Pengamat: Dakwaan Syafruddin Temenggung Bisa Batal demi Hukum

Liputan6.com, Jakarta - Pengamat hukum tata negara Universitas Padjajaran I Gde Pantja Astawa berpendapat dakwaan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Badan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI) dengan terdakwa Syafruddin Arsyad Temenggung bisa batal demi hukum.

Hal tersebut terjadi jika dalam pembuktian nanti majelis hakim Tipikor menemukan penyimpangan dalam Audit Investigatif Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 25 Agustus 2017 yang dijadikan alat bukti.

"Apa yang di-publish bisa batal demi hukum karena tidak mengindahkan norma hukum yang ada. Maka kalau audit BPK 2017 ini terbukti menyimpang dari peraturan yang ada, harus batal demi hukum dan Pak Temenggung harus dibebaskan," ujar Pantja saat dikonfirmasi, Senin (28/5/2018).

Dia juga sependapat dengan eksepsi mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN) itu yang menyoroti laporan audit BPK 2017. Dalam eksepsinya, Syafruddin menyatakan laporan audit BPK yang mendasarkan pada data-data sekunder, yakni sebatas yang disodorkan oleh pihak penyidik KPK.

"Apa pun datanya, primer atau sekunder, itu tetap harus dikonfirmasi kepada pihak auditee-nya. Pihak yang diperiksa diberikan kesempatan untuk menanggapi. Tidak bisa ujug-ujug," tegasnya.

"Harus taat pada asas asersi, artinya dikonfirmasi dulu kepada auditee, yakni pihak yang diperiksa. Temuan kerugian itu ada atau tidak ada harus melalui konfirmasi kepada auditee," imbuh Pantja.

Ia mengingatkan, kerugian negara itu harus nyata dan pasti, tidak bisa memakai istilah dugaan. Sebab, dia menilai audit BPK 2017 banyak terdapat istilah "dugaan".

"Itu rumusannya ada di Undang-Undang Perbendaharaan Negara. Bahwa kerugian negara adalah kekurangan uang, barang, dan surat berharga yang nyata dan pasti jumlahnya. Tidak bisa dugaan, tidak bisa kira-kira, bukan pula potensial," jelasnya.