MAPPI Gelar Halal Bihalal, Dorong Percepatan UU Penilai

Liputan6.com, Jakarta - Kegiatan Halal Bihalal yang digelar Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (MAPPI) tidak sekadar menjadi ajang silaturahmi pasca Idulfitri, tetapi juga dimanfaatkan untuk menyoroti tantangan dan kebutuhan pembenahan profesi penilai di Indonesia.

Acara yang berlangsung di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Rabu (8/4/2026), dihadiri sejumlah pejabat dan pemangku kepentingan, termasuk Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang/Wakil Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Ossy Dermawan, Menteri Ekonomi Kreatif Teuku Riefky Harsya, Ketua Umum MAPPI Budi Prasodjo, serta Ketua Umum KJPP Abdullah Fitriantoro.

Dalam forum tersebut, isu integritas, standar profesional, hingga kebutuhan regulasi menjadi sorotan utama.

Ossy Dermawan menegaskan bahwa profesi penilai memiliki peran strategis yang menuntut tidak hanya kemampuan teknis, tetapi juga integritas dalam setiap proses pengambilan keputusan.

“Dalam konteks silaturahmi, kita sedang membangun ekosistem yang sehat, saling mengingatkan dan menjaga standar profesionalisme dalam penilaian pertanahan di Kementerian ATR/BPN. Kami berharap MAPPI tetap berpedoman pada standar dan kode etik yang dapat dipertanggungjawabkan. Menjaga integritas adalah kunci dalam menjalankan amanah,” ujar Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan.

Sementara itu, Teuku Riefky Harsya menyoroti kontribusi profesi penilai dalam mendukung sektor ekonomi kreatif, khususnya melalui penilaian kekayaan intelektual. Ia menyebut pelantikan 64 IT Valuator menjadi salah satu langkah konkret yang berdampak pada ekosistem industri kreatif.

Ia juga mengungkapkan kinerja sektor ekonomi kreatif yang menunjukkan tren positif, mulai dari capaian investasi yang melampaui target hingga pertumbuhan sektor yang berada di atas rata-rata nasional.

“Oleh karena itu, Kementerian Ekonomi Kreatif sangat mendukung dan bersinergi dengan MAPPI dalam membangun perekonomian, khususnya ekonomi kreatif di Indonesia,” kata Menteri Ekraf, Teuku Riefky Harsya.

Ketua Umum MAPPI, Budi Prasodjo, menekankan bahwa hasil penilaian yang akurat menjadi elemen penting dalam mencegah potensi sengketa maupun risiko hukum.

“Kami berharap hasil kerja para penilai dapat menjadi landasan informasi yang kredibel bagi semua pihak. Penilaian yang tepat akan meminimalisasi potensi kesalahan yang dapat berujung pada masalah hukum maupun risiko lainnya,” ujarnya.

Menurut dia, tantangan profesi penilai ke depan tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap regulasi, tetapi juga kemampuan membangun komunikasi lintas sektor, termasuk dengan aparat penegak hukum.

“Tidak hanya patuh pada peraturan secara kaku, tetapi juga harus mampu bekerja sama dengan berbagai pihak, termasuk kepolisian, kejaksaan, dan lembaga peradilan.

Komunikasi yang baik perlu terus dijalin agar tercipta kesamaan pemahaman terkait proses penilaian,” tambahnya.

Selain itu, MAPPI juga mendorong percepatan pembahasan Undang-Undang Penilai sebagai landasan hukum yang lebih kuat bagi profesi ini. Regulasi tersebut dinilai penting untuk memperjelas standar kerja sekaligus mendukung pengembangan sistem database properti nasional yang terintegrasi.

“Keberadaan undang-undang ini tidak hanya penting bagi profesi penilai, tetapi juga memberikan manfaat luas bagi masyarakat melalui keterbukaan data dan sistem informasi yang lebih baik,” jelasnya.

Ketua KJPP Abdullah Fitriantoro menambahkan, pembenahan internal menjadi langkah yang tidak bisa ditunda, terutama terkait standar mutu layanan dan sistem imbal jasa.

“Melalui momentum Halal Bihalal ini, kami ingin membangun langkah baru dengan meningkatkan kualitas layanan. Pengembangan kerja sama dengan MAPPI serta kementerian dan lembaga lainnya diharapkan dapat memberikan manfaat nyata bagi para penilai dalam menjalankan tugasnya secara objektif dan profesional,” ungkapnya.

Ia juga menyoroti pentingnya pengembangan database properti nasional yang saat ini tengah diupayakan bersama Kementerian Keuangan.

“Dengan adanya database properti nasional, para penilai akan lebih nyaman dan percaya diri dalam melakukan penilaian karena didukung data yang lebih akurat dan terintegrasi,” pungkasnya.