Lintas Agama Menolak Pemberlakuan Darurat Militer

Liputan6.com, Jakarta: Sejumlah tokoh lintas agama menemui Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Susilo Bambang Yudhoyono di Kantor Menko Polkam, Jakarta, Kamis (2/5). Mereka menyampaikan rekomendasi hasil kunjungan di Maluku, beberapa waktu silam. Dalam rekomendasi itu, para tokoh lintas agama meminta Pemerintah Daerah Maluku sebagai Penguasa Darurat Sipil untuk bersikap tegas dan optimal dalam menghadapi kekerasan tanpa harus memberlakukan darurat militer. [baca: Tokoh Lintas Agama Menemui Kelompok Bertikai Ambon].

Para tokoh lintas agama yang menghadiri pertemuan itu antara lain, Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama K.H. Hasyim Muzadi, Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia Kardinal Julius Darmoatmodjo, dan Ketua Persatuan Gereja Indonesia Andreas Jewangoe. Dalam kesempatan itu, Hasyim menyatakan, koordinasi antara Pemda Maluku dan TNI dalam menangani kekerasan di Maluku perlu ditingkatkan. Sedangkan potensi malapetaka harus dihentikan, baik dari komunitas Islam maupun Kristen. Untuk itu, petugas keamanan harus bertindak tegas terhadap para pelaku kericuhan. "Siapapun orangnya harus ditindak tegas," kata Hasyim.

Sedangkan Kardinal Julius menyarankan, sebaiknya rekonsiliasi seluruh elemen masyarakat harus segera dilakukan. Selain itu, seluruh elemen masyarakat juga harus menaati Deklarasi Malino II. "Hal itu untuk mewujudkan keamanan di daerah tersebut," kata Kardinal Julius.

Sebelum menemui Menko Polkam, pimpinan KWI dan PGI juga sempat menemui Menko Kesejahteraan Rakyat Jusuf Kalla untuk membahas perdamaian di daerah konflik yang berkepanjangan itu. Dalam kesempatan tersebut, mereka meminta pemerintah memperhatikan para korban kekerasan pascaperdamaian di Ambon [baca: PGI dan KWI Bertekad Mendamaikan Situasi Ambon].(ORS/Imelda Sari dan Gatot Setiawan)