Soal Wakil Menteri, Golkar: Kabinet Hak Prerogatif Presiden

Liputan6.com, Jakarta - Sekjen Partai Golkar Lodewijk Freidrich Paulus menyebut, jabatan wakil menteri yang kini tengah mengemuka merupakan urusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Golkar tidak mencampuri urusan itu.

"Terkait kabinet kan hak prerogatif presiden. Di mana beliau saat menentukan itu tentunya ada bidang-bidang lain yang perlu diperkuat dengan tenaga-tenaga yang ada terkait dengan wakil menteri, kira-kira posisinya seperti itu," kata Lodewijk di DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, Kamis (24/10/2019).

Lodewijk menambahkan, partainya bersyukur mendapat tiga kursi menteri. Golkar tidak dalam posisi puas atau tidak puas.

"Kalau dikatakan puas dan tidak puas itu relatif karena itu hak prerogatif presiden yang diberikan kepada kami, apapaun yang diberikan ya kami bersyukur atas kepercayaan Pak Jokowi," ucap Lodewijk.

Sebelumnya, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berharap Presiden Jokowi segera menunjuk orang-orang yang akan menduduki jabatan wakil menteri di lima kementerian Kabinet Indonesia Maju.

Wasekjen PPP Achmad Baidowi menyebut sedikitnya ada lima kementerian yang membutuhkan wakil menteri, yakni Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Kementerian ESDM, Kementerian Agama (Kemenag), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), serta Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.

Menurutnya, lima pos kementerian itu adalah pos kementerian yang cukup besar, sehingga sangat membutuhkan Wamen. Khusus untuk Kemendikbud dan Kemenag, dia menilai posisi wakil menteri sangat dibutuhkan untuk menjawab keraguan publik lantaran menteri yang ada tidak memiliki dasar keilmuan yang sesuai.

Saksikan video pilihan di bawah ini: