Diskusi Metodologi Penelitian Hukum Digelar STIH IBLAM dari Mahasiswa untuk Mahasiswa

Liputan6.com, Jakarta - Diskusi Metodologi Penelitian Hukum bakal digelar oleh Sarjana Ilmu Hukum Sekolah Tinggi Ilmu Hukum (STIH) IBLAM, sebuah forum ilmiah yang dirancang dari mahasiswa untuk mahasiswa.

"Acara ini akan membahas berbagai aspek penting dalam penelitian hukum, mulai dari teori, pendekatan, hingga sistematika penulisan, bersama para pembicara inspiratif, mahasiswa dan alumni IBLAM yang berprestasi, serta guest speakers dari universitas ternama dunia," ujar Chief Executive Officer (CEO) STIH IBLAM, Rahmat Dwi Putranto melalui keterangan tertulis, Jumat 14 November 2025.

Dia menjelaskan, diskusi bakal digelar pada Senin 24 November 2025 dengan tema Isu Hukum dalam Penelitian Hukum Doktrinal oleh Muhammad Ridwan Fachri dan Pendekatan dalam Penelitian Hukum Non-Doktrinal oleh Aris Waruwu guna membahas materi dari buku Wakil Ketua STIH IBLAM Prof Dr Marjan.

Lalu Senin 1 Desember 2025 dengan tema Teori Hukum dalam Penelitian Hukum oleh Bagus Wahyu Prakoso dan Penalaran Hukum dalam Penelitian Hukum oleh Hendrik Hidayat.

Serta Senin 8 Desember 2025 dengan tema Political Research Experience oleh Samantha Deo Christian dari University of Cologne Jerman, Comparative Law oleh Glenn Wijaya dari Tsing Hua University & University of Groningen, serta Sistematika Penulisan Penelitian Hukum oleh Christianto.

Selain itu, Rahmat mengatakan, STIH IBLAM resmi meraih Akreditasi Unggul dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi (BAN-PT).

"Predikat tertinggi ini menjadi bukti konsistensi IBLAM dalam menjaga mutu pendidikan hukum serta komitmen kampus terhadap nilai integritas dan profesionalisme," ucap dia.

Rahmat menyebut pencapaian ini sebagai hasil kerja keras seluruh civitas akademika selama lebih dari tiga dekade. Dia menegaskan pencapaian tersebut tak saja bentuk penghargaan atas upaya akademik, tapi kepercayaan pemerintah terhadap reputasi dan kontribusi IBLAM di bidang hukum.

Rahmat menuturkan, IBLAM memiliki keunggulan dalam pengembangan keilmuan hukum bisnis dan perpajakan. Selain itu, kampus ini juga memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dengan 13 skema sertifikasi.

"Kami adalah sekolah tinggi hukum pertama di Indonesia yang memiliki LSP dengan skema perlindungan data pribadi," terang dia.

Rahmat mengatakan, IBLAM tidak hanya mengejar pengakuan formal, tetapi juga berkomitmen memperkuat kontribusi terhadap pembangunan hukum di Tanah Air.

"Terlebih, IBLAM berorientasi terhadap kebutuhan industri hukum. Diharapkan capaian Akreditasi Unggul Prodi Sarjana Ilmu Hukum tersebut dapat menjadi pijakan guna membawa IBLAM ke level global," ucap dia.

"Harapannya IBLAM bisa terus berkembang, bukan hanya di level nasional, tetapi juga diakui di tingkat internasional," tutup Rahmat.