Kenali Bahaya PCB, Limbah dari Perangkat Elektronik

Berdasarkan catatan, PCBs telah memakan korban sejak lama, bahkan sebelum Deklarasi Stockholm pada 1972. Tahun 1968 di wilayah utara Kyushu Jepang, tercatat sebanyak 15 ribu orang menderita penyakit pigmentasi pada kulit, peningkatan angka kematian janin, serta 400 ribu kasus kematian ternak unggas. Kejadian ini kemudian dikenal sebagai insiden "Kanemi Yusho," yang penamaannya mengikuti nama perusahaan "Kanemi Company" yang memproduksi minyak beras yang diketahui terkontaminasi senyawa PCBs.

Tercatat juga sebanyak 1.843 kasus dengan gejala penyakit yang sama dengan Kanemi Yusho pada akhir 1979 hingga 1980 di wilayah bagian tengah Taiwan. Kasusnya ditemukan pada kelompok usia 11 hingga 20 tahun. Kasus hiperpigmentasi pada kulit bayi yang dilahirkan dari ibu yang terkontaminasi PCBs juga ditemukan di sana.

Sementara di Irlandia, kasusnya sedikit lebih ringan, di mana PCBs ditemukan pada sampel daging domba yang disembelih untuk dijual. Temuan ini berujung dilakukannya penyelidikan secara intensif oleh otoritas negara tersebut.

 "Ketiga contoh tersebut mengkhawatirkan kita semua karena membuktikan bahwa PCBs dapat masuk ke dalam tubuh manusia melalui rantai makanan," ungkap Vivien.

Indonesia telah memiliki Rencana Implementasi Nasional untuk mengeliminasi dan mengurangi penggunaan bahan pencemar organik, termasuk senyawa PCBs pada 2008. Indonesia juga ikut meratifikasi Konvensi Stockholm pada 2009 yang bertujuan melindungi manusia dan lingkungan dari dampak negatif senyawa-senyawa pencemar organik yang persisten melalui beberapa mekanisme, di antaranya pelarangan dan pemusnahan.

Indonesia juga telah melakukan pengembangan kebijakan dan peraturan terkait PCBs. Hal ini merupakan upaya dalam mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Pengelolaan dan Pemusnahan PCBs Berwawasan Lingkungan sebagaimana diamanatkan Konvensi Stockholm.

"Langkah-langkah dan tahapan Pengelolaan PCBs Berwawasan Lingkungan diatur lebih teknis melalui Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Polychlorinated Biphenyls, yang telah diundangkan sejak 30 Desember 2020 lalu," ujar Vivien.

Untuk itu, diperlukan upaya edukasi guna meningkatkan pemahaman dan pengelolaan yang baik agar akibat buruk PCBs dapat dihindari.