Sukses

Akhiri Konflik di Papua, Lenis Kogoya Minta Jokowi Bentuk Kementerian Adat

Menurut Lenis, banyak permasalahan di Tanah Air yang memerlukan penyelesaian secara adat.

Liputan6.com, Jakarta - Kepala Lembaga Masyarakat Adat Tanah Papua Lenis Kagoya meminta pemerintah segera membentuk Kementerian baru yang fokus mengurus soal adat. Hal ini menyusul terjadinya kerusuhan di Manokwari, Papua.

"Ke depan nanti kita dorong pemerintah, mudah-mudahan ada Menteri Adat. Itu bagus karena selama ini Menteri Adat tidak pernah ada. Menteri agama kan sudah ada," ujar Lenis di Kawasan Slipi, Jakarta Barat, Senin (19/8/2019).

Menurut Lenis, banyak permasalahan di Tanah Air yang memerlukan penyelesaian secara adat. Setidaknya, dengan adanya Menteri Adat, masyarakat Papua merasa lebih dihargai.

"‎Pemerintah kalau memang bisa mendorong adat dihargai. Seperti yang sudah saya sampaikan, Papua butuh dihargai," kata dia.

Menurut Lenis, hukum adat sangat dihargai oleh masyarakat Papua. Setiap ada kerusuhan di Papua, hanya kepala suku yang bisa meredam.

"Jadi kalau di sana, kalau perang suku pun harus ada kepala suku. Tidak bisa aparat, mungkin pelan-pelan," kata Lenis.

Menurut dia, berdasarkan kebiasaan, sejatinya masyarakat Papua akan mengikuti arahan dari para kepala suku.

"Biasanya apa yang saya katakan mereka menurut. Kalau saya bilang A mereka akan ikut A. Kepala suku tidak pernah ajak masyarakat perang, tetapi diajarkan berpikir positif. Di sana sebelum (Indonesia) merdeka sudah ada adat, adat lebih dulu, baru agama, baru pemerintah," kata dia.

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Diselesaikan Terbuka

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) turut prihatin dengan kerusuhan di sejumlah wilayah di Papua dan Papua Barat. Dia meminta kejadian tersebut harus segera diselesaikan.

"Ya tentu kita prihatin dan menyesalkan kejadian-kejadian yang terakhir itu. Semua akibat apa yang terjadi di Surabaya, di Malang, itu tentunya perlu dijelaskan secara terbuka, diklarifikasi," kata JK di kantornya, Jalan Merdeka Utara, Jakarta, Senin (19/8/2019).

Semua pihak, kata JK, perlu terlibat untuk menuntaskan masalah tersebut, mulai dari aparat kepolisian hingga Pemda setempat.

"Keterbukaan dan sistem informasi, kemudian persiapan dari semua aparat polisi dan dibantu dengan TNI di sana dan pemda juga saling bekerja sama. Jadi mudah-mudahan ini tidak melebar," ungkap JK.

JK meminta masyarakat di Papua untuk tenang dan tidak terpancing berita palsu. Dia pun menegaskan, agar segera mencari pelaku pemicu insiden tersebut.

"Iya (cari pelaku)," tegas JK.

Dia juga menyesalkan, sejumlah bangunan dan gedung di Papua dirusak dan dibakar oleh kelompok massa. "Tentu kita sesalkan. Itu sebabnya bukan di sana. Jadi perlu ada klarifikasi dan keterbukaan semua pihak," kata JK.

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.