Sukses

'Gol Bunuh Diri' di Detik-detik Akhir Pilpres 2014

Liputan6.com, Jakarta - Oleh: Sunariyah, Silvanus Alvin, Taufiqurrohman, Hanz Jimenez Salim, Luqman Rimadi, Oscar Ferri

Isak tangis pecah. Sambil berlinang air mata, Puan Maharani memeluk erat sang ibunda, Megawati Soekarnoputri. Keduanya menangis.

Dua perempuan dari klan Sukarno itu tak kuasa menahan emosi ketika hasil hitung cepat (quick count) yang terpampang di layar besar di rumah Mega, memperlihatkan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla memperoleh hasil pemilu presiden 9 Juli 2014, sebesar 52,72 persen. Sementara lawan mereka, pasangan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Hatta Rajasa mendapatkan 47,28 persen.

Meski penghitungan belum 100 persen, namun hasil quick count lembaga survei Indikator Politik Indonesia yang ditayangkan MetroTV itu kontan membuat suasana di rumah Mega di Kebagusan, Jakarta Selatan, diliputi keharuan.

Terlihat wajah cawapres Jusuf Kalla, yang juga hadir di rumah itu, diliputi suka cita. Mega dan JK bersalaman. Bersama tim pemenangan, keduanya berjalan beriringan menuju meja panjang untuk segera mengumumkan kemenangan itu.

“Alhamdulillah setelah melakukan kewajiban selama 5 tahun memberikan hak pilih kita, pada Rabu 9 Juli 2014, kita saksikan suatu proses penghitungan bahwa yang namanya pasangan Ir Joko Widodo bersama Bapak H Jusuf Kalla telah dapat dinyatakan sebagai presiden RI versi quick count," kata Mega di hadapan media dan pendukungnya, Rabu 9 Juli 2014.



Di hari yang sama, keharuan juga meliputi kediaman mendiang ayahanda capres Prabowo Subianto, Sumitro Djojohadikusumo. Usai menyaksikan hasil quick count dan melihat perolehan suaranya -- versi sejumlah pollster lebih tinggi dari rivalnya, Jokowi-JK, Prabowo spontan sujud syukur di lantai rumah di kawasan kebayoran Baru, Jakarta Selatan itu.

Aksi ini diikuti Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, Wakil Ketua Umum Gerindra Fadli Zon, dan politisi PPP Ahmad Yani. Dibelakangnya, para pendukung ramai meneriakkan asma Allah. “Allahu Akbar, Allahu Akbar, Prabowo-Hatta menang,” teriak mereka.

“Kami bersyukur, kami pasangan nomor urut satu, Prabowo-Hatta, mendapat dukungan dan mandat dari rakyat Indonesia,” kata Prabowo mengumumkan kemenangannya.



Kedua kubu saling klaim memenangkan pilpres. Kubu Prabowo-Hatta mengklaim menang berdasarkan quick count 4 lembaga survei, yakni Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), Puskaptis, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI).  

Sementara kubu Jokowi-JK mengklaim menang berdasarkan hasil quick count 7 lembaga survei yakni CSIS Cyrus Network, Litbang Kompas, Radio Republik Indonesia (RRI), Saiful Mujani Research Center (SMRC), Lingkaran Survei Indonesia (LSI), Indikator Politik Indonesia, dan Populi Center. Baca selengkapnya di INFOGRAFIS

Kondisi ini membuat masyarakat bingung sekaligus resah. Di satu sisi masyarakat bingung hendak mempercayai siapa, di sisi lain pubik resah, takut perbedaan ini bisa menimbulkan gesekan atau benturan antara pendukung dua kubu capres.

Menebar Fitnah, Mengoyak Lawan



Pemilihan presiden (pilpres) tahun ini memang beda dibandingkan pilpres-pilpres sebelumnya. Sedikitnya jumlah yang bertarung, hanya dua pasang, membuat kompetisi berlangsung sengit. Masyarakat pun langsung terpecah ke dalam dua kubu: pendukung Prabowo-Hatta dan pendukung Jokowi-JK.

Sengitnya pertarungan tidak hanya terlihat dari perang spanduk dua kubu di seluruh Indonesia. Tapi juga melalui pernyataan-pernytaan yang muncul di media dan juga saat debat capres dan cawapres. Perang antara dua kubu pendukung tak kalah panas di media social seperti Facebook dan Twitter.

Tim pemenangan Prabowo-Hatta pernah melaporkan spanduk gara-gara tulisan di spanduk itu menyingkat nama Prabowo-Hatta menjadi Prahara. Partai Prabowo, Partai Gerindra, juga melaporkan iklan 'Jokowi Adalah Kita' yang muncul di beberapa televisi karena dinilai mencuri start kampanye.

Di kubu Jokowi-JK, laporan tak kalah banyak. Selama kampanye resmi yang berlangsung 4 Juni sampai 5 Juli 2014, kubu Jokowi-JK beberapa kali melaporkan serangan kampanye hitam ke kepolisian.

Berdasarkan hasil pemetaan lembaga pemerhati media sosial Politicawave, kampanye hitam cenderung fitnah memang paling banyak menyerang Jokowi. Jumlahnya 94,9 persen. Sedangkan serangan kampanye negatif 5,1 persen.

Jumlah ini jauh lebih banyak dibandingkan serangan ke Prabowo-Hatta. Pasangan yang diusung Partai Gerindra, PAN, PPP, PKS, PBB, Partai Golkar, dan Partai Demokrat ini diserang kampanye hitam hanya 13,5 persen dan kampanye negatif 86,5 persen.

Kampanye hitam gencar menyerang Jokowi sejak pekan pertama dimulai kampanye resmi. Fitnah disebarkan antara lain melalui Tabloid Obor Rakyat dan Martabat. Macam-macam rupa kampanye hitam itu. Mulai dari memfinah Jokowi sebagi keturunan non-pribumi, non-muslim, antek asing, antek Tionghoa, capres boneka, hingga menyebut partainya, PDI Perjuangan, sebagai sarang komunis.

Prabowo sendiri mendapat serangan kampanye hitam dan negatif mulai dari masalah pelanggaran HAM, pemecatannya dari dinas kemiliteran yang diketahui melalui dokumen Dewan Kehormatan Perwira, beredarnya uang berstempel Prabowo, hingga statusnya yang jomblo.

Kampanye hitam dan negatif ini nyatanya banyak mempengaruhi pilihan pemilih. Elektabilitas Prabowo-Hatta yang semula jauh dari Jokowi-JK, terus merangkak naik menyaingi rivalnya. Dari survei Indo Barometer, dukungan untuk Prabowo-Hatta pada Juni 2014 naik menjadi 42,6%. Sedangkan elektabilitas Jokowi-JK pada Juni 2014 turun menjadi 46,0%.

'Gol Bunuh Diri'

Menyadari hal ini, Jokowi-JK berusaha menarik kembali dukungan pemilih dengan menggelar kampanye marathon terutama di basis suara lawan, dan memberikan penampilan yang memukau di setiap debat capres dan cawapes yang diselenggarakan Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Terbukti, pada debat terakhir yang berlangsung Sabtu 5 Juli 2014 di Hotel Bidakara, Jakarta, Jokowi-JK berhasil menunjukkan kelasnya sebagai calon pemimpin negara yang patut dipilih.

Tak hanya berhasil meyakinkan pemilih lama, debat terakhir itu juga disebut-sebut berhasil membuat pemilih pemula dan swing voter (pemilih galau) menjatuhkan pilihannya pada mantan walikota Solo itu. Survei Politicawave yang dilakukan sehari sebelum pencoblosan, memperlihatkan pemilih yang belum menentukan pilihannya (undecided voters) berlabuh ke Jokowi-JK.

"Terdapat 91% netizen yang menyatakan tidak jadi golput dan memilih Jokowi-JK dan hanya 9% netizen yang menyatakan tidak jadi golput dan memilih Prabowo-Hatta," kata pendiri Politicawave Yose Rizal, Selasa (8/7/2014).

Sumber Liputan6.com yang dekat dengan cawapres Jusuf Kalla mengungkapkan, kampanye negatif memang sangat membantu melonjakkan elektabilitas Prabowo menjelang hari pencoblosan. Namun, ada 4 hal yang membuat peningkatan elektabilitas Prabowo-Hatta tidak bergerak naik atau bahkan turun.

Keempat hal itu, pertama, 9 program kerja yang diumumkan Jokowi-JK di Bandung. Di antaranya menganggarkan 1 juta/bulan untuk keluarga pra sejahtera dan menyejahterakan desa dengan mengalokasikan rata-rata Rp 1,4 miliar per desa.

Kedua, konser-konser Salam 2 Jari yang berhasil memobilisasi puluhan ribu pendukung dan relawan.

Ketiga dan keempat adalah gol bunuh diri dari kubu Prabowo-Hatta di hari-hari menjelang pencoblosan, antara lain ucapan politisi PKS Fahri Hamzah yang menyebut Jokowi 'sinting' karena menyetujui 1 Muharram sebagai hari santri dan pertanyaan yang dilontarkan Hatta tentang Kalpataru yang ternyata keliru.”

“Dua gol bunuh diri itu menghasilkan 20 juta pemilih atau 1 gol 10 juta pemilih,” kata sumber.

Data memang menunjukkan elektabilitas Jokowi-JK terdongkrak pada jam-jam terakhir sebelum pencoblosan. Menurut peneliti LSI Ardian Sopa, ini terjadi karena 3 hal. "Keberadaan swing voters, hari tenang, dan golput."

Berdasarkan survei LSI 2-5 Juli 2014, sebelum memasuki masa tenang Jokowi-JK sudah unggul 3,6% atas Prabowo-Hatta. Namun, setelah pencoblosan, margin kemenangan Jokowi-JK kian membesar. "Jokowi-JK mendapatkan swing voters lebih banyak," jelas Ardian.

Berdasarkan hasil quick count RRI terhadap 97% suara yang masuk, Jokowi-JK unggul dengan memperoleh 52,60% suara. Sedangkan lawannya, Prabowo-Hatta memperoleh 47,40% suara.

Kemenangan Jokowi-JK juga terlihat dari hasil quick count Litbang Kompas terhadap 100% suara yang masuk, Jokowi-JK memperoleh 52,34% suara. Sedangkan Prabowo-Hatta 47,66% suara.

Keunggulan pasangan yang diusung PDIP, Partai Nasdem, PKB, Partai Hanura, dan PKPI ini  juga terlihat dari hasil quick count 6 lembaga survei lainnya, yakni CSIS Cyrus Network, SMRC, LSI, Indikator Politik Indonesia, Populi Center, dan Poltracking.

Kendati demikian, kubu Prabowo-Hatta belum mau menerima kemenangan lawannya. Dengan merujuk pada hasil quick count  LSN, IRC, Puskaptis, dan JSI, mereka juga mengklaim menang.

Dalam wawancara khusus dengan BBC pada Jumat malam, 11 Juli 2014, Prabowo menegaskan keyakinannya memenangkan pilpres. Alasannya, “semua survei menunjukkan saya unggul dan saya yakin akan mendapat mandat dari rakyat Indonesia," tegasnya.

Jokowi sendiri mengumumkan kemenangannya dua kali. Setelah di rumah Mega, gubernur nonaktif DKI Jakarta itu kembali menegaskan kemenangannya versi quick count di Tugu Proklamasi, Jakarta.



 “Dari hasil quick count lembaga yang kredibel, yang mereka terbiasa dengan hasil yang akurat, tadi sudah diumumkan. Dari CSIS 52 persen : 48 persen, Litbang Kompas 52,3 persen : 47,6. Persen, SMRC 52,8 persen : 47,2 persen, dari Indikator 52,6 : 47,3, RRI 52,5 dan 47,5, LSI 53,3 46,7 persen," ucap Jokowi di hadapan ribuan pendukungnya. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Pertarungan Daud Lawan Goliath)

Gara-gara saling klaim ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) harus turun tangan. Selain memanggil dua pasangan capres dan cawapres itu ke kediamannya di Cikeas, Bogor, SBY juga mengimbau agar publik menunggu hasil penghitungan resmi KPU.

Guna menjaga situasi tetap aman, SBY memerintahkan kedua kubu untuk menahan diri dan tidak membuat acara keramaian atau konvoi untuk merayakan kemenangan mereka. Agar tidak terjadi kecurangan selama proses penghitungan suara, Presiden SBY juga sudah meminta KPU melibatkan kedua kubu dalam penghitungan tersebut.

Kini kedua kubu, juga publik di seluruh Indonesia, berdebar menunggu hasil resmi penghitungan KPU yang diumumkan pada 22 Juli mendatang. Kendati suasana masih kondusif, kedua kubu masih menahan diri untuk tidak mengeluarkan pernyataan apapun terkait langkah selanjutnya setelah memenangkan pilpres.

Baca selanjutnya: Quick Count ‘Ajaib’ 100,35% ...

2 dari 4 halaman

Quick Count ‘Ajaib’ 100,35%

Quick Count ‘Ajaib’ 100,35%

Oleh: Elin Yunita Kristanti, Ahmad Romadoni, Taufiqurrohman, Moch Harun Syah

Keterangan itu tertera jelas di situs Komisi Pemilihan Umum (KPU), dalam daftar lembaga survei dan hitung cepat yang terdaftar:  Gedung Perkantoran Pulomas Satu, Gedung II Lantai 4, Jl. A.Yani Kav.2,  Jakarta. Di kawasan perkantoran tua yang terdiri dari 6 gedung itulah Lembaga Survei Nasional (LSN) beralamat.

Gedung II ada di bagian depan. Siang itu, nyaris tak ada tanda-tanda kehidupan di lantai 4. Hanya ada 2 orang yang sibuk memasukkan sejumlah dokumen ke dalam kardus. “Kantor LSN ada di sana,” kata seorang pria berbaju batik hijau, saat dihampiri Liputan6.com. Ia menunjuk ke sebuah pintu.

Ruangan itu berukuran sekitar 15x5 meter dengan sekat di tengahnya. Dari sela-sela kaca, dalaman kantor itu terlihat berantakan, kertas bertebaran di mana-mana. Debu tebal melapisi lantai. Sebuah rak besi 5 tingkat teronggok. Kosong.

Salah satu pengelola gedung juga membenarkan LSN pernah menghuni salah satu unit kantor di Gedung Perkantoran Pulomas Satu ini. Cukup lama, 8 tahun. “Pindahnya baru Mei atau Juni kemarin. Ini memang sedang ada pengosongan karena mau direnovasi,” jelas pria yang tak mau disebut namanya itu. 

LSN adalah 1 dari 4 pollster yang memenangkan pasangan Prabowo-Hatta. Sementara mayoritas lembaga survei, 8 jumlahnya, mengindikasikan keunggulan Jokowi-JK. Yang bikin geger publik, dalam tayangan hasil quick count di RCTI pada Rabu 9 Juli malam, terlihat LSN menampilkan perolehan suara Prabowo-Hatta 50,60% dan Jokowi-JK 49,75%. Bila dijumlahkan, total suara 2 pasangan itu mencapai 100,35%.

Direktur Eksekutif Lembaga Survey Nasional (LSN), Umar S Bakry menegaskan, kesalahan bukan pada pihaknya.

“Tolong sampaikan, itu RCTI datanya ngaco, nggak jelas sumbernya dari mana. Data quick count LSN di TV One tidak pernah ada data seperti itu. Karena mesin server itu sudah menghitung otomatis 100%,” terang Umar saat dihubungi Liputan6.com.

Ia melanjutkan, “harusnya RCTI kalau mau tampilkan data mesti konfirmasi dulu ke LSN atau TV One.”

Selain LSN, lembaga survei yang memenangkan pasangan nomor 1 adalah Indonesia Research Centre (IRC) yang berkantor  di MNC Tower Lantai 26, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat.


Proses quick count memang sudah berlalu. Kantor di lantai 26 ini juga tak begitu ramai. Hanya ada beberapa orang bolak-balik mengantarkan dokumen ke meja resepsionis. Tak ada logo atau identitas  ‘Indonesia Research Center’ yang terpampang di meja itu.

Dalam diskusi di Warung Daun Sabtu pekan lalu, peneliti IRC, Yunita Mandolang, mengaku pihaknya siap diaudit. “Audit silakan. Sangat dimungkinkan untuk audit,” katanya.

Sementara itu, terjadi kehebohan di kantor Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang juga memenangkan pasangan Prabowo-Hatta, di Jalan Warung Buncit Timur Nomor 8A5. Pada Jumat 11 Juli 2014, sekitar pukul 00.46 WIB, teror diduga menargetkan bangunan megah, berlantai 2, dan dicat putih itu.

Seseorang diduga melempar bom molotov yang dikemas dalam botol bekas minuman berenergi. Botol tersebut tak sempat meledak karena memang tak disulut api dan masih utuh meski diduga dilempar ke arah bangunan. Setelah kejadian, kantor tersebut tertutup bagi jurnalis.

Beda lagi dengan Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis). Ada 2 alamat berbeda yang menunjukkan keberadaan kantornya. Di situs KPU tertulis di Jalan Sabar No.41 RT 005/0, Kelurahan Petukangan Selatan, Kecamatan Pesanggrahan, Jakarta Selatan. Sementara di situs lembaga survei itu, http://puskaptis.wordpress.com, tertera Gedung Selmis Jl. Asem Baris Raya Kav 7 Blok II/52 Jakarta Selatan 12830.

Liputan6.com mengecek ke alamat terakhir. Kantor tersebut berada di lantai bawah dan persis di tengah-tengah bangunan rumah kantor (rukan). Pintu tertutup rapat. Tidak terlihat ada aktivitas di dalamnya, namun pendingin ruangan dan lampu menyala.

Tak ada papan nama ‘Puskaptis’, di depan maupun di kaca kantor yang berada berdampingan dengan jalur kereta api itu. Yang ada justru keterangan PT MKA Karya Adhitama, perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengurusan perizinan dokumen perusahaan baik swasta dan non-swasta.

Dalam diskusi di Warung Daun, Cikini, Sabtu 12 Juli 2014, Direktur Eksekutif Puskaptis, Husain Yazid menyatakan, lembaganya siap dibubarkan seandainya penghitungan cepat atau quick count yang dilakukan meleset dari hasil hitungan resmi KPU. Puskaptis mengunggulkan pasangan Prabowo-Hatta.

“Kalau hasil KPU menyatakan Jokowi-JK menang, Puskaptis siap dibubarkan. Kalau memang Prabowo-Hatta menang yang 8 (lembaga survei yang menyatakan Jokowi-JK unggul) itu harus dibubarkan juga,” kata Husein. (Baca juga: [INFOGRAFIS] Pertarungan Daud Lawan Goliath)

Audit

Dianggap kisi-kisi hasil Pilpres, proses melakukan quick count bukan hal sepele. Dibutuhkan dana besar, pengerahan sumber daya manusia, juga metodologi yang harus bisa dipertanggungjawabkan.

Jika seluruh lembaga survei diasumsikan melakukan proses serupa, mengapa bisa hasil survei mengarah ke 2 kutub?

Direktur Eksekutif Indo Barometer M Qodari mengatakan, ada 4 hal yang bisa memicu perbedaan. “Pertama, pelaku tidak memahami metode sampling dengan baik sehingga sampel tidak representatif terhadap populasi. Kedua, pelaku memahami metode sampling tapi pelaksanaan teknis berantakan, sehingga data tidak akurat. Atau data yang masuk sistem mengalami error,” ujar M Qadari dalam diskusi yang berlangsung di Mahakam, Kebayoran Baru, Jakarta.

Kemudian yang ketiga, pelaku tidak memahami metodologi dan tidak turun ke lapangan. Tidak punya kerangka sampel TPS, tidak punya relawan, tidak punya data center, serta data yang disampaikan pada publik bukan dari lapangan melainkan fiktif.

“Yang keempat ini, pelaku memahami metodologi, teknis pelaksanaan tapi hasil yang muncul di lapangan diubah atau diutak-atik sesuai keinginan,” katanya.

Apabila menggunakan metode secara berat, mustahil beda perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dan Jokowi-JK antara lembaga survei mencapai lebih dari 4 sampai 5 persen. Audit lembaga survei jadi suatu keharusan agar rakyat tak bingung.

Baca selanjutnya: Pilpres Bikin IHSG dan Rupiah Terombang-Ambing ...

3 dari 4 halaman

Pilpres Bikin IHSG dan Rupiah Terombang-Ambing

Pilpres Bikin IHSG dan Rupiah Terombang-Ambing

Oleh: Arthur Gideon, Fiki Ariyanti, Achmad Dwi Afriyadi, Septian Deny, Ilyas Istianur P

Di Rumah Si Pitung, Marunda Jakarta Utara, dengan menggunakan baju khas Betawi, Joko Widodo (Jokowi), mendeklarasikan diri sebagai calon presiden dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI Perjuangan).

“Saya telah mendapatkan mandat dari Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarnoputri, untuk jadi calon presiden Republik Indonesia. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya siap melaksanakan," kata pria kelahiran Solo, Jawa Tengah, itu pada Jumat, 14 Maret 2014.

Kabar pencalonan pria yang saat itu masih menjabat Gubernur Provinsi DKI Jakarta tersebut pun disambut gembira oleh pelaku pasar modal. Terlihat, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) melonjak 3,23 persen hanya dalam hitungan jam setelah Jokowi mencalonkan diri.

Efek Jokowi nyapres di IHSG tak hanya berhenti di situ, enam hari setelahnya atau satu minggu setelahnya indeks terus berada di zona hijau. Hingga 19 Maret 2014, IHSG berada di level 4.821.  

Hal yang sama juga terjadi pada nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS). Sehari sebelum deklarasi atau pada 13 Maret 2014, rupiah ditutup pada level Rp 11.420 per dolar AS. Pada hari deklarasi atau Jumat 14 Maret 2014, rupiah ditutup menguat pada Rp 11.356 per dolar AS. Pada Senin, 17 Maret 2014, nilai tukar rupiah terus menguat ke level Rp 11.293 per dolar AS.

Namun, sehari setelah pencoblosan pemilihan legislatif,  IHSG langsung terjun bebas. Pada 10 April 2014, atau sehari setelah pemungutan suara, IHSG berada di posisi 4.765, turun 156 poin dari posisi 4.921 pada 8 April 2014. Penurunan tersebut berlanjut ke hari-hari berikutnya.

Hal yang sama juga terjadi dengan nilai tukar rupiah. Pada 10 April 2014, nilai tukar rupiah berada di level Rp 11.3358 per dolar AS. Sedangkan pada 8 April 2014, nilai tukar rupiah berada di level Rp 11.289 per dolar AS. Nilai tukar rupiah terus melorot di hari-hari selanjutnya.

Kepala Riset PT Bahana Securities, Harry Su mengatakan, hasil penghitungan cepat menunjukkan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP-P) tidak menang mutlak sesuai target PDI-P dan harapan pelaku pasar. Sebelumnya pelaku pasar menginginkan suara PDI-P dapat mencapai 20 persen.

"PDI-P di bawah 20 persen ini jelek," ujar Harry kepada Liputan6.com.  Hal senada dikatakan Kepala Riset PT Universal Broker Securities, Satrio Utomo. Ia menuturkan, pelaku pasar merespons negatif kegagalan PDI-P mencapai suara mutlak sehingga membuat pasar kecewa.

"Pasar ingin menang mutlak sehingga dapat mengusung Jokowi jadi calon presiden ternyata tak sesuai harapan. Saat ini pasar menunggu PDI-P berkoalisi dengan siapa," kata Satrio.

Tanggapan yang sama juga diberikan untuk penurunan nilai tukar. Ekonom PT Samuel Sekuritas Indonesia Rangga Cipta mengatakan, penurunan rupiah karena hasil hitung cepat beberapa lembaga survei tidak sesuai dengan perkiraan awal. “Hasil pemilu legislatif yang berimbang membuat ketidakpastian,” jelasnya.

Bahkan, lanjut Rangga, kemungkinan besar pelemahan rupiah akan terus berlanjut atau terus terombang-ambing sampai perhitungan suara pemilihan legislatif resmi dikeluarkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU).

Hal yang sama juga terjadi pada pemilihan presiden. Pada masa kampanye, atau periode 4 Juni hingga 5 Juli 2014, IHSG dan nilai tukar rupiah terus tertekan. Posisi IHSG pada awal masa kampanye berada di kisaran 4.900. Namun seiring berjalannya kampanye, posisi IHSG terus tertekan sampai menuju 4.700.



Hal yang sama juga terjadi denga nilai tukar. Pada awal masa kampanye, nilai tukar berada di kisaran Rp 11.700 per dolar AS. Namun dalam perjalanan masa kampanye, nilai tukar terus tertekan bahkan sempat menembus level Rp 12.000 per dolar AS.

Analis PT First Asia Capital, David Sutyanto menuturkan, IHSG cenderung melemah sepanjang Juni 2014 bila dikaitkan dengan politik maka itu berhubungan dengan elektabilitas Prabowo yang meningkat.

Sedangkan secara fundamental, IHSG cenderung melemah karena pertumbuhan ekonomi Indonesia melambat menjadi 5,2 persen pada kuartal I 2014 dan defisit neraca perdagangan saham Indonesia mencapai US$ 1,9 miliar pada April 2014.

Ekonom Bank Standard Chartered Indonesia, Fauzi Ichsan menjelaskan, pelemahan rupiah selama masa kampanye terjadi karena pelaku pasar melihat bahwa belum ada kejelasan dalam politik Indonesia.

Semula, pasangan calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 2 Joko Widodo dan Jusuf Kalla akan menang. Tetapi seiring berjalannya masa kampanye, menurut hasil survei beberapa lembaga menunjukkan bahwa elektabilitas pasangan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa terus meningkat.

“Sebenarnya pelaku pasar hanya menginginkan kepastian, jika elektabilitas kedua calon hampir sama maka pelaku pasar tidak mendapat kepastian,” tuturnya.

Ekonom PT Bank Central Asia Tbk (BCA), David Sumual menambahkan, karena tidak ada kepastian tersebut, pelaku pasar lebih memilih untuk menahan investasi. Namun selain faktor politik, secara fundamental, lanjut David, nilai tukar rupiah juga sedikit rapuh. Penyebab utama adalah neraca perdagangan yang defisit.

Berbalik Arah


Menariknya, setelah hari pencoblosan pilpres, indeks dan nilai tukar rupiah berbalik arah menjadi menguat. Pada penutupan perdagangan saham, Kamis (10/7/2014), IHSG naik 73,29 poin atau 1,46 persen ke level 5.098,01. IHSG sempat berada di level tertinggi 5.165,41 dan level terendah 5.072,98 pada perdagangan saham hari itu.

Analis PT Asjaya Indosurya Securities menuturkan sentimen politik dan ekonomi memberikan dukungan untuk laju IHSG. Sentimen ekonomi dengan dirilisnya BI Rate tetap di level 7,5 persen. Kedua, situasi setelah pemilihan presiden pada 9 Juli 2014 yang relatif aman dan sesuai prediksi pasar.

"Kedua sentimen itu membuat investor menambah portofolio saham. Investor sudah mengantisipasinya dalam dua hingga tiga hari ini," ujar William, saat dihubungi Liputan6.com.

Seperti diketahui, hasil pengitungan cepat dari sebagian besar lembaga survei yang menunjukkan pasangan calon presiden dan wakil presiden urut nomor dua Joko Widodo dan Jusuf Kalla memiliki porsi suara lebih tinggi jika dibanding dengan capres dan cawapres nomor urut 1 Prabowo Subianto dan Hatta Rajasa.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Chairul Tanjung, menyatakan terkait dampak hasil pilpres terhadap ekonomi Indonesia, CT menggambarkannya dengan penguatan posisi nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (AS) dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) hari ini.

"Alhamdulillah kalau pemilunya aman, buktinya rupiah menguat, bursa saham naik. Dan kami berharap bisa lebih baik lagi," terangnya.

Kepala Ekonom PT Bank Negara Indonesia Tbk (BNI), Ryan Kiryanto, menambahkan hasil positif pilpres akan mendorong IHSG dan nilai tukar ke level yang lebih baik dalam jangka panjang.

Ryan meramalkan nilai tukar rupiah berpotensi menguat signifikan ke level Rp 11.500 per dolar AS. Dan IHSG bakal terbang ke level 5.200.

Direktur Penilaian Perusahaan Bursa Efek Indonesia (BEI) Hoesen mengatakan membaiknya IHSG karena sentimen positif dari pemilu berjalan dengan aman. Lanjutnya, sampai saat indeks masih sangat terpengaruh oleh sentimen domestik. Untuk sentimen luar, ujar dia, belum ada tekanan yang mempengaruhi laju IHSG.

Baca Selanjutnya: Prahara Quick Count...

4 dari 4 halaman

Prahara Quick Count

Prahara Quick Count

Oleh: Sunariyah, Silvanus Alvin, Oscar Ferri


Kisruh hasil hitung cepat (quick count) pemilu presiden 2014 terus berlanjut. Sebelumnya 8 lembaga survei menyatakan pasangan capres dan cawapres Joko Widodo-Jusuf Kalla unggul dan mengalahkan pesaingnya, pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Hasil quick count yang diselenggarakan CSIS Cyrus, Populi Center, RRI, Pol Tracking Institute, SMRC, LSI, Litbang Kompas, dan Indikator Politik Indonesia ini ditayangkan dan disiarkan langsung sejumlah media massa nasional tak lama setelah pemungutan suara selesai 9 Juli lalu.

Kebingungan mulai menerpa masyarakat setelah stasiun televisi milik Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, TVone, dan stasiun televisi milik pengusaha Hary Tanoesudibjo yakni RCTI, MNC, dan Global TV, menayangkan hasil yang berbeda.  

Keempat stasiun televisi itu menayangkan hasil quick count Lembaga Survei Nasional (LSN), Indonesia Research Center (IRC), Puskaptis, dan Jaringan Suara Indonesia (JSI), yang memperlihatkan kemenangan pasangan Prabowo-Hatta.

Perbedaan ini kontan menimbulkan polemik. Apalagi diketahui Aburizal dan Hary Tanoe merupakan tim sukses Prabowo-Hatta.

Polemik yang berkepanjangan, setidaknya hingga Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyampaikan hasil resmi penghitungan suara 22 Juli nanti, meresahkan banyak pihak. Termasuk kalangan ilmuwan.

Selasa, 15 Juli 2014, sejumlah ilmuwan berkumpul di acara “Seruan Moral Ilmuwan Menyikapi Hasil Pemilihan Presiden RI” di Universitas Indonesia, Salemba, Jakarta. Seruan ini ditandatangani 77 akademisi lintas ilmu dari berbagai universitas.

Salah seorang ilmuwan dari Universitas Pertanian Bogor (IPB) yang merupakan pakar statistik, Profesor Asep Saefuddin, mengatakan hasil quick count harusnya tidak jauh berbeda jika lembaga survey menggunakan statistik yang benar.

"Jika statistik quick count dilakukan dengan metode yang benar, hasilnya tidak akan jauh beda. Saya bisa pastikan hasilnya homogen, akan menyuarakan hasil yang sama," kata Asep yang juga hadir dalam acara seruan tersebut.

Homogenitas atau keseragaman hasil bisa terjadi karena proses quick count umumnya menggunakan metode pengambilan sample yang sama yakni multistage random sampling. Metode ini digunakan untuk memenuhi unsur keterwakilan, keacakan, dan agar tingkat akurasinya tinggi.  

Untuk keterwakilan, ujar mantan peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) ini, pengambilan sample tidak hanya berhenti sampai tingkat provinsi, tapi juga di kabupaten/kota, hingga di tititk Tempat Pemungutan Suara (TPS) di Indonesia.

“Unit analisisnya itu di TPS, bukan jumlah orang tapi jumlah TPS,” jelas Asep. Agar akurasinya tinggi, lanjutnya, sample harus diambil secara acak alias tidak boleh dipilih sesuai kepentingan pihak tertentu.

Guna menjaga agar tingkat kesalahan (margin of error) survey kecil, maka harus mengambil banyak TPS. Dengan kata lain, semakin banyak TPS yang diambil, semakin kecil margin of errornya.

“Setelah menentukan margin of error, kemudian menentukan tingkat kepercayaannya dengan menentukan n atau jumlah titik. Titik-titik yang disebar itu akan meliputi kaedah keacakan dan keterwakilan,” papar Asep.

Dia menegaskan, langkah-langkah inilah yang harus dilakukan sebuah lembaga survei sebelum turun ke lapangan. “Mereka harus membuat peta, titik-titik mana saja yang akan diambil. Misal di Aceh atau di mana.”

Petugas quick count harus mengambil titik-titik secara random dan yang sudah ditentukan. Tidak boleh hanya mengambil di tempat tertentu atau di basis partai politik yang diinginkan.

"Jika quick count ini dilakukan dengan metode statistik yang benar, maka 12 lembaga yang melakukan quick count tidak ada perbedaan. Mungkin perbedaannya hanya berada pada margin of error," ujar Asep.

Di kesempatan terpisah, peneliti statistik ini berani memastikan bila ada hasil quick count yang berbeda, apalagi perbedaannya jauh, bisa jadi hitung cepat itu sarat kepentingan, sekalipun menggunakan metode statistik yang benar.  

"Ada lembaga yang taat pada metode statistik tapi sarat kepentingan politik," ujarnya. “Jika setiap lembaga survei menggunakan metode statistik secara benar, besar kemungkinan perbedaan pada margin of erorr antara 0 sampai 1 persen.”

Hal senada diungkapkan Daniel Dhakidae dari Prisma Resource Center, Lembaga Penelitian, Pendidikan dan Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Menurut Daniel, quick count sebenarnya merupakan cara sederhana untuk segera mengetahui siapa pemenang pemilu. Karena sederhana, maka hasil quick count lembaga survey harusnya sama, tidak boleh ada yang berbeda.

“Jika tidak sama, jangan-jangan lembaga itu tidak kompeten melakukan survei atau ada masalah etis berat berlangsung di sana,” ujar Doktor lulusan Cornell University, Amerika Serikat, yang pernah menjadi kepala Litbang kompas ini.

Menurut Daniel, untuk mengetahui hasil quick count yang bisa dipertanggungjawabkan, dapat dilakukan dengan melihat sample yang digunakan masing-masing lembaga survei.

“Sample yang paling bagus itu dilihat dari penyebarannya, bukan jumlahnya. Sample mewakili hingga ke tingkat yang paling rendah, misalnya Rukun Tetangga,” ujar Daniel kepada Liputan6.com, Selasa (15/7/2014).

Daniel menegaskan, jika survei dilakukan dengan tingkat skill yang tinggi, sample bagus dan etika terpercaya, hasilnya pasti bagus (mendekati hasil sebenarnya). Tapi jika survei dilakukan dengan etika rendah meski skillnya bagus, atau skill rendah tapi etika bagus, hasil survei pasti cacat.

Hal ini telah dibuktikan Daniel dalam sejumlah survei yang dilakukan lembaganya, LP3ES, termasuk saat pilkada DKI Jakarta 2012 lalu.      

Mengacu pada metodologi dan track record lembaga survei, akademisi dari Universitas Indonesia Ade Armando mengatakan, 8 lembaga survei yang memenangkan Jokowi-JK merupakan lembaga yang bisa dipercaya masyarakat.

“Terbukti pada pileg kemarin kubu 8 selisihnya 0,1 persen. Saya percaya kubu 8," ucap Ade di kampus Universitas Indonesia (UI) Salemba, Jakarta, Selasa (15/7/2014).

Asef sendiri mencurigai perbedaan hasil quick count pilpres 2014 karena ada kepentingan kelompok tertentu. “Kelembagaan yang terkait dengan suatu kelompok tertentu yang jadi bagian pemilu, ada kemungkinan bias dan ada titipan," ujarnya.

Namun Asep belum bisa memutuskan, lembaga survey mana yang benar. Sebab, perlu ada uji kredibilitas kelembagaan yang bisa dilakukan dengan melihat metodologi dan sebaran contoh yang dipakai lembaga survei.

Terpental di Sidang Etik



Organisasi yang memayungi lembaga-lembaga survei, Perhimpunan Survei Opini Publik Indonesia (Persepi), telah menggelar sidang audit lembaga survei terkait kisruh hasil quick count.

Ketua Dewan Etik Persepsi Hari Wijayanto mengatakan, sidang antara lain diikuti anggota persepi yang melakukan hitung cepat yaitu CSIS, Cyrus Network, SMRC, Indikator Politik, dan Populi Center.

"Dalam melakukan audit kita memeriksa proses penetapan sampel, pengambilan data, proses perhitungan quick count, dan manajemen quick count," kata Hari, Rabu (16/7/2014).

Setelah melakukan sidang etik selama 2 hari, Dewan Etik Persepi memutuskan, lembaga survei yang diaudit telah memenuhi kaidah ilmiah untuk melakukan hitung cepat. Mereka telah menjelaskan software yang digunakan, data-data mengenai sampel, dan tahapan persiapan hingga pelaksanaan survei.

Namun, ada dua lembaga survei yang tidak memenuhi panggilan dewan etik Persepi, yakni JSI dan Puskaptis. "Dewan etik Persepsi memutuskan JSI dan Puskaptis melanggar kode etik dan dikeluarkan dari anggota Persepi," kata Hari.

Mendekati masa akhir penghitungan suara resmi KPU, hasil pilpres sebenarnya sudah bisa dilihat lebih terang. Setidaknya bisa dilihat dari real count yang dirilis situs www.kawalpemilu.org.

Kawalpemilu.org. mengambil data dari scan form C1 yang di-publish KPU. Data ini didigitisasi dengan bantuan relawan netizen yang independen. Berdasarkan jumlah data yang diproses yakni 449.933 atau sekitar 99,47%, hasilnya pasangan Jokowi-JK unggul dengan meraih 52,82 persen atau 65.769.797 suara. Sementara, pasangan Prabowo-Hatta memperoleh 47,17 persen atau 58.745.742 suara.

Laman kawalpemilu.org dibuat oleh Ainun Najib, seorang juara Olimpiade Matematika lulusan Nanyang Technological University, Singapura.

Loading