Sukses

Wali Kota Bogor: Usaha Ditutup Terlalu Lama Bisa Bangkrut

Bima Arya pun membuka sektor usaha seperti toko, restoran, hotel dan mal secara bertahap selama masa PSBB proporsional.

FOTO: Bima Arya Tinjau Penerapan Protokol Kesehatan di Stasiun Bogor
Perbesar
Wali Kota Bogor Bima Arya (tengah) saat meninjau Stasiun Bogor, Jawa Barat, Selasa (9/6/2020). Bima Arya mengunjungi Stasiun Bogor untuk melihat kesiapan aparat keamanan mengantisipasi antrean panjang serta penerapan protokol kesehatan pada penumpang KRL. (merdeka.com/Arie Basuki)

Liputan6.com, Jakarta - Pandemi Covid-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan, tetapi juga sektor ekonomi. Beberapa sektor yang terpukul mulai dari UMKM, pariwisata hingga transportasi.

Anjuran social distancing demi menghindari penularan virus Corona yang lebih luas, telah menurunkan aktivitas jual-beli di tengah masyarakat.

Di Kota Bogor, Jawa Barat misalnya, tidak sedikit para pelaku UMKM mengalami dampak penurunan penjualan yang signifikan akibat toko dan mal tutup selama pandemi Covid-19.

Wali Kota Bogor Bima Arya pun membuka sektor usaha seperti toko, restoran, hotel dan mal secara bertahap selama masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB) proporsional.

Kebijakan ini dilakukan agar ekonomi di Kota Hujan kembali bangkit dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan, baik dalam produksi maupun dalam distribusi.

"Kita tidak bisa menutup semuanya, sampai menunggu Covid-19 berakhir. Bangkrut kita. Jadi bertahap kita buka tapi protokol kesehatan kita pantau betul secara detail," ujar Bima Arya, Rabu (1/7/2020).

Alasan dibukanya sektor usaha, lanjut Bima, untuk tetap memperkuat ekonomi di tengah situasi pandemi Corona Covid-19 di Kota Bogor.

Lumpuhnya perekonomian secara otomatis berdampak pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bogor. Pasalnya, sejak pandemi Covid-19 melanda pada pertengahan Maret 2020, pendapatan asli daerah (PAD) Kota Bogor mengalami penurunan sangat signifikan.

"Kalau kita tidak buka dari sekarang, APBD Bogor selesai di bulan Oktober (2020), PAD drop, bahkan mungkin (ASN) tidak bisa gajian," terangnya.

Bima menjelaskan, banyak masyarakat yang menggantungkan hidupnya di sektor UMKM, pariwisata hingga, perhotelan, dan transportasi. Selain itu, di sektor tersebut juga menyumbang PAD cukup besar kepada Kota Bogor.

"Kita mengaktivasi hotel juga karena banyak orang yang kerja usaha disitu, usaha katering hidup, dekorasi hidup, UKM juga jalan. Tapi untuk kegiatan di hotel masih kita batasi," jelas dia.

Di sisi lain, dibukanya beberapa sektor usaha juga untuk mengurangi jumlah penerima bantuan sosial baik dari APBD Kota, Provinsi maupun APBN. Sebab, mereka yang mulanya menerima bansos bisa kembali bekerja dan menerima gaji atau mendapat keuntungan dari menjual produk.

"Di mal BTM misalnya ada 3.000 tenan sudah kita buka, mereka sudah dapat penghasilan, jadi penerima bantuan tidak lagi ke sini," ucap Bima.

Meski demikian, pihaknya terus berupaya untuk mengantisipasi adanya penambahan kasus Covid-19 disaat membangkitkan kembali perekonomian di Kota Bogor.

"Jangan sampai saat kembali beroperasi potensi pasien positif mengalami peningkatan. Jadi ini yang kita usahakan untuk diseimbangkan," kata Bima.

 

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Wali Kota Bogor Bima Arya mengusulkan pembagian jam kerja untuk warga komuter jelang new normal. Hal ini diakukan demi menghindari penumpukan penumpang.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Bantuan Tepat Sasaran

Sementara itu, anggota Komisi VIII DPR RI Diah Pitaloka menyatakan, perekonomian di Indonesia lumpuh selama tiga bulan terakhir sebagai dampak pandemi Covid-19.

Untuk itu, pemerintah harus segera mempersiapkan untuk membangkitkan kembali ekonomi masyarakat yang terpuruk dalam tiga bulan kedepan.

"Karena ini bicara pendapatan, baik pendapatan keluarga, rumah tangga maupun pendapatan daerah," ujar Diah saat kunjungan ke Kota Bogor, Selasa (30/6/2020)

Terpuruknya perekonomian masyarakat berimplikasi meningkatnya jumlah bantuan sosial. Semakin banyak yang terdampak, semakin banyak pula bantuan sosial yang harus dikucurkan. Karena itu, dia akan mendorong agar pemerintah terus melakukan perbaikan bantuan lebih kepada penguatan ekonomi masyarakat.

"Setelah bicara bansos saat ini kita harus mulai bicara soal perbaikan ekonomi.Gambaran economic reborn pasca PSBB seperti disebutkan Pak Wali. Jadi kalau nanti ada bantuan lebih diutamakan untuk UMKM supaya tepat sasaran," ujarnya.

Namun ia menyarankan kepada pemerintah daerah bahwa untuk memajukan kembali ekonomi dibutuhkan inovasi misalnya dari segi produk yang ditawarkan maupun pengemasan produk.

"Sehingga ketika pemerintah ingin memberi bantuan permodalan mikro diharapkan tidak hanya tepat sasaran tetapi berdampak secara langsung terhadap pertumbuhan ekonomi negara di tengah Covid-19," terangnya.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.