Sukses

Anies Baswedan: LPJ Operasional RT dan RW Dihapus per 2018

Anies juga akan memfasilitasi sekaligus mengintensifkan forum-forum bagi masyarakat agar dapat bersilaturahmi dengan Pemprov DKI.

Liputan6.com, Jakarta - Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan Pemprov DKI akan menghapus laporan Pertanggungjawaban dana operasional RT/RW kepada Pemprov DKI. Laporan tersebut disampaikan setiap 3 bulan.

Hal tersebut disampaikan setelah Anies mendengar keluhan dari Abdurrahman Hadi Yusuf, Ketua RW 04 Kelurahan Cempaka Baru dalam acara pertemuan di Gedung Pertamina, Jalan Cempaka Putih Tengah XX B No. 20, Jakarta Pusat. 

"Masalah pelaporan, ini sangat tidak jelas. Pelaporan pertanggungjawaban, cara-cara itu mengajak RT dan RW untuk berbohong kepada pemerintah. Saya minta kepada Gubernur dan walikota Jakarta Pusat, pelaporan RT dan RW harus dihapuskan, kembali seperti saat zamannya Pak Fauzi Bowo dulu." kata Abdurrahman, Jakarta, Selasa (5/12/2017).

Menanggapi hal tersebut Anies mengatakan,"Ya. Jadi,RT dan RW diberikan dana operasional yang harus digunakan untuk kepentingan bersama, kami percayakan sepenuhnya kepada masyarakat untuk memanfaatkan dana operasional yang kami berikan. Kami ingin pelayanan RT dan RW lebih fokus kepada masyarakat daripada masalah administrasi."

Anies pun mengatakan akan menghapuskan laporan pertanggungjawaban untuk RT dan RW pada tahun 2018. "Untuk laporan pertanggungjawab RT/RW akan dihapuskan per 2018." jelas dia. (Miranda Nurhusna)

Selain itu, dia juga menyatakan akan memfasilitasi sekaligus mengintensifkan forum-forum bagi masyarakat agar dapat bersilaturahmi dengan Pemprov DKI Jakarta.

 

 

* Follow Official WhatsApp Channel Liputan6.com untuk mendapatkan berita-berita terkini dengan mengklik tautan ini.

2 dari 2 halaman

Ungkapkan Keluhan

"Bapak Ibu yang berada dekat dengan masalah yang dihadapi di Jakarta, forum musyawarah, forum silaturahmi antarwarga dengan pemerintah, akan kita intesifkan kegiatannya." kata Anies.

Dalam kesempatan itu, beberapa perwakilan masyarakat dari beberapa kelurahan di wilayah Jakarta diizinkan mengajukan beberapa pertanyaan serta keluhan yang dialami.

Keluhan mengenai data kependudukan, masalah transjakarta, masalah kartu jakarta pintar, bahkan mengenai pembebasan lahan pun turut diungkapkan beberapa perwakilan dari kelurahan masyarakat sekitar wilayah Jakarta Pusat. (Miranda Nurhusna)

Saksikan Video Pilihan Berikut Ini:

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.