KKN di Indonesia Disoroti Anggota Paris Club

Liputan6.com, Paris: Seperti diperkirakan sebelumnya, negara donatur dalam Paris Club akan menanyakan kondisi sosial dan penegakan hukum di Indonesia. Alasannya, meski pemerintah dinilai berhasil mendongkrak recovery perekonomian nasional, persoalan kasus korupsi, kolusi, dan nepotisme, tetap menjadi masalah penting. Sebab, menurut informasi yang dihembuskan sejumlah lembaga swadaya masyarakat Eropa, dana yang disalurkan dari kantung asing, selalu meleset alias dikorupsi. Namun, tim negosiasi sudah memasang Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Khusus (Jampidsus) Hariyadi Widiyasa untuk menjawab persoalan itu. Demikian informasi yang dikumpulkan reporter SCTV Bayu Sutiyono dari arena Pertemuan Paris Club di Paris, Prancis, Jumat (12/4) siang.

Masalah lain yang diduga menjadi sorotan adalah kelambanan pemerintah dalam privatisasi Badan Usaha Milik Negara. Contohnya PT Telekomunikasi Indonesia, PT Angkasa Pura I dan II, PT Wisma Nusantara Internasional, dan PT Kimia Farma [baca: Mei, Pemerintah Melego Empat BUMN]. Kali ini, pemerintah menjagokan Sekretaris Menteri BUMN Barcelius Ruru buat menjelaskan ihwal jual aset negara tadi.

Hingga berita ini ditulis, pertemuan masih berlangsung di Gedung Kementerian Keuangan dan Industri di kawasan Bercy, Paris. Sesuai jadwal, pertemuan diperkirakan akan dituntaskan pada Jumat ini. Kini, Delegasi Indonesia tengah menggelar pertemuan bilateral dengan Amerika Serikat dan Inggris. Sejak Paris Club I dan II dilakukan, kedua negara ini memang terbilang alot dalam bernegosiasi. Maklum, sokongan duit paling besar selalu keluar dari kantong mereka, selain Jepang tentunya.

Kendati demikian, tim negosiator yang dipimpin Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dorodjatun Kuntjoro-Djakti optimistis pertemuan bakal membuahkan hasil yang memuaskan. Indonesia berharap, dari pertemuan ini bisa mengantungi skema penjadwalan kembali utang pokok dan bunga utang yang paling menguntungkan atau lebih baik dari Paris Club I dan II [baca: Delegasi Indonesia Mengusulkan Tenggat Pembayaran Utang]. Meski risikonya, pemerintah harus konsekuen dengan seluruh persyaratan yang diajukan kreditor.(KEN/Bayu Sutiyono dan Satya Pandia)