Sukses

Ma'arif NU Akan Dirikan Sekolah untuk Rohingya di Myanmar

Liputan6.com, Jakarta - Lembaga Pendidikan Ma'arif Nahdlatul Ulama akan membangun sekolah untuk anak-anak etnis Rohingya di negara bagian Rakhine, Myanmar.

"LP Ma'arif NU akan membangun Sekolah Ma'arif NU di Rakhine, Myanmar, sesuai ketentuan dan perundangan serta konvensi internasional agar anak usia sekolah korban kiris Myanmar dapat terjamin hak pendidikannya," kata Ketua Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU, HZ Arifin Junaidi, seperti dikutip dari Antara, Rabu (9/6/2017).

Ia pun mengimbau seluruh satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU se-Indonesia agar menyiapkan diri menampung anak usia sekolah korban krisis Rakhine, Myanmar. Hal ini sesuai ketentuan dan perundangan serta konvensi internasional yang berlaku.

Sebagai bentuk solidaritas dan keprihatinan, kata Arifin, seluruh pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU se-Indonesia diimbau menyisihkan sebagian gajinya untuk membantu etnis Rohingya.

"Seluruh murid satuan pendidikan di lingkungan LP Ma'arif NU se-Indonesia agar mengumpulkan koin untuk membantu korban di Rakhine, Myanmar," kata dia.

Selain menggalang bantuan berbentuk materi, Pimpinan Pusat LP Ma'arif NU juga mengimbau jajaran dan tingkatan Pengurus LP Ma'arif NU serta satuan pendidikan untuk qunut nazilah dan istighatsah, memohon kepada Allah agar tragedi kemanusiaan itu segera mendapat jalan keluar terbaik bagi semua pihak.

"LP Ma'arif NU di semua tingkatan dan satuan pendidikan diinstruksikan untuk tidak terlibat dalam aksi-aksi yang tidak perlu yang akan semakin memperkeruh keadaan," kata dia.

2 dari 2 halaman

Konflik Rohingya

Wakil Presiden Jusuf Kalla atau JK menyatakan, masalah yang terjadi di Myanmar kepada etnis Rohingya, bukan sekadar soal agama. Karena itu, dia meminta masyarakat Indonesia jangan membenturkan Islam dengan Buddha.

"Masalah Rohingya itu masalah setidaknya empat faktor masalahnya, sejarah, ekonomi, politik, dan agama. Bukan hanya agama. Jadi ini kita harap jangan konflik itu juga terjadi di Indonesia. Karena kita tidak ada masalah dengan Buddha di sini," kata JK di kantornya, Jakarta, Selasa 5 September 2017.

Karena itu, dia menyarankan, agama lain bersama masyarakat Buddha, hendaknya membuat pernyataan yang tak setuju dengan apa yang terjadi di Rakhine. Dan berharap tak terjadi lagi.

"Kita bersama masyarakat Buddha di sini, membikin pernyataan mengutuk atau apa mendukung, agar tak terjadi seperti itu," ujar JK.

Sementara itu, Ketua Bidang Pembinaan dan Pengembangan Luar Negeri (BPPLN) DPP PKS Sukamta khawatir masalah Rohingya merembet menjadi sentimen kebencian antaragama di Indonesia.

Karenanya, dia meminta para pemimpin, tokoh agama dan juga para ulama untuk memberikan penjelasan secara utuh dan tidak terjebak dengan info yang berseliweran di media sosial yang kadang tidak jelas sumbernya.

"Tidak ada agama apapun yang mengajarkan kekerasan kepada warga sipil tidak bersenjata, apalagi kepada kalangan perempuan dan anak-anak. Kebrutalan yang menimpa warga Rohingya jelas telah mengarah kepada genosida," kata Sukamta kepada Liputan6.com.

Sekretaris Fraksi PKS DPR RI ini menyebut konflik etnis menjadi runyam dan semakin brutal karena ditunggangi oleh kepentingan politik dan ekonomi.

Di komunitas apa pun selalu ada orang-orang atau kelompok yang berpikir dan bertindak ekstrem, kondisi ini yang sering kali mudah menjadi tunggangan bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan politik maupun ekonomi.

"Yang salah bukan agamanya, agama pasti mengajar kebaikan. Maka tidak boleh kita membenci agama yang berbeda dengan keyakinan kita. Yang kita benci adalah perilaku yang brutal, yang tidak manusiawi, yang dilarang oleh agama," jelas Sukamta.