Suap PLTU Riau, KPK Bidik Pejabat dan Korporasi Jadi Tersangka

Liputan6.com, Jakarta - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhammad Syarif memastikan pihaknya akan terus mendalami kasus dugaan suap PLTU Riau-1. Dalam penyelidikan yang dilakukan, Syarif menyatakan tak menutup kemungkinan menjerat pejabat lain termasuk menjadikan korporasi sebagai tersangka.

"Kalau yang paling dominan adalah orang dan korporasinya kelihatan sama-sama, ya akan dikenakan dua-duanya, baik orang maupun korporasinya," ujar Laode Syarif di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (1/8/2018).

Namun menurut Laode Syarif, sejauh ini penyidik masih mencari kecukupan alat bukti untuk menjerat korporasi sebagai tersangka. "Tetapi kalau kelihatannya ini bukan kebijakan korporasi, tapi kebijakan individual atau yang memimpin korporasi tersebut, ya kami enggak boleh paksakan juga," kata dia.

Dalam kasus ini, KPK baru menetapkan mantan Wakil Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih dan pengusaha Johanes B Kotjo selaku pemilik Blackgold Natural Resources Limited sebagai tersangka. Eni diduga menerima suap sebesar Rp 4,8 miliar dari Johanes secara bertahap.

Proyek PLTU Riau-I sendiri masuk dalam proyek 35 ribu Megawatt yang rencananya bakal digarap Blackgold, PT Samantaka Batubara, PT Pembangkit Jawa-Bali, PT PLN Batubara dan China Huadian Engineering Co. Ltd.