MUI Menolak Resolusi Parlemen Uni Eropa

Liputan6.com, Jakarta: Majelis Ulama Indonesia mendesak pemerintah bertindak tegas menanggapi resolusi Parlemen Uni Eropa 15 Mei 2002 tentang Kerusuhan Maluku dan Poso. Alasannya, resolusi tersebut dianggap menghina kedaulatan negara. Tuntutan itu disampaikan Ketua MUI A. Nazri Adlani dan Sekretaris Umum Dien Syamsuddin kepada Ketua DPR Akbar Tandjung di ruang kerjanya di Gedung DPR/MPR, Jakarta Pusat, Jumat (31/5) siang.

Kekecewaan MUI tersebut ditanggapi positif Akbar Tandjung. Menurut Dien, isi resolusi banyak memojokkan umat Islam. Contohnya, sikap parlemen Uni Eropa yang menyambut baik penangkapan Panglima Laskar Jihad [baca: Akbar Menolak Rekomendasi Parlemen Eropa untuk Maluku]. "Mereka juga mendukung pemerintah untuk menindak tegas Jafar. Itu tidak adil, karena tidak ada disebut-sebut sama sekali tentang Front Kedaulatan Maluku dan Republik Maluku Selatan," ujar dia.

MUI juga menyesalkan, sejumlah komponen bangsa yang mengadukan masalah Maluku dengan menulis surat kepada Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa Kofi Annan. Organisasi massa itu juga meminta bantuan dari internasional agar pemerintah menghentikan aksi pembunuhan massal terhadap warga. "Resolusi itu dikhawatirkan akan memecah belah bangsa," tegas Din.(KEN/Fahmi Ihsan dan Dwi Nindyas)