Apresiasi Pidato Presiden Prabowo, HNSI Dukung Percepatan 1.100 Desa Nelayan

Liputan6.com, Jakarta - Kalangan masyarakat nelayan dan stakeholder perikanan Indonesia memberikan apresiasi positif dan dukungan atas komitmen pemerintah membuat nelayan Indonesia kembali bangga sebagai 'tulang punggung' bangsa.

Respons tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Umum DPP Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang juga merupakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Ahmad Yohan usai mendengarkan Pidato Kenegaraan Presiden dalam Sidang Tahunan MPR/DPR/DPD RI di Jakarta, Jumat (15/8/2025).

"Supaya jadi tulang punggung, maka nelayan kita harus sejahtera," ujar Ahmad Yohan, melalui keterangan tertulis, Jumat (15/8/2025).

Dia menilai, pidato tersebut mencerminkan arah pembangunan yang jelas untuk mewujudkan Asta Cita Presiden Prabowo dengan fokus pada pemerataan, kedaulatan, dan kemakmuran rakyat terutama bagi kalangan nelayan melalui program desa nelayan.

"Kami sangat mendukung pidato tersebut yang apalagi materinya menunjukkan komitmen, kepedulian dan sekaligus sikap keberpihakan yang nyata seorang pemimpin terhadap rakyatnya khususnya nelayan," kata Yohan.

Ia menggarisbawahi tekad pemerintah dalam tahun ini segera merealisasikan pembangunan sebanyak 1.100 desa nelayan yang tersebar di berbaga daerah provinsi di Indonesia.

Di mana, kata Yohan, setiap desa nelayan itu terdiri dari kurang lebih 2.000 KK, berarti di situ akan hidup 2 juta KK. Kalau dengan asumsi satu KK terdiri dari bapak ibu dan 3 anak, berarti 5 juta,10 juta orang akan hidup dengan baik.

Yohan mengajak seluruh elemen bangsa memanfaatkan momentum HUT ke-80 Kemerdekaan RI untuk memperkuat persatuan dan gotong royong dalam mendukung pencapaian Asta Cita.

"Kita tentu berharap tidak ada lagi petani dan nelayan kita yang miskin. Seperti kata bapak Presiden mereka harus tersenyum. Itulah tujuan dan makna hakiki Kemerdekaan yang sesungguhnya," kata dia.

Sementara itu, sebagai bentuk dukungan terhadap program pemerintah itu, Sekjen DPP HNSI Lydia Assegaf menambahkan, pihaknya segera menyiapkan dan mensosialisasikan kepada para nelayan anggota HNSI yang tersebar di seluruh Indonesia agar dapat berkontribusi terutama dalam desa nelayan di wilayah kerja mereka masing-masing.

"Kami telah memiliki jaringan dan instrumen fungsional keanggotaan sampai ke level bawah yang kami sebut rukun nelayan. Kami harapkan mereka nantinya dapat berperan dan membantu dalam pembentukan desa nelayan yag dimaksud," pungkas Lydia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto berjanji untuk segera membangun 1.100 desa nelayan di tahun ini. Untuk meningkatkan produktivitas dan taraf hidup bagi kelompok nelayan yang dianggap jadi tulang punggung perekonomian.

Prabowo mengatakan, dirinya ingin para nelayan hingga petani kembali bangga menjadi tulang punggung bangsa, sebagai produsen makanan bagi masyarakat.

"Hidup petani dan nelayan kita harus baik, harus bagus. Untuk itu, kita akan bangun dalam waktu yang secepat ini, tahun ini juga kita harus mulai 1.100 desa nelayan," kata Prabowo dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI Tahun 2025, Jumat (15/8/2025).

Menurut estimasinya, setiap desa nelayan nantinya akan terdiri dari sekitar 2.000 kepala keluarga. Dengan penghitungan masing-masing keluarga punya 3 anak, maka total populasi desa nelayan bisa mencapai 10 juta orang.

RI 1 pun bakal memberi modal untuk desa nelayan tersebut. Namun bukan dalam bentuk bansos seperti bantuan langsung tunai (BLT), tapi pinjaman produktif yang harus dibayar lewat hasil kinerja baik.

"Ini akan kita wujudkan dalam waktu dekat. Mereka juga akan membayar kembali investasi kita. Jadi ini bukan BLT, bukan bagi-bagi uang. Kita pinjemin uang, mereka akan bayar/cicil kembali kepada pemerintah. Karena mereka akan menghasilkan nilai," tuturnya.

Disisi lain, Prabowo memperingatkan kekayaan negara yang terus bocor dalam jumlah sangat besar. RI 1 pun khawatir itu berpotensi membuat Indonesia menjadi negara gagal.

"Saat ini kita menghadapi realitas terjadinya kebocoran kekayaan negara kita dalam skala yang sangat besar. Kita mengalami suatu kondisi yang saya sebut net outflow of national wealth," kata Prabowo.

Kendati begitu, ia tak ingin menghabiskan tenaga untuk mencari siapa yang salah. Sebab menurutnya sudah tidak ada waktu lagi, dan pemerintah tidak punya cukup energi untuk mencari kesalahan orang.

"Pemerintahan yang saya pimpin harus memusatkan diri untuk mencari solusi yang tepat dan cepat atas masalah pokok ini," pinta dia.

"Ibarat sebuah badan, kalau darahnya terus mengalir ke luar, maka pada suatu titik badan itu akan mati. Kalau mengalirnya kekayaan kita ke luar negeri kita biarkan terus-menerus, kita berpotensi jadi negara gagal," tegasnya.

Oleh karenanya, Prabowo merasa berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah yang tidak populer bagi pihak-pihak tertentu, meskipun ia tidak menampik itu akan sulit.

"Saya harus mengambil langkah-langkah untuk menyelamatkan kekayaan negara kita agar bisa digunakan untuk kepentingan bangsa kita di hari ini dan hari esok. Untuk kepentingan generasi sekarang, dan generasi mendatang," serunya.