Sukses

Soal Defisit APBD 2019, Sekda DKI Jakarta: Kita Masih Berjuang

Saefullah optimistis jika pendapatan pajak tahun ini akan menutupi kekurangan dari dana bagi hasil Jakarta.

Liputan6.com, Jakarta - Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Saefullah belum memastikan angka defisit APBD 2019 DKI Jakarta. Menurutnya, untuk memastikan nominal defisit baru akan diketahui pada akhir tahun.

"Defisit itu kan diketahui kalau sudah berakhir, ini belum berakhir, kita masih berjuang," kata Saefullah di Jakarta, Jumat (15/11/2019).

Ada beragam faktor penyebab morat maritnya keuangan Jakarta, di antaranya adalah dana bagi hasil. Pada triwulan ketiga dan keempat tahun ini, Saefullah mengatakan pembayaran dana bagi hasil sangat kurang, ia memprediksi dana bagi hasil akan dibayar tahun depan.

Kendati demikian, Saefullah menyatakan tren pendapatan pajak DKI Jakarta terus meningkat tiap harinya jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

"Kalau mau total, dibanding tahun lalu pada hari yang sama, jam yang sama itu kita leading terus dibanding tahun lalu. Leadingnya itu antara Rp 1,5 sampai Rp 2 triliun," kata Saefullah.

Namun, Saefullah optimistis jika pendapatan pajak tahun ini akan menutupi kekurangan dari dana bagi hasil Jakarta.

Dia juga menampik, pemangkasan anggaran di beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) karena defisit anggaran. Salah satu contohnya pemangkasan usulan anggaran terkait pembebasan 118 lahan.

Ia menjelaskan, dalam menjalankan program kerja, perlu ada pemilahan program prioritas dengan mempertimbangkan kemampuan finansial.

"Enggak ada anggaran yang dipangkas itu kan Perda dalam eksekusinya dicicil sesuai kemampuan keuangan," tandas Saefullah.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Pemangkasan Anggaran

Di tengah kondisi defisit APBD Jakarta, sejumlah anggaran di SKPD untuk RAPBD 2020 dipangkas, seperti konsultan kampung kumuh oleh Dinas Perumahan. Dalam usulannya, Dinas Perumahan menyodorkan angka Rp 20 miliar, kemudian dipangkas menjadi Rp 8 miliar.

Kemudian, pemangkasan terjadi pada Dinas Bina Marga. Awalnya anggaran trotoar diusulkan sebesar Rp 1,2 triliun kemudian dipangkas sebesar Rp 204 miliar.

 

Reporter: Yunita Amalia/Merdeka.com

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.