Jelang Putusan PTUN, Golkar Kubu Agung Gelar Doa Bersama

Golkar Munas Bali Klaim Menang

Golkar versi Munas Bali di bawah pimpinan Aburizal Bakrie atau Ical mengklaim akan memenangkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan siap mengikuti gelaran Pilkada serentak.

"Kami optimis, pertama putusan mahkamah partai Golkar tidak memenangkan salah satu pihak dan itu yang dijadikan dasar Menkumham. Kedua, Apa yang dijadikan dasar oleh Menkumham itu adalah pendapat pribadi Andi Mattalata dan Djasri Marin," kata Sekjen Partai Golkar versi Munas Bali Idrus Marham usai melakukan konsolidasi DPD 1 Partai Golkar Banten di Kota Serang, Jumat (15/5/2015).

Ia menambahkan. "Yang ketiga adalah kuasa hukum Menkumham yang memberikan penjelasan terhadap gugatan kami yang disampaikan pada tanggal 13 April 2015 juga mengakui bahwa yang dikutip di situ adalah pendapat (pribadi) Andi Mattalata dan Djasri Marin."

Idrus mengklaim optimisme kemenangan tersebut muncul karena Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi telah membuat penjelasan hukum bahwa Mahkamah Partai tidak memenangkan salah satu pihak dan yang diputuskan oleh Menkumham merupakan sebuah kesalahan besar.

"Bahasanya bahwa putusan Mahkamah Partai Golkar terkait perkara 1, perkara 2, perkara 3, yang ditetapkan pada tanggal 03 Maret 2015. Di mana Andi Mattalata dan Djasri Marin berpendapat (pribadi) bahwa memenangkan (Munas) Ancol," terang Idrus.

Bahkan, Idrus mengklaim kuasa hukum dari Menkumham pun telah mengakui kekalahannya secara tertulis dan mengakui kebenaran Munas Bali, "Itu bukan putusan Mahkamah Partai dan itu diulang tiga kali di dalam jawabannya (kuasa hukum Menkumham), yakni di halaman dua, lima, dan halaman tujuh."

Adapun PTUN akan memutuskan konflik kepengurusan Partai Golkar pada 18 Mei 2015 mendatang. Dalam putusannya nanti, PTUN akan menerima atau menolak gugatan kubu Aburizal Bakrie atau Ical terkait Surat Keputusan (SK) Menkumham Yasonna H Laoly, yang mengesahkan kepengurusan Partai Golkar yang diketuai Agung Laksono.

Menurut Leo Nababan, Ketua DPP Golkar versi Ancol mengatakan bahwa putusan PTUN tak akan berpengaruh terhadap keikutsertaan kubu Agung Laksono dalam Pilkada serentak. Sedangkan Menkumham sendiri enggan mengambil sikap sebelum keluarnya putusan dari PTUN terkait konflik Partai Golkar.

Selanjutnya: Ormas Dukung Kelangsungan Pemerintahan Jokowi...

Ormas Dukung Kelangsungan Pemerintahan Jokowi

Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia (SOKSI) menegaskan dukungannya terhadap kelangsungan pemerintahan Presiden Joko Widodo. Ormas sayap Partai Golkar itu justru tak ingin jika ada pihak-pihak yang ingin melengserkan Jokowi di tengah jalan pemerintahannya.

"SOKSI ingin menjaga dan mendukung pemerintahan ini sampai 5 tahun tuntas. Menjaga periodisasi, supaya mereka (pemerintahan Jokowi) tenang melakukan kegiatan pembangunan. Jadi jangan diganggu," ucap Ketua Umum SOKSI Ade Komaruddin saat jumpa pers di kawasan Senayan, Jakarta, Jumat (15/5/2015).

Ketua Fraksi Partai Golkar di DPR kubu Aburizal Bakrie itu menuturkan, landasan pihaknya mendukung pemerintahan karena biaya pemilu presiden sangat mahal. Maka dari itu, Ade menambahkan, sudah seharusnya masyarakat Indonesia menjaga dan mendukung kelangsungan pemerintahan Jokowi.

"Pemilu sekarang ini mahal dari segala-galanya. Dulu presiden dipilih di gedung kura-kura (parlemen), hanya seribuan yang milih. Sekarang dipilih oleh seluruh rakyat Indonesia yang punya hak pilih. Biaya ekonomi sudah keluar banyak, biaya sosial dan biaya politiknya juga tinggi. Jadi kita harus jaga benar pemerintahan ini," papar dia.

Selain itu, Ade mengatakan, pembangunan ekonomi Indonesia tidak akan berjalan baik jika tidak ada stabilitas politik antara masyarakat, legislatif dan pemerintah.

"Itu dasar SOKSI untuk menjaga pemerintahan Jokowi. Pembangunan ekonomi tak akan berjalan baik tanpa stabilitas politik yang baik," tandas Ade Komaruddin. (Ans)