Jokowi Larang Mudik, DPR Minta Operasi Transportasi Juga Dihentikan

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi VIII Yandri Susanto meminta larangan mudik yang dikeluarkan presiden Joko Widodo alias Jokowi tidak dijalankan setengah-setengah. Apalagi hanya sebatas ucapan tanpa pelaksanaan yang tegas alias hanya sebatas lip service.

“Tadi Pak Presiden umumkan dilarang mudik itu saya kira bagus. Kita apresiasi, tapi tindakan pemerintah atau imbauan atau kebijakan pemerintah ini jangan setengah-setengah, jangan hanya lip service,” kata dia, kepada wartawan, Selasa (21/4/2020).

Menurut Wakil Ketua Umum PAN ini, larangan mudik yang dikeluarkan presiden harus diikuti dengan kebijakan lanjutan. Misalnya menghentikan operasional angkutan transportasi yang digunakan masyarakat untuk pulang kampung.

“Kalau dilarang mudik, maka ada ikutan berikutnya. Artinya pemerintah harus siap dengan langkah berikutnya seperti menghentikan semua angkutan transportasi, misalnya busantar kota antarprovinsi itu tidak boleh beroperasi lagi,” tegas dia.

Sebab jika presiden hanya melarang mudik tanpa adanya kebijakan lanjutan seperti larangan operasi bagi angkutan umum, maka tujuan utama kebijakan presiden yakni membatasi pergerakan masyarakat tidak akan tercapai.

“Kalau mereka masih beroperasi lagi tentu pergerakan masyarakat masih akan banyak, mereka beli tiket pulang masing-masing atau kereta api kalau misal masih beroperasi pulau Jawa atau Sumatera ya mereka masih akan mengisi kereta api itu mereka masih mudik termasuk pesawat,” terang dia.

“Kalau moda transportasi tidak dihentikan mereka beli tiket sendiri, mereka pakai uang sendiri terus bus juga tidak akan berhenti kalau tidak dilarang dan itu tak bisa disalahkan, tapi ikutan dari pidato Pak Jokowi kalau memang benar serius bukan hanya pemanis kata harus diikuti dengan penghentian moda transportasi selama kurun puasa mudik dan lebaran,” tandasnya.

Saksikan Video Pilihan di Bawah Ini: