Sukses

Aksi Mogok Massal Pelaku Wisata di Labuan Bajo Berakhir, Wisatawan Bisa Bernapas Lega

Liputan6.com, Jakarta - Mogok massal yang dilakukan para pelaku wisata di Labuan Bajo yang rencananya berlangsung selama sebulan, berakhir pada Rabu (3/8/2022). Sebanyak 19 asosiasi pariwisata yang tergabung Formapp Manggarai Barat telah bersepakat dengan Pemda Manggarai Barat dan Polres Manggarai Barat menghentikan aksi mereka.

Direktur Utama Badan Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) Shana Fatina menjelaskan bahwa beragam layanan di sejumlah fasilitas umum, seperti bandara dan pelabuhan, telah berjalan normal kembali. Wisatawan diklaim terlihat nyaman mengingat kegiatan tur dan pelayaran berjalan seperti semula.

"Intinya semua bersepakat menjaga kamtibmas di Labuan Bajo, dan telah mencabut kesepakatan asosiasi pelaku wisata per tanggal 30 Juli dan memulai kembali aktivitas per tanggal 3 Agustus 2022," ujar Shana dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com.

Dalam kesepakatan yang dibuat, Shana juga menyatakan bahwa para pelaku wisata akan mengawasi PT. Flobamor secara independen. Mereka juga akan ikut mengevaluasi kerja PT. Flobamor setiap tahun untuk melihat dampak peningkatan biaya kontribusi terhadap kondisi ekonomi masyarakat Manggarai Barat, sesuai peraturan yang berlaku.

"Tidak hanya pelaku pariwisata, kami BPOLBF bersama Pemda Manggarai Barat dan semua pemangku kepentingan juga akan melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap kinerja rencana pengelolaan tersebut kedepan, sehingga sesuai dengan yang diharapkan, meningkatkan kesejahteraan dan melestarikan lingkungan" ia menambahkan

BPOLBF sebagai satuan kerja Kemenparekraf juga akan menampung semua aspirasi dari masyarakat pariwisata dan ekonomi kreatif untuk penguatan pariwisata berkelanjutan TN Komodo dan Labuan Bajo ke depan. Salah satu asosiasi pariwisata, AWSTAR (Angkutan Wisata Darat (Awstar) Labuan Bajo menyatakan undur diri dari aksi demonstrasi dan mogok massal yang dinilai bertentangan dengan hukum.

"Kami berjanji untuk tidak melakukan aksi demonstrasi atau aksi mogok yang bertentangan dengan hukum," ujar Ketua Awstar, Kristoforus.

 

* Fakta atau Hoaks? Untuk mengetahui kebenaran informasi yang beredar, silakan WhatsApp ke nomor Cek Fakta Liputan6.com 0811 9787 670 hanya dengan ketik kata kunci yang diinginkan.

2 dari 4 halaman

Kesepakatan Bermaterai

Pernyataan untuk tidak lagi melakukan aksi demonstrasi dan mogok juga disampaikan oleh Badan Pengurus Cabang Perhimpunan Hotel dan Restoran (BPC PHRI) di Labuan Bajo. Ketua BPC PHRI Manggarai Barat Silvester Wanggel menyatakan, terhitung mulai 3 Agustus 2022, seluruh hotel dan restoran di Labuan Bajo akan kembali melayani aktivitas pariwisata di daerah itu.

Wanggel menyebut seluruh aktivitas pariwisata di daerah destinasi wisata super prioritas itu kembali berjalan normal seperti biasanya. Ia juga mengklaim 19 asosiasi pariwisata sudah menandatangani kesepakatan untuk menjaga keamanan dan kenyamanan wisatawan yang berlibur di Labuan Bajo.

"Kesepakatan bersama ini dilakukan di Mapolres Manggarai Barat. Demikian himbauan ini dibuat, atas perhatian kita semua tak lupa saya sampaikan terima kasih. Salam pariwisata," tulis Silvester Wanggel. Dalam foto beredar, kesepakatan tertulis itu memuat empat poin dan ditandatangani oleh perwakilan Formapp Manggarai Barat.

"Akhir kata, kami ucapkan apresiasi dan terima kasih untuk semua pihak yang terus bersama-sama memperhatikan dan menjaga Labuan Bajo untuk terus berkembang menjadi destinasi yang berkualitas dan berkelanjutan, kebanggan kita bersama" tutup Shana Fatina.

 

* BACA BERITA TERKINI LAINNYA DI GOOGLE NEWS

3 dari 4 halaman

Diangkut Damri

Sebelumnya, sebagian besar pelaku wisata di Labuan Bajo ikut mogok massal. Mereka tak melayani wisatawan yang sudah datang ke destinasi super prioritas itu sejak 1 Agustus 2022. Para wisatawan pun terkatung-katung lantaran tidak tersedianya sarana transportasi untuk mengangkut mereka ke penginapan atau destinasi yang dituju.

Pemerintah Kabupaten Manggarai Barat akhirnya menyediakan transportasi alternatif untuk memfasilitasi wisatawan yang sudah tiba di bandara. Dinas Perhubungan bersama Pelaksana Otorita Labuan Bajo Flores (BPOLBF) menyiapkan dua unit bus Damri dan empat kendaraan kecil di kawasan bandara.

"Kami fasilitasi transportasi bagi wisatawan di bandara, terutama bagi wisatawan yang kesulitan mendapatkan kendaraan untuk selanjutnya bisa diantarkan ke hotel dan lokasi tujuan lainnya di dalam kota Labuan Bajo," kata Bupati Manggarai Barat Edistasius Endi, dalam keterangan tertulis kepada Liputan6.com.

Selain itu, General Manager (GM) PT. ASDP Labuan Bajo, Marsadik menjelaskan, sesuai hasil koordinasi bersama seluruh jajaran otoritas Manggarai Barat, pihak ASDP menyiapkan dua unit kapal perbantuan. Kapasitasnya masing-masing terdiri dari 80 orang untuk kapal kecil, dan 300 orang untuk kapal besar.

"Kedua kapal perbantuan ini kami siapkan sebagai bagian dari aksi tanggap darurat untuk menjamin kenyamanan wisatawan yang selama Agustus ini sudah menjadwalkan perjalanannya ke Labuan Bajo dengan rute perjalanan ke tiga pulau," jelas Marsadik.

4 dari 4 halaman

Pulau Rinca

Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Timur (NTT) Viktor Laiskodat menyarankan wisatawan yang tetap ingin berwisata melihat komodo di habitatnya tanpa membayar biaya kontribusi Rp3,75 juta, agar berkunjung ke Pulau Rinca. Harga tiket masuk ke destinasi itu tetap di angka Rp150 ribu.

"Bagi masyarakat yang juga ingin melihat komodo bisa ke Pulau Rinca. Di sana juga ada 1.300 komodo dan di Pulau Rinca dikenakan dengan tarif yang normal," kata Viktor dalam jumpa pers yang digelar di Kantor Gubernur NTT.

Ia mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa komodo yang ada di Pulau Rinca tak berbeda dengan komodo yang tinggal di Pulau Padar dan Pulau Komodo. Sementara, biaya konservasi Rp3,75 juta per tahun sudah diberlakukan per 1 Agustus 2022.

Ia beralasan bahwa biaya konservasi itu diperlukan lantaran pengelolaan Taman Nasional Komodo memerlukan anggaran besar. Dengan anggaran itu, upaya konservasi bisa dilakukan maksimal, selain untuk membatasi jumlah kunjungan wisatawan.

"Karena dengan konservasi Taman Nasional Komodo yang baik, maka akan semakin menjadi kebanggaan kita semua, apalagi komodo ini adalah satu-satunya yang ada di dunia dan hanya ada di Nusa Tenggara Timur," kata Victor.