Taufiqulhadi Nasdem Nilai Jokowi Tak Akan Permalukan DPR soal Perppu KPK

Liputan6.com, Jakarta - Partai Nasdem merupakan salah satu parpol yang menolak penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang UU (Perppu) KPK. Politikus Nasdem Teuku Taufiqulhadi mengatakan, revisi UU KPK merupakan kesepakatan pemerintah dan DPR.

Karena itulah pihaknya mengingatkan presiden jangan dengan gampang menarik diri dari kesepakatan tersebut.

"Karena kalau dengan mudah menarik diri itu akan berpengaruh terhadap langkah-langkah politik berikutnya. Karena itu saya menganggap pemerintah tidak akan melakukan tindakan hal yang akan menampar legislatif," kata Taufiqulhadi di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (5/10/2019).

"Saya rasa tidak akan Pak Jokowi akan mengambil langkah yang mempermalukan DPR. Langkah apapun dapat terjadi ke depan harus melalui konsultasi dan komunikasi yang baik dengan DPR," imbuh dia. 

Taufiq mengatakan, presiden tak akan mengeluarkan perppu dalam waktu dekat karena UU KPK hasil revisi belum diundangkan dan belum ada penomorannya. Dia menuding pihak yang mendesak presiden menerbitkan Perppu justru menjebak presiden agar terlihat konyol.

"Melakukan judicial review dan Perppu sekarang itu tidak relevan karena penomorannya belum ada. Karena itu harus menunggu dulu, kalau presiden belum meneken maka menunggu 30 hari. Setelah 30 hari boleh apapun kita lihat nanti," ujarnya.

Menurut Taufiq, tidak baik mengeluarkan perppu saat ini baik bagi DPR dan pemerintah. Dia juga yakin perppu itu tidak akan keluar jika tidak ada pertimbangan sangat genting.

Saksikan video pilihan di bawah ini: