Pimpinan DPRD DKI Setuju Denda Progresif bagi Pelanggar PSBB Transisi

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menggodok aturan sanksi progresif bagi pelanggar PSBB transisi. Jika aturan ini diterbitkan, durasi sanksi sosial dan denda bisa berkali lipat dari sebelumnya.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DKI Jakarta Arifin mengatakan skema sanksi tersebut masih dikaji. Namun, berkaca pada pelaksanaan selama ini, tidak menutup kemungkinan usulan ini diterapkan dalam aturan baru nanti.

"Iya itu semua kalau masalah (sanksi sosial) hukum seharian segala macam bisa diatur di putusan yang lain enggak perlu Pergub. Tapi kalau yang namanya nilai uang (sanksi denda) baru ada perunahan di Pergub," ujar Arifin.

Dia menambahkan, penerapan sanksi progresif tidak serta merta diterapkan kepada seluruh pelanggar PSBB transisi. Sanksi progresif akan dikenakan bagi pelanggar yang berulang kali kedapatan melanggar aturan dan protokol kesehatan selama PSBB transisi.

Untuk memastikan apakah pelanggar tersebut wajib dikenakan sanksi progresif, Arifin mengatakan saat ini pihaknya masih menunggu proses sistem aplikasi dari Dinas Komunikasi dan Informatika.

"Di dalam Pergub itu tidak menyebutkan jamnya (untuk sanksi sosial) selama ini kan dia bekerja 1 sampai 2 jam, kalau nanti sistem aplikasi sudah dibuat, orang yg kedapatan mengulangi lagi dari kesalahan dia, bisa dua kali lipat dari yang awal. Bisa jadi setengah hari dia suruh kerja," jelas Arfin.

Dia berharap Diskominfotik segera menyelesaikan sistem mengenai sanksi pelanggar PSBB transisi untuk memudahkan penerapan sanksi progresif.

"Kalau bisa, lebih cepat bisa lebih baik," tutur Arfin.

Reporter: Yunita Amalia

Sumber: Merdeka