90 Persen Jemaah Calon Haji Indonesia Sudah Ada di Makkah

Sebelumnya, Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief mengatakan, banyak masyarakat ingin pergi ke tanah suci untuk berhaji dengan berbagai cara termasuk dengan visa mujamalah. Hingga saat ini, ada 1.600 hingga 1.700 warga yang akan berhaji memakai visa ini.

"Alhamdullillah kemarin sudah ada 1.600-1.700, karena bergerak terus angka yang terlaporkan kepada Kementerian Agama dengan visa tersebut," kata Hilman Latief di Daerah Kerja Makkah, Sabtu 2 Juli 2022 malam.

Dia menyampaikan, visa mujamalah itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 pada Pasal 17 dan 18. Tugas dari Kementerian Agama, kata Hilman, adalah memastikan jemaah haji 2022 yang mendapat visa mujamalah dilayani dengan baik oleh Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK).

"Tetapi harus dicatat visa itu sangat terbatas, karena itu kami imbau masyarakat untuk tetap bersabar, karena haji ini panggilan, ada yang beruntung terpanggil ada yang belum, dan ini dalam dua hari ke depan akan muncul siapa yang bisa berangkat dan siapa yang tidak," kata dia.

Kementerian Agama mengimbau kepada seluruh PIHK tetap konsisten melayani dengan baik bagi jemaah yang sudah bisa diberangkatkan dan melapor ke Kemenag.

Kemenag pun, terang Hilman, tidak secara langsung atau tidak mengelola visa mujamalah karena itu adalah hak dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi dalam mengundang mitra mitra mereka sebagai penghargaan, penghormatan, hubungan diplomatik dan lainnya.

"Nah ini masyarakat juga harus paham Kemenag tidak kelola langsung visa tersebut, kami berdasarkan mandat undang undang hanya mengelola jemaah haji reguler dan khusus," kata Hilman.

Kementerian Agama (Kemenag) menegaskan, memberangkatkan tambahan 10 ribu jemaah calon haji 2022 dalam waktu persiapan 10 hari tidaklah mudah.

Kemenag menerima surat pemberitahuan resmi dari pihak Arab Saudi terkait adanya kuota tambahan 10 ribu jemaah pada 21 Juni 2022 malam.

"Memberangkatkan 10 ribu jemaah dengan waktu persiapan 10 hari bukan hal mudah, apalagi ini bukan berangkatkan dari Jakarta ke Yogyakarta, tinggal pesan tiket saja. Tapi juga ini menyangkut banyak hal, menyangkut amanah yang diberikan undang-undang kepada kita mengenai tugas untuk melakukan pelayanan, pembinaan, dan perlindungan kepada jemaah," kata Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI Hilman Latief, Sabtu malam 2 Juli 2022.

Karena itu, pihaknya menyampaikan bahwa tidak diambilnya 10 ribu kuota tambahan haji karena waktunya sangat dekat dan tidak ingin layanan berkurang drastis hanya karena memaksakan jemaah yang bertambah.

"Sementara di sisi lain kami masih bertugas untuk menyelesaikan jemaah yang sudah masuk kuota sebelumnya. Ini pun belum tuntas, masih proses panjang dari mulai embarkasi embarkasi masih berjalan. Mudah mudahan bisa dipahami publik Indonesia, bahwa saat ini memang Kemenag masih fokus pada layanan yang lebih baik bagi jemaah yang masuk kuota sebelumnya," ujar Hilman.

Hilman Latief sebelumnya menginformasikan bahwa pihaknya telah menerima pemberitahuan resmi dari pihak Arab Saudi terkait adanya kuota tambahan. Surat pemberitahun itu diterima pada 21 Juni 2022 malam.

Namun demikian, hal itu belum bisa ditindaklanjuti karena waktu yang tersedia sudah tidak memungkinkan. Apalagi, Arab Saudi menetapkan bahwa kuota tambahan itu hanya diperuntukkan bagi haji reguler sehingga penyiapannya harus berdasarkan ketentuan yang berlaku.

"Kementerian Agama terus berkomunikasi intensif setelah menerima surat resmi dari Saudi terkait adanya tambahan kuota sebesar 10.000. Kita berkomunikasi intensif dengan berbagai pihak, termasuk Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi,” terang Hilman Latief setibanya di Jeddah, Arab Saudi, Rabu 29 Juni 2022.

"Secara resmi, surat dari Kementerin Haji juga sudah dijawab Kemenag. Mereka memahami kondisi dan sistem yang berlaku di Indonesia. Mereka paham tentang ketentuan porsi, nomor urut dan lainnya. Berdasarkan regulasi, haji memang harus dijalankan sesuai aturan yang berlaku," sambungnya.

Secara proses, lanjut Hilman, berdasarkan regulasi yang ada, waktu yang tersedia memang sudah tidak cukup. Batas akhir proses pemvisaan jemaah haji regular adalah 29 Juni 2022.

"Penerbangan terakhir atau closing date keberangkatan jemaah dari Tanah Air itu 3 Juli 2022. Artinya per hari ini hanya tersedia 5 hari. Ini tentu tidak cukup waktu untuk memproses kuota tambahan," tegas Hilman.

"Bahkan jika ditarik sejak awal penerimaan surat resmi di 22 Juni 2022, hanya ada waktu sekitar 10 hari. Itu juga tentu sangat tidak mencukupi," lanjutnya.

Sebab, jelas Hilman, ada sejumlah tahapan yang harus dilakukan dalam proses pemberangkatan jemaah haji, sejak adanya ketetapan kuota.

Pertama, Kementerian Agama harus menggelar rapat kerja dengan Komisi VIII DPR untuk membahas pemanfaatan kuota tambahan dan pembiayaannya.

Hasil kesepakatan dengan DPR itu kemudian dijadikan sebagai dasar untuk penerbitan Keputusan Presiden tentang kuota tambahan. Setelah itu, harus diterbitkan Keputusan Menteri Agama tentang Pedoman Pelunasan Haji bagi Kuota Tambahan.

Bersamaan itu, lanjut Hilman, Kemenag harus melakukan verifikasi data jemaah yang berhak berangkat untuk kemudian diumumkan sebagai jemaah yang berhak melakukan pelunasan. Tahap selanjutnya adalah masa pelunasan.

"Beriringan dengan pelunasan, Kemenag akan melakukan pengurusan dokumen jemaah, mulai dari paspor, pemaketan layanan, dan visa. Namun, pemaketan tidak bisa dilakukan jika belum kontrak layanan dan pembayaran dengan penyedia layanan di Saudi," jelas Hilman.

"Visa jemaah juga tidak bisa diterbitkan sebelum ada pemaketan. Input pemaketan belum bisa dilakukan jika belum ada kepastian kloter dan jadwal penerbangan. Jadwal penerbangan tidak bisa dilakukan sebelum ada kontrak penerbangan dan slot time. Jadi perlu ada penyesuaian kontrak," jelas dia.