah online.

“Dari program Guru Peduli SMP Negeri 5 Kota Cimahi, telah terbeli tujuh telepon pintar dengan kisaran harga Rp1,2 juta sampai Rp1,5 juta,” tutup Retno.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: