Jika Tolak Perppu, KMP Dinilai Tak Pantas Ikut Pilkada

Liputan6.com, Jakarta - Partai yang tergabung dalam KMP dinilai melakukan bunuh diri politik jika menolak Perppu Pilkada langsung. Karenanya, partai tersebut tak pantas ikut dalam pilkada yang digelar pada 2015 mendatang.

"KMP seharusnya malu dan tahu diri sedikit karena sudah menolak Perppu Pilkada. Nah, aneh kalau kemudian Golkar, PKS, Gerindra dan PAN yang tergabung dalam rumah KMP ikut Pilkada langsung, seandainya telah disahkan Perppu Pilkada langsung yang sebelumnya pernah diajukan mantan Presiden SBY." kata Pengamat Ilmu Politik UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Pangi Syarwi Chaniago kepada Liputan6.com, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Menurut dia, KMP tak pantas dan di luar kepatutan untuk mengemis suara rakyat agar terpilih menjadi kepala daerah dalam pemilu. Padahal, pada saat yang sama KMP pernah melarang rakyat memilih kepala daerah secara langsung, namun menginginkan dipilih DPRD.

"KMP mencoba mengebiri dan mengembosi suara rakyat dan mematikan kran partisipasi politik rakyat, dengan menolak pilkada langsung. Prasyarat pilar demokrasi tak terpenuhi seperti instrumen partisipasi rakyat," jelas dia.

Jadi, imbuh Pangi, kalau nanti Perppu Pilkada gol dan sah, kemudian KMP kalah, maka siap- siap Golkar, Gerindra dan PKS termasuk PAN dan seterusnya ditinggalkan oleh rakyat lantaran terlanjur memenggal pelibatan partisipasi rakyat.

"Namun kita salut dan bangga kalau nanti partai PAN dan Demokrat konsisten mendukung Perppu Pilkada langsung," ujar dia.

Menurut dia, kesolidan Partai Demokrat tak diragukan lagi. Para kader partai berlambang mercy itu dinilainya tak ingin mempermalukan Ketua Umum SBY.

"Tentu kader Demokrat tak ingin mempermalukan dan menampar muka SBY sendiri. Sebelumnya SBY pernah mengeluarkan Perppu Pilkada dan menolak bupati dan gubernur dikembalikan dipilih DPRD karena reason sebuah 'kemunduran demokrasi'. Demokrat punya peran sentral dan menjadi elite penentu dalam rangka meloloskan Perppu Pilkada," ujar Pangi.

Terkait sikap Golkar yang menolak Perppu Pilkada, ia menyebut hal itu membuat publik kecewa. Karena hal ini tidak sesuai dengan tagline partai beringin tersebut.

"Tagline Golkar 'suara Golkar suara rakyat' sebaiknya dikubur saja ke laut, tak pantas Golkar memakai tagline itu lagi," pungkas dia. (Ali/Ado)