Sukses

KPU Ungkap Kendala Pilkada Langsung

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman mengungkapkan, pihaknya menemukan sejumlah kendala saat menggelar pilkada serentak secara langsung.

Kendala tersebut antara lain mengirimkan logistik ke seluruh tempat pemungutan suara (TPS) hingga memutakhirkan data pemilih.

"Yang sulit ya tentu kami harus distribusi logistik ke banyak tempat, dibandingkan tidak langsung, misalnya kan tidak perlu distribusi logistik ke banyak tempat, karena pemilihannya ada dalam ruangan. KPU juga harus memutakhirkan data pemilu," kata Arief di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11/2019).

Meski menemukan sejumlah kendala, namun Arief meyakinkan bahwa pihaknya siap menggelar pilkada langsung.

"Sampai hari ini KPU menyatakan siap untuk meneyelenggagarakan pemilu secara langsung," ucapnya.

Terkait dengan pilkada langsung yang bakal dievaluasi, Arief enggan banyak berkomentar. Ia menyerahkan sepenuhhnya kepada DPR.

"Sebetulnya kalau terkait dengan sistem itu terserah pada pembuat UU. KPU mengevaluasi teknis pelaksanaannya, bagaimana KPU menjalankan teknis-teknis tahapan itu di lapangan," tambah Arief.

2 dari 3 halaman

Evaluasi Pilkada Langsung

Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya masih akan mengkaji usulan Pilkada dikembalikan ke DPRD. 

"Ya kita lakukan evaluasinya dulu, baru kita bisa mengambil kesimpulan mau kemana," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa 19 November 2019.

Dia menjelaskan, ada beberapa opsi yang muncul saat melakukan evaluasi atau mengkaji pilkada langsung. Salah satu opsinya mengembalikan Pilkada ke DPRD.

"Nanti kalau kita melakukan kajiannya secara serius, opsinya bisa banyak. Jadi kembali ke DPRD itu adalah salah satu opsi, banyak lagi opsi lain," ungkapnya.

 

Reporter: Sania Mashabi

Sumber: Merdeka.com

3 dari 3 halaman

Saksikan video pilihan berikut ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Terhentinya Aksi Kawanan Pencuri Sepeda Motor Setelah 7 Tahun Malang Melintang
Artikel Selanjutnya
Pemerintah Akan Kaji Urgensi RUU Ketahanan Keluarga