People Power Dinilai Berlawanan Hukum dan Picu Konflik Horizontal

Kumpulkan Tanda Tangan, Pengunjung CFD Tolak Gerakan People Power — Masyarakat menandatangi spanduk petisi menolak gerakan people power saat car free day (CFD) di kawasan Thamrin, Jakarta, Minggu (19/5/2019). Aliansi Mahasiswa dan Pemuda Cinta NKRI mengajak masyarakat menandatangani petisi mendukung KPU dan Bawaslu pasca Pilpres 2019. (Liputan6.com/Faizal Fanani)

Liputan6.com, Jakarta - Presiden Konfederasi Serikat Buruh Muslimin Indonesia (K Sarbumusi) Nahdlatul Ulama, Syaiful Bahri Anshori mengaku tidak setuju rencana aksi people power yang dipicu akibat adanya dugaan kecurangan dalam Pemilu.

“Sarbumusi tidak sepakat dengan sekelompok orang yang akan melakukan gerakan people power karena itu bertentangan dengan hukum dan akan menjadikan negera ini tidak stabil, bahkan bisa mengatah ke konflik horizontal dan konflik sosial,”ungkap Syaiful, Senin (20/5/2019).

Syaiful meminta kepada semua pihak untuk menghormati hasil Pemilu dan menyelesaikan dugaan kecurangan Pemilu melalui jalur konstitusional.

“Kita harus menghormati hasil Pemilu yang berjalan dengan baik dan lancar dan menghormati hasil kerja KPU dan Bawaslu,”katanya

“Kalau ada hal-hal yang dianggap melanggar atau curang harus diselesaikan melalui mekanisme hukum yang ada, apakah itu lewat MK atau yang lainnya,” imbuhnya.

Anggota Komisi I DPR tersebut juga menghimbau kepada Serikat Pekerja yang lain untuk tidak usah ikut-ikutan aksi people power.

“Mengimbau kepada semua Serikat Pekerja dan Serikat Buruh untuk tidak usah ikut aksi people power,” tandas Syaiful.