Ombudsman Beri 8 Saran Perbaikan Satgas Saber Pungli

Liputan6.com, Jakarta - Ombudsman Republik Indonesia (ORI) melakukan kajian terhadap kinerja Satgas Saber Pungli. Ombudsman pun memberikan delapan catatan untuk dikaji oleh Saber Pungli.

Komisioner Ombudsman Adrianus Meliala mengatakan, saran pertama Ombudsman adalah melengkapi dan menyempurnakan standar operasional prosedur di penindakan dengan melibatkan UPP (Unit Pemberantasan Pungli) di daerah.

"Hal ini dikarenakan masih banyaknya UPP daerah yang bingung akan bentuk tindak lanjut penindakan terhadap suatu laporan masyarakat ataupun kasut OTT yang terjadi. Diharapkan dengan adanya SOP, maka terdapat pemahaman yang seragam antar UPP, khususnya daerah," kata Adrianus di kantor ORI, Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/7/2018).

Kedua, Ombudsman meminta Satgas Saber Pungli membuat database terpusat. Hal tersebut disebabkan bentuk pelaporan UPP di setiap daerah yang dilakukan dengan cara manual. Database terpusat juga dapat meningkatkan fungsi kontrol dan pengawasan oleh Satgas Saber Pungli di pusat.

"Diharapkan dengan dibentuknya database terpusat akan memudahkan bentuk pelaporan dan koordinasi Khusus yang dilakukan oleh UPP daerah," ucap dia.

Ketiga, Ombudsman menyarankan Saber Pungli melakukan nota kesepahaman dengan kementerian dan lembaga dalam rangka integrasi laporan maupun pengaduan masyarakat terkait pungutan liar yang terjadi di kementerian atau lembaga tersebut.

"Diharapkan dengan adanya integrasi pengaduan, akan lebih banyak informasi tentang pungutan liar yang dapat dihimpun," imbuh Adrianus.

Keempat, perlunya koordinasi antara saber pungli dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah terkait untuk meningkatkan efisiensi Satgas Saber Pungli dalam pelayanan pemberantasan pungutan liar. Hal tersebut perlu dilakukan untuk menyesuaikan kebutuhan personel dari berbagai instansi, kondisi keterjangkauan dan luas wilayah yang disesuaikan dengan kebutuhan anggaran pertahun.

"Anggaran ini diajukan dalam rangka kerja pemerintah daerah dan dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Untuk mendorong hal tersebut diperlukan koordinasi dengan kementerian dalam negeri dan pemerintah daerah terkait," tutur Adrianus.