Sukses

Hadir di DPR, Anies Baswedan Tegaskan Tak Akan Komersialkan Kawasan TIM

Anies mengklaim, Pemprov DKI tidak akan mengambil untung dari revitalisasi TIM.

Liputan6.com, Jakarta - Komisi X DPR menggelar rapat dengan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, DPRD DKI, dan Jakpro membahas masalah revitalisasi Taman Ismail Marzuki (TIM). Rapat ini menindaklanjuti keluhan para seniman kepada DPR beberapa waktu lalu.

Dalam kesempatan itu, Gubernur Anies menegaskan tidak akan mengkomersialkan TIM kepada para seniman. Dia mengklaim, Pemprov DKI tidak akan mengambil untung dari revitalisasi.

"Ada kekhawatiran nanti usahanya mencari pendapatan tinggi. Kalau DKI pendapatan sumber yang lain bisa lebih tinggi, bukan kebudayaan dicari untung. Ini sebenarnya tidak ada untungnya, tapi manfaatnya besar," ujar Anies di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (27/2/2020).

Anies mengklaim, Jakpro, BUMD yang menjalankan pembangunan ini, merupakan perusahaan milik daerah dan tidak mencari untung.

"Negara tidak hadir mencari untung, melainkan melaksanakan konstitusi. Perusahaan swasta mencari untung, kalau perusahaan milik negara menjalankan pembangunan," ujar Anies.

Dia mengatakan, revitalisasi ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem seni di Jakarta. Diharapkan akan banyak menarik acara kesenian bertaraf internasional.

Dia juga menjawab isu pembangunan hotel bintang lima. Anies mengatakan, yang akan dibangun adalah wisma untuk para seniman. Dia klaim akan memberikan ruang interaksi seni dan memudahkan para penggiat seni.

"Apakah akan mahal? Tidak, justru dibangun fasilitas berskala internasional, tapi harganya terjangkau," kata Anies.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Tak Ada Orientasi Komersial

Anies memastikan tidak akan ada orientasi komersial di kawasan TIM yang baru.

"Apakah berorientasi komersial? Tidak. Buktinya, kemarin contoh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata jadi satu. Dalam rangka memisahkan kebudayaan agar tidak bercampur dengan komersial, maka dipisah dengan pariwisata," jelasnya.

 

Reporter: Ahda Bayhaqi/Merdeka.com

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.