Sukses

Ruhut Tegaskan Kartu "Sakti' Jokowi Kelanjutan Program SBY

Ruhut menilai, tidak mungkin Presiden Jokowi mengeluarkan kebijakan yang melanggar undang-undang terkait penerbitan tiga kartu sakti.

Liputan6.com, Jakarta Juru Bicara Partai Demokrat Ruhut Sitompul kembali membela 'kartu sakti' yang telah diluncurkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Kartu sakti yang telah diluncurkan yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan Kartu keluarga Sejahtera (KKS). Kendati tujuannya untuk menyejahterakan rakyat berpenghasilan rendah, tapi beberapa pihak masih mempertanyakan legalitas hukum yang digunakan untuk program tersebut.

"Apa yang menjadi perdebatan, saya meminta begini kan pemerintah sudah berjalan. Mungkin karena statemen dari Ibu Puan Maharani menjadi rame, karena menyebut dasar hukum yang dikatakan," kata Ruhut di Gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014).

Ruhut menilai, Presiden Joko Widodo atau Jokowi adalah orang yang kooperatif. Maka, kata dia, tidak mungkin jika seorang Jokowi akan melakukan kebijakan yang melanggar perundang-undangan.

Ruhut membela program 3 kartu itu dengan mengatakan, kebijakan pemerintah saat ini tidak bisa menunggu DPR yang masih ribut merebut kursi pimpinan di lembaga tinggi negara itu. Karena itu, Ruhut meminta agar DPR bisa sadar diri dengan apa yang terjadi, bukan malah menyalahkan kebijakan yang sedang dilakukan Presiden Jokowi.

"Kita tahu Pak Jokowi sangat kooperatif. Sebenarnya kan kembali tegas saya katakan, kita DPR membenahi diri dulu, sudah hentikan dua kelompok ini, ngga usah bicara lagi. Kita posting saja, kita nggak usah debatkan dasar hukumnya tapi Pak Jokowi janji kampanyenya mau realisiasi," beber dia.

Lebih jauh Ruhut mengatakan, ketiga 'kartu sakti' yang diluncurkan Jokowi bagi partainya tidak ada masalah. Dia pun menyebut, jika Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sehat (KKS) itu tak lain adalah program mantan Presiden SBY yang dilanjutkan oleh Jokowi.

"Kartu ini penjelmaan dari (pemerintahan) Pak SBY yang dulu, bagi kami nggak ada masalah. Apa arti sebuah nama, tapi program rakyat itu masih diharapkan, kartu itu kelanjutan program Pak SBY," papar Ruhut. (Sun)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

Video Terkini