Sukses

Temui Rizal Ramli, Zulkifli Hasan Minta Masukan Terkait Tahun Politik

Zulkifli Hasan ingin tahun politik dilalui dengan damai.

Liputan6.com, Jakarta - Ketua Majelis Pemusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan bertemu dengan mantan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (3/5/2018). Zulkifli lantas mengungkapkan materi pembicaraan mereka.

"Ini kan masukan-masukan tahun politik kita ingin dengar tokoh-tokoh sebagai Ketua MPR tentang masukan-masukan dan pikiran-pikirannya. Bagi kita walaupun capres cawapres banyak, pilkada, tahun politik, bagi MPR kan merah putihnya sama," kata Zulkifli.

Ia menekankan, tahun politik kali ini harus berjalan damai tanpa perpecahan. Sebab, kata Zulkifli, perhelatan politik merupakan ajang kontestasi sesama anak bangsa.

"Kita bukan lawan orang lain, tapi sama-sama kader terbaik negeri ini. Karena itu, sebagai Ketua MPR betul-betul inginkan jangan sampai publik pecah jadi dua," ungkapnya.

MPR, lanjutnya, tidak ingin ada permusuhan pada tahun politik ini. Karena itu, ia mengundang Rizal Ramli ke parlemen untuk berdiskusi.

"Saya saja sebagai politikus ketua partai pusing melihat itu. Itulah yang kita khawatirkan nanti kebencian bertambah," ucap Zulkifli Hasan.

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Minta Revisi Perpres TKA

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Zulkifli Hasan tidak setuju dengan masuknya tenaga kerja asing (TKA) ke Indonesia. Dia pun berharap pemerintah merevisi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 20 Tahun 2018 tentang TKA.

"Saya minta perpresnya direvisi, yang pansus selesai kan enggak juga, lama lagi. Kita perlu segera. Saya kira Pak Presiden akan merespons dengan baik. Kita minta direvisi tidak mempermudah TKA," kata Zulkifli di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, Selasa (1/5/2018).

Zulkifli Hasan mengatakan, saat ini pemerintah wajib melindungi tenaga kerja lokal. Sebab, jika masih ada lapangan kerja yang bisa dilakukan oleh warga lokal tetapi dikerjakan oleh asing, itu melanggar konstitusi.

"Pekerjanya banyak, lapangan kerjanya kurang, loh kok masuk dari luar. Sebetulnya ini turut merayakan May Day ini," ucap Zulkifli Hasan.

Terkait usulan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Partai Gerindra Fadli Zon terkait Panitia Khusus Hak Angket TKA, Zulkifli menyerahkan pada fraksinya di DPR.

 

Reporter: Sania Mashabi 

Sumber: Merdeka.com

 

Saksikan video pilihan di bawah ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.