Menteri Tjahjo: Pemerintah Tak Bisa Bubarkan Gafatar

Ormas Gafatar, sambung dia, lalu mengajukan Surat Keterangan Terdaftar (SKT) ke Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri (Kesbangpol Kemendagri) pada 2 November 2011. Namun ditolak.

"Bahkan sudah 3 kali mereka mengajukan tetapi tetap tidak dikeluarkan. Kemudian pada tanggal 5 April dan 30 November 2012 Dirjen Kesbangpol membuat SRT ke para Kesbangpol provinsi dan kabupaten/kota untuk tidak mengeluarkan SKT kepada Gafatar dan agar melakukan was dan pantau aktivitas ormas tersebut," ujar Tjahjo.

"Kalau ada Kesbangpol yang mengeluarkan SKT tahun 2011 itu masih wajar karena memang SRT dari pusat baru dibuat tahun 2012," sambung dia.

Tetapi, lanjut dia, dengan adanya putusan MK atas uji materi terhadap UU No 17/2013, pemerintah dan pemerintah daerah tidak bisa menetapkan ormas sebagai ormas terlarang. Dan tidak dapat melarang ormas yang tidak terdaftar tersebut sepanjang tidak melakukan kegiatan yang menggangu keamanan, ketertiban umum, dan pelanggaran hukum.

"Dari putusan inilah maka pemerintah tidak bisa membubarkan Gafatar," ucap Tjahjo.

"Tetapi kalau dilihat ormas ini merupakan aliran sesat dan menyesatkan, maka seharusnya diarahkan ya domainnya ke Kejaksaan. Barangkali hal ini yang harus didiskusikan bersama," pungkas Tjahjo.