Sukses

Djoko Santoso: TNI Tetap Netral

Panglima TNI yang baru, Jenderal Djoko Santoso, menjamin TNI tetap akan bertindak netral pada pemilu mendatang. Mantan KASAD ini juga berjanji akan meneruskan reformasi di tubuh TNI.

Liputan6.com, Jakarta: Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah melantik Jenderal Djoko Santoso sebagai Panglima TNI yang baru. Selama ini Djoko dikenal punya hubungan cukup dekat dengan Presiden selama bertugas di lingkungan militer. Namun, dalam wawancara eksklusif dengan reporter SCTV Andy Budiman usai pelantikan, Jumat (28/12), Djoko dengan tegas menolak anggapan tersebut. "Saya seorang profesional, begitu juga Presiden," kata Djoko [baca: Presiden Lantik Jenderal Djoko Santoso].

Djoko menjelaskan, dirinya pernah tiga kali di bawah komando Presiden. Pertama, sebagai asisten di Komando Daerah Militer (Kodam) Jaya saat Yudhoyono menjabat Kepala Staf Kodam Jaya. Kedua, saat menjabat wakil asisten sosial politik di Markas Besar TNI dan ketika itu Presiden menjabat  Kepala Staf Teritorial. Ketiga, ketika dia menjabat Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) dan SBY sebagai Presiden. "Berdasarkan pengalaman, beliau [Presiden] tidak pernah memberi perintah diluar tugas Angkatan Darat," ujar Djoko.

Disinggung soal sikap netralitas TNI dalam pemilihan umum mendatang, Djoko menjamin institusinya akan bersikap serupa seperti pada pemilu 2004. Dia akan menjalankan rantai komando berupa instruksi agar TNI bersikap netral. Kemudian, Panglima TNI akan membuat aturan kepada setiap prajurit supaya bisa memahami dan melaksanakan instruksi tersebut. "Jika ada prajurit yang melanggar tentu akan kami proses," kata mantan Panglima Kodam (Pangdam) Jaya dan Pangdam Pattimura ini.

Pada bagian lain, Djoko menegaskan tentang reformasi di tubuh TNI. Menurut dia, TNI tidak boleh berpolitik praktis, dilarang berbisnis, mematuhi peradilan umum, reformasi profesionalitas, dan kesejahteraan.

Ditanya soal gugatan kelompok dan aktivis hak asasi manusia yang mempertanyakan promosi jabatan perwira yang pernah melakukan penculikan terhadap mahasiswa dan aktivis, Djoko menjawab bahwa itu baru sebatas dugaan. Sepengetahuan dia, perwira yang diketahui telah melanggar hukum dan HAM telah mendapat hukuman. "Bahkan, ada yang dipecat," kata Djoko.(IAN)

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

    Video Terkini