Sukses

Pimpinan DPRD Jakarta Dilantik, PSI Minta Pembahasan Anggaran 2020 Tidak Molor

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Fraksi PSI di DPRD DKI Jakarta, Idris Ahmad, mengucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang sudah dilantik sekaligus mengingatkan agenda yang harus dikejar DPRD.

Idris meminta DPRD segera mengagendakan pembahasan KUA-PPAS dan APBD 2020. Pasalnya, aturan Kemendagri mengharuskan APBD 2020 diketok di akhir bulan November tahun ini. Artinya, DPRD hanya memiliki waktu kurang dari dua bulan untuk membahas secara mendalam APBD 2020 yang diprediksi mencapai 96 triliun Rupiah.

"Sudah sebulan berlalu begitu saja sejak kami dilantik karena menunggu nama pimpinan definitif. Akibatnya, agenda yang menjadi tanggung jawab DPRD molor terlalu lama, khususnya pembahasan APBD 2020 dan juga pemilihan Wagub. Kami ucapkan selamat kepada pimpinan DPRD yang baru dilantik, namun kami juga minta untuk bisa segera mengejar keterlambatan ini,” kata Idris.

Idris menilai keterlambatan satu bulan lebih dalam penyerahan nama-nama calon pimpinan definitif mengakibatkan kinerja dewan terhambat dan tidak efektif.

Dia mendorong agar penyusunan Alat Kelengkapan Dewan dapat segera terlaksana di awal bulan ini. Jika pembahasan AKD kembali molor, maka ruang pembahasan APBD 2020 hanya akan semakin sempit dan mustahil menghasilkan pembahasan yang berkualitas.

"Saya yakin semua partai ingin APBD yang berkualitas. Tapi, APBD senilai Rp96 Triliun tidak akan maksimal kalau pembahasannya hanya satu bulan saja. Ini sebenarnya sudah sangat mepet sekali. Fraksi PSI sudah berinisiatif mulai menyisir anggaran sejak bulan lalu dengan data yang sudah ada,” tegas Idris.

PSI mengajak seluruh partai untuk fokus membahas APBD 1-2 bulan ke depan ini. Mengingat dari 106 anggota DPRD terdapat 59 anggota baru, Idris berharap para anggota baru, termasuk delapan anggota DPRD PSI, segera mempelajari usulan anggaran dan menguasai proses penganggaran agar bisa langsung membahas secara teliti dan kritis draft usulan dari Gubernur.

"Kalau DPRD yang baru mau menunjukkan peningkatan dibanding periode sebelumnya, inilah saatnya. Pembahasan APBD 2020 ini ajang pembuktian kualitas para anggota DPRD yang kembali terpilih maupun yang baru terpilih,” kata Idris.

2 dari 3 halaman

Kedispilinan Waktu Penting

Di kesempatan yang sama Anggota DPRD dari PSI, Anthony Winza, menilai disiplin dan ketepatan waktu di DPRD juga menjadi hal penting yang harus ditingkatkan dan diperhatikan oleh pimpinan DPRD definitif.

Pasalnya, berkali-kali rapat di DPRD molor hingga 1-2 jam. Anthony menyayangkan kebiasaan tersebut dan menilai rakyat Jakarta dirugikan oleh kurangnya disiplin kerja.

"Sejak dilantik kami sudah dua kali gajian, padahal DPRD secara keseluruhan belum banyak bekerja. Sangat disayangkan jika uang rakyat dihamburkan dengan tiap keterlambatan dalam rapat maupun pengambilan keputusan,” ujar Anthony.

Anthony menghitung bahwa gaji serta tunjangan per bulan setiap anggota DPRD Jakarta mencapai kisaran 100 juta Rupiah. Menurut Anthony, Negara menghabiskan 500 juta rupiah per hari kerja untuk gaji dan tunjangan 106 anggota DPRD.

"Kalau dibagi 8 jam kerja, setiap jam di DPRD bernilai 60 juta Rupiah," ucap Antony. 

Anthony meminta pembahasan AKD segera dikebut agar seluruh anggota bisa maksimal bekerja di komisi dan badan masing-masing.

"DPRD juga harus kejar segera APBD 2020, dengan tetap menjaga kualitas pembahasan. Sudah saatnya baik Pimpinan dan para anggota DPRD kerja total,” tutup Anthony.

3 dari 3 halaman

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

Loading
Artikel Selanjutnya
Ketua DPRD: Uji Kelayakan dan Kepatutan Cawagub DKI Bakal Terbuka untuk Umum
Artikel Selanjutnya
Kontraktor Tetap Lanjut Revitalisasi Monas Meski DPRD DKI Minta Disetop