Dukung JK Tolak Perppu KPK, PDIP: Ada Jalan Lain ke MK

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Presiden Jusuf Kalla memberi sinyal untuk menolak adanya penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (Perppu KPK).

Akan hal ini, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan memahami apa yang dimaksud oleh JK tersebut.

"Ketegasan Pak JK di dalam menolak Perppu didukung oleh PDI Perjuangan. Sebab mekanisme konstitusional telah tersedia melalui Mahkamah Konstitusi sehingga jalan ke MK adalah jalan terbaik," kata Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dalam keterangannya, Rabu (9/10/2019).

Dia menuturkan, JK juga sangat memahami konstruksi hukum nasional dimana KPK merupakan bagian dari kekuasaan eksekutif dan bertanggung jawab kepada Presiden Republik Indonesia dengan sifatnya yang independen.

"Sehingga proses penegakan hukum pemberantasan korupsi tidak bisa diintervensi pihak manapun," jelas Hasto.

Dia mengingatkan, kepada para pihak yang mendorong lahirnya Perppu, hendaknya memahami bahwa konsolidasi ideologi, politik, dan hukum memang wajib dilakukan guna mendukung efektivitas pemerintahan Presiden Jokowi pada periode kedua ini.

"Revisi UU KPK telah dilakukan dengan keputusan bulat oleh DPR bersama Pemerintah. Hal tersebut juga menunjukkan efektivitas dukungan 60,7 persen kekuatan Parpol Pengusung Pak Jokowi di Parlemen. Atas dasar hal tersebut, Perppu bukanlah opsi politik. Presiden Jokowi tidak akan memerlemah basis utama pendukung beliau sendiri yang berasal dari rakyat melalui Pemilu," ungkap Hasto.

PDI Perjuangan bersama koalisi, masih kata dia, akan terus membangun komunikasi politik dan memerkuat stabilitas politik, hukum, dan ekonomi. "Terima kasih Pak JK atas keputusan yang tegas, tepat, dan mengakar pada tradisi tata pemerintahan yang baik dan konstitusional," tukas Hasto.

Saksikan video pilihan berikut ini: