KSAD: Tak Ada Pembangkangan Militer di Ambon

Liputan6.com, Jakarta: Belum lagi kelar masalah keamanan di Ambon, kini kembali berembus kabar tak sedap dari daerah Seribu Pulau itu. Hubungan Penguasa Darurat Sipil (PDS) di Maluku dan penguasa militer di sana tegang. Pasalnya, militer di Ambon tak mematuhi perintah Gubernur Maluku Saleh Latuconsina selaku PDS di daerah konflik itu. Pertikaian tersebut diakui Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal Endriartono Sutarto. "Memang ada perbedaan pendapat antara Saleh dan Panglima Daerah Militer XVI Pattimura Brigadir Jenderal TNI Mustopo," kata Endriartono di Markas Besar TNI AD di Jalan Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (3/5).

Tapi, KSAD enggan menjelaskan jenis silang sengketa itu. Ia hanya mengatakan perbedaan tersebut dilakukan buat menghindari adanya dampak yang lebih besar di Ambon. "Jadi bukan suatu pembangkangan," bekas Komandan Sekolah Staf Komando TNI itu menjelaskan. Bahkan, tampak seperti membela bawahannya, Endriartono mengungkapkan, apa yang diputuskan Mustopo sudah dipertimbangkan dengan matang.

Pada kesempatan itu, KSAD juga menampik tuduhan bahwa penyerangan di Desa Soya dilakukan oleh militer [baca: Dua Ledakan Mengguncang Ambon, 12 Orang Tewas]. Bahkan, ia mengaku tak paham dengan kabar yang tersiar bahwa penyerang memakai sandi Pasukan Siluman. "Kalau mereka menggunakan atribut TNI? Toh, orang sipil juga bisa pakai. Apa lantaran mereka berambut cepak dan memakai loreng lantas dianggap TNI," papar bekas Wakasad ini geram. Saat ini, tambah Endriartono, pihaknya tengah mencari pelaku penyerangan tersebut.(ICH/Haryo Dewanto)